Anggaran Habis Nagari Binasa


Senin, 08 Agustus 2016 - 04:16:20 WIB
Anggaran Habis Nagari Binasa Fachrul Rasyid HF.

Surat edaran Gubernur Sum­bar ten­tang pemekaran nagari/desa agaknya perlu di­renung ulang oleh bu­pati dan walikota. Se­bab, dari berita-berita yang terbaca seputar APBN 2016, bukan mustahil akan berlaku kelak “anggaran habis nagari binasa”.

 Dana Rp 1 M/ desa itu memang meng­goda ambisi untuk memekarkan nagari. Tapi melihat gelagatnya belum tentu bisa bertahan lama. Isyarat kearah itu sudah banyak terbaca. Menteri Keuangan yang baru, Sri Mulyani misalnya sudah menyatakan niatnya untuk me­mangkas belanja kementerian/lembaga Rp 65 triliun serta dana transfer daerah sebesar Rp 68,8 triliun, total Rp 133,8 triliun. Alasannya, penerimaan pajak 2016 ini tak mencapai target.

Menurut Sri Mulyani, pada 2014 saja, realisasi penerimaan pajak sekitar Rp 100 triliun, di bawah yang ditargetkan di APBN-P. Sementara tahun lalu, realisasi penerimaan pajak hanya Rp 248,9 triliun, masih lebih kecil dari target. Karena itu, tahun 2016 ini, berdasarkan potensi penerimaan negara dari pajak yang diperki­rakan hanya sekitar Rp 219 tri­liun, “Kami perlu melakukan penyesuaian belanja agar defisit tetap terjaga pada tingkat yang tak menimbulkan krisis  keper­cayaan pada APBN,” katanya.

Menteri Keuangan sebe­lum­nya, Bambang Brodjonegoro, berterus terang. Katanya, pe­nyebab utama defisit anggaran adalah tingginya transfer ke daerah. Sepanjang semester I-2016, transfer dana desa saja mencapai Rp384 triliun. Angka ini naik Rp 50 triliun dibanding tahun lalu, sebesar Rp 334,7 triliun.

Bambang pun mengingatkan pentingnya pengendalian jumlah desa di Indonesia. Jika tidak, akan mempersulit pemerintah merea­lisasikan ketentuan besaran dana desa Rp 1 M/desa. Katanya, tahun 2015 jumlah desa di Indonesia bertambah 661 desa, menjadi 74.754 desa. Jika desa bertambah lagi, sementara alokasi dananya tetap, otomatis pada 2017 rata-rata perdesa tak sampai Rp 1 M lagi.

Tahun ini merupakan tahun pertama pelaksanaan UU Dana Desa dan pemerintah menya­lurkan anggaran sebesar Rp 20,76 triliun untuk seluruh desa di Indonesia. Dari angka ini, rata-rata tiap desa secara nasional menerima Rp 280 juta. Tahun 2017  pemerintah akan menaik­kan alokasi dana desa hingga rata-rata Rp 1 milyar perdesa. Nyatanya sekarang, tak sepenuh­nya dana desa terserap karena banyak kendala di lapangan. Diantaranya, desa belum siap menerima dan mengelola dana tersebut.

Karena itu Bambang meminta agar pemekaran desa dihentikan selama lima tahun ke depan. Soalnya, dalam roadmap dana desa yang disusun Kementerian Keuangan, pada 2017 anggaran dana desa naik menjadi Rp 81,2 triliun dengan rata-rata setiap desa mendapatkan dana Rp 1,1 miliar. Tahun 2018 naik menjadi Rp 103,8 triliun dengan rata-rata setiap desa mendapatkan dana Rp 1,4 miliar. Dan di 2019, anggaran dana desa meningkat menjadi Rp 111,8 triliun dengan estimasi rata-rata setiap desa Rp 1,5 miliar.

Roadmap ini disusun berda­sarkan asumsi jumlah desa tahun 2017 hingga 2019 tidak ber­tambah. Jika pemekaran terus terjadi, bukan hanya APBN yang jebol, dana yang diterima oleh setiap desa juga makin kecil. “Penambahan jumlah desa me­nambahkan beban APBN bila dikaitkan target agar dana desa bisa mencapai Rp 1 miliar per desa,” kata Dirjen Perimbangan Keuangan Kemkeu Boediarso Teguh Widodo.

Riwayat Bangdes

Kita di Sumatera Barat punya pengalaman pemekaran desa/nagari 1980 silam. Kala itu  ada dana pembangunan desa alias bangdes untuk tiap desa. Maka,  jorong-jorong di nagari dime­karkan jadi desa dengan harapan semakin banyak desa makin ba­nyak dana mengalir ke Sumatera Barat.

Ternyata dalam perjalanannya pada masa Gubernur Hasan Basri Durin tahun 1990 jumlah desa dikurangi. Alasannya, banyak desa jumlah penduduknya tak memadai, SDM dan kememapuan pengelolaan pemerintahan tak efektif, sebagaimana kini terjadi pada sebagian dari ratusan nagari yang dimekarkan 2012 lampau di Kabupaten Pesisir Selatan.  

Ketika dana bangdes mulai dikurangi, jumlah desa yang banyak tadi terasa memberatkan pemerintah daerah. Upaya mem­bangun desa lebih mandiri juga jauh panggang dari api. Maka, jadilah anggaran habis nagari binasa. Lalu, melalui berbagai kajian “miring” pada desa, dan hidup bernagari dianggap lebih positif,  tahun 2000 desa-desa dihapus dan kembali pada nagari asal.

Tapi kehidupan berpe­merin­tahan desa selama 20 tahun telah menjadi kultur. Berbagai ekses pada sosial budaya, politik dan ekonomi selama itu telah merebak. Bahkan setelah 15 tahun di bawah pemerintahan nagari, masyarakat belum sepenuhnya menjalani kehidup bernagari sesungguhnya.

Kini, boleh jadi Pemprov Sumatera Barat mau mengulang sejarah pemekaran jorong jadi desa melalui pemekaran nagari. Harapannya serupa makin banyak nagari makin banyak dana me­ngalir ke Sumatera Barat.  Padahal prinsip penyaluran dana desa itu sama, mempercepat desa/nagari menjadi mandiri. Persoalan yang akan muncul juga serupa, keter­batasan SDM dan lemahnya ke­mam­puan mengelola dana ban­tuan, dan rendahnya upaya peningkatan pendapatan desa/nagari.

Semua pihak tentu juga me­nyadari bahwa dana desa itu tidak untuk selamanya. Sekarang, ma­sih tahun pertama, dana yang disalurkan masih sekitar Rp 300 jutaan/desa sudah menghadapi kendala. Ketika kemudian nagari-nagari telah dimekarkan dana desa itu semakin mengecil atau dihentikan sama sekali, semen­tara nagari belum mampu mandiri, beban tentu berlaih ke APBD provinsi dan kabuapten/kota.

Pertanyaannya, apakah di saat seperti itu nagari yang terlanjur mekar disurutkan kembali? Saran komisi I DPRD Sumatera Barat saat dengar pendepat dengan Biro Pemerintahan Setda Sumatera Barat 15 Juli 2016 lalu, perlu dipertimbangkan. Pertama ram­pungkan dulu Rancangan Perda Nagari yang kini masih meng­gantung. Kedua, bila memang dibutuhkan, lakukan pemekaran secara selektif. Ketiga evaluasi dulu nagari-nagari yang sudah terlanjur dimekarkan. Semua itu tentu untuk menghindari,” angga­ran habis nagari binasa”. (*)

 

Oleh:  FACHRUL RASYID HF

loading...
Akses harianhaluan.com Via Smartphone harianhaluan.com/mobile

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
  • Senin, 30 Mei 2016 - 20:38:38 WIB
    Operasi Patuh di Pasaman

    Terjadi Kenaikan 200% Penindakan Pelanggaran

    PASAMAN,HALUAN----Selama pelaksanaan operasi patuh yang digelar secara serentak di seluruh wilayah hukum di Kabupaten Pasaman, terjadi kenaikan 200% penindakan pelanggaran yang berhasil ditindak oleh jajaran Satlantas Polres .

KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]