Sikap Menteri Pendidikan


Selasa, 09 Agustus 2016 - 03:59:06 WIB

Hal yang abadi dan akan tetap ber­langsung di dunia adalah peru­ba­han. Perubahan terjadi karena perkem­ba­ngan peradaban manusianya itu sendiri. Be­gitu pula perkembangan kurikulum pen­didikan di Indonesia yang selalu ber­kembang dan terus dikembangkan dari masa ke masa.

Nyaris, sistem pendidikan di Indonesia setiap tahunnya dinilai selalu berubah. Kendati diusung demi memajukan kualitas pendidikan anak-anak Indonesia, namun selalu berubahnya sistem mempunyai kelemahan tersendiri bagi siswa.

Wacana perubahan itu muncul setelah menteri terkait menyuarakan akan meng­hapuskan pendidikan gratis. Belum lama ini, ketika Jokowi mulai memimpin, menteri terkaitnya malah mengabaikan kurikulum 2013 yang sebelumnya “milik” rezim SBY.

Semua orang mafhum, pemerintah Indo­nesia sudah beberapa kali mengubah kuri­kulum, mulai dari kurikulum 1947, 1952, 1964, 1968, 1975, 1984, 1994, 2004, serta 2006. Kini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan berencana menerapkan kurikulum 2013. Itu baru soal kurikulum. Belum lagi persoalan pendidikan gratis yang dinilai meni­nabo­bokkan orang tua, karena si anak sudah “terbiasa” jajan.

Pemerintah seharusnya punya master plan, mereka harus berembuk bagaimana sistem pendidikan di Indonesia. Nanti mereka bisa lihat dari baik dan buruknya. Oleh karena itu, dengan adanya master plan yang sudah dirancang, maka sistem pendidikan Indonesia bisa dievaluasi dari tahun ke tahun.

Sehingga kita semua, bisa mengevaluasi dan mempunyai goal untuk ke depannya. Jadi tidak ganti-ganti, kasihan guru dan muridnya. Entah apa maksud sesungguhnya di balik pergantian itu yang jelas setiap kali pergantian kurikulum maka yang sering dibuat repot dan pusing adalah pihak sekolah, pendidik, dan murid, terlebih lagi ketika menghadapi kurikulum yang berlaku. Belum selesai kebingungan sekolah , pen­didik dan murid untuk menyelami kurikulum berbasis kompetensi, antara lain belum adanya solusi yang tepat untuk menyikapi pelaksanaan ujian dan ujian dan kelulusan yang memunculkan protes di beberapa tempat, sekarang malah muncul konsep baru yang harus segera dilaksanakan oleh setiap sekolah yaitu Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP)

Pergantian kurikulum beberapa kali dilakukan dengan alasan memperbaiki system pendidikan di Indonesia supaya lebih baik dan tentu saja dengan harapan sumber daya manusia di Indonesia pun juga akan semakin berkualitas. Pada kenyataannya beberapa kali pergantian kurikulum tampak kurang memberikan perubahan seperti yang diharapkan, bahkan yang seringkali terjadi pergantian kurikulum ini terkesan kurang diolah atau dipersiapkan secara matang, sehingga pada pelaksanaannya di lapangan terjadi kekacauan atau banyak kelemahan-kelemahan.

Sistem pendidikan di bumi kita tercinta memang tampak belum stabil. Perubahan terus mengikuti seiring dengan bergantinya kepemimpinan, seolah-olah mengikuti selera pemimpinnya. Itu semua sampai kini belum tampak adanya perubahan ke arah yang lebih maju. (*)

loading...

Akses harianhaluan.com Via Smartphone harianhaluan.com/mobile

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
  • Jumat, 09 Juni 2017 - 19:32:10 WIB

    Sikap Negatif Perguruan Tinggi terhadap Bahasa Indonesia

    Sikap Negatif Perguruan Tinggi terhadap Bahasa Indonesia Baru-baru ini Universitas Negeri Padang (UNP) menamai salah satu gedung barunya dengan bahasa Inggris, yakni RECTORATE AND RESEARCH CENTER. Kasus ini membuka ingatan saya terhadap fenomena sikap negatif perguruan tinggi terha.

KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]