Konsistensi Pemberdayaan UMKM


Selasa, 09 Agustus 2016 - 04:00:34 WIB
Konsistensi Pemberdayaan UMKM Ilustrasi.

Beberapa tahun belakangan, pemerintah telah mengeluarkan berbagai kebijakan untuk memberdayakan UMKM, mulai dari deregulasi kebijakan perdagangan, penyediaan akses pembiayaan (seperti Kredit Usaha Rakyat), sampai pada fasilitasi platform pemasaran (seperti fasilitas pameran dalam dan luar negeri).

Untuk sektor ekonomi krea­­tif, bahkan sudah ada badan tersendiri yang fokus mewadahi dan mendukung. Pengembangan e-commerce, modal ventura (VC), dan tek­nologi finansial (FinTech) juga terus dilaksanakan.

Jika ditilik lebih dalam, tentu banyak UMKM yang ingin menjual produknya ke luar negeri. Tapi bagi UMKM individual, nampaknya tidak mudah untuk menembus jeja­ring global. Nah, di sini  pe­merintah bisa berperan mem­fasilitasi UMKM untuk mem­perluas jejaring bisnis re­gional dan global, untuk membangun kemitraan dan mengambil manfaat. Tentu saja upaya semacam ini mem­butuhkan angka investasi. Namun demikian, Indonesia saat ini tidak harus mem­bangun dari nol. Pemerintah dan UMKM bisa menjadi le­bih efektif dengan meman­faatkan jaringan global yang sudah ada.

Ambil contoh misalnya  World Economic Forum (WEF), yang merupakan ajang jejaring bisnis papan atas dunia yang memiliki acara rutin tiap tahun. Selain itu, ada berbagai jaringan UMKM dunia, salah satunya bernama World Islamic Economic Fo­rum (WIEF), yang meng­hu­bungkan UMKM di berbagai penjuru dunia. Dengan ber­partisipasi dalam forum se­macam ini, UMKM Indonesia dapat hadir dan tidak sekadar menjual barang atau jasa, melainkan mencari kemitraan kolaboratif jangka panjang antara bisnis di seluruh dunia. Dengan kata lain, forum yang dibesut oleh berbagai negara dari dunia Islam ini dapat memberikan akselarasi baru untuk pertumbuhan UMKM agar bisa menembus pasar global.

Saya kira, sudah waktunya UMKM Indonesia merubah paradigma. UMKM bukan usaha kecil menengah yang selamanya stagnan dan bero­perasi secara seadanya. Tetapi UMKM merupakan unit usa­ha, yang selain menyerap te­naga kerja, juga siap tumbuh pesat dan berekspansi keluar tapal batas, sehingga menjadi motor pertumbuhan ekonomi Indonesia. Bahkan untuk Indo­nesia, UMKM merupakan penyerap mayoritas tenaga kerja yang layak diper­hitung­kan. Namun di satu sisi, UM­KM tidak banyak yang mampu berkembang menjadi peru­sahaan besar, serta masih sedikit yang melakukan eks­por di sisi lain.

Kajian terbaru Wignaraja dan Jinjarak (2015) dari Asian Development Bank Institute (ADB Institute) menemukan bahwa walaupun UMKM di Indonesia menyerap 97,2% dari total tenaga kerja, tetapi kontribusi terhadap ekspor masih jauh dari harapan, yakni hanya sekitar 15,8%. Ban­dingkan kondisi tersebut de­ngan Thailand di mana UM­KM menyerap 77,9%, tapi produk yang dihasilkannya merupakan 29,5% dari total ekspor. Begitu pula dengan UMKM di Vietnam, Filipina, dan Malaysia yang memiliki pro­por­si ekspor se­kitar 20%. Kon­disi ter­­­sebut menun­juk­­kan bahwa UMKM di ne­gara-negara Asean memi­liki daya saing yang jauh lebih tinggi, bukan hanya terhadap pasar di dalam negeri tapi juga terhadap pasar luar negeri.

Selain masalah proporsi ekspor dari UMKM yang be­lum optimal, masalah pem­biayaan juga tercatat sebagai salah satu kendala lapangan. Studi Wignaraja dan Jinjarak (2015) juga menemukan bah­wa rata-rata perusahaan UM­KM di Indonesia mem­bu­tuhkan dana sebesar US$­29.000 (sekitar Rp385 juta) untuk mengembangkan skala usahanya. Sebagian besar UMKM mendapatkan modal untuk memulai usahanya dari ta­bu­ngan sendiri atau pinja­man keluarga.

Kalaupun meminjam dari pihak non-keluarga, maka umumnya berasal dari institusi non-bank. Setelah UMKM berjalan beberapa tahun, baru lah akses dana ke dunia per­bankan terbuka, itupun harus mengagunkan aset pribadi dari pemilik UMKM untuk mendapat pinjaman. Dengan demikian, kebijakan peme­rintah yang telah menurunkan bunga KUR sehingga biaya yang dikeluarkan UMKM ber­kurang secara signifikan harus secara sportif diapresiasi.

Selain itu, bantuan per­bankan untuk UKM bisa dibe­rikan juga dalam pembukuan se­derhana, jasa akuntan, dan konsultasi bisnis, misalnya. Berdasarkan beberapa studi, layanan semacam ini ternyata mampu meningkatkan loya­litas nasabah kepada per­bankan. Selain itu, perusahaan fin-tech dan penyedia e-com­mer­ce website menggunakan data transaksi dan pembayaran yang dilakukan oleh nasabah di platform mereka, sebagai dasar analisa kredit untuk memberikan pinjaman kepada UKM.

Nah, dengan cara ini pe­nya­luran pinjaman ke nasabah bisa lebih singkat misalnya bisa cair dalam waktu 5 hari setelah disetujui. Sementara itu, penyedia e-commerce bisa menawarkan tingkat bunga yang lebih rendah diban­dingkan dengan bunga dari kartu kredit. Selama ini UKM terkendala mendapatkan pem­biayaan dari bank karena tidak ada catatan kredit yang memadai.

Beberapa masalah lainya adalah pasar dan teknologi. Dari sisi pasar, umumnya UMKM yang berjalan lebih dari setahun sudah memiliki pelanggan rutin yang cukup puas dengan produk yang dihasilkan. Namun, tidak mudah bagi UMKM untuk melakukan ekspansi dan pene­trasi pasar di luar pelanggan rutin, yang sering kali juga merupakan tetangga. Hal ini sering terkait dengan lemah­nya jaringan yang dimiliki, di luar kabupaten/kota tempat berdomisili.

Dan selanjutnya adalah pe­ran teknologi. Dengan me­man­faatkan perkembangan tek­nologi digital, UMKM di­yakini akan mampu tumbuh dan berekspansi lebih jauh, se­hingga tidak perlu me­mi­liki cabang dalam ben­tuk fisik di berbagai daerah yang mahal biaya ope­rasinya, misalnya. Sebut saja misalnya toko on­line yang te­lah me­mu­dahkan konsumen untuk mengetahui dan membeli produk dari UM­KM di seantero Indonesia. Banyaknya jasa transportasi serta pos kilat juga memung­kinkan UMKM untuk mengi­rimkan produk berbentuk fisik (terutama sandang dan pangan) kepada para pembeli dengan biaya yang relatif terjangkau.

Berdasarkan riset yang dilakukan oleh Deloitte pada tahun 2015, terhadap sekitar 437 UKM di Indonesia,  pe­ngu­saha UKM yang sudah terkoneksi dengan internet ternyata bisa merasakan man­faat lebih banyak. Mereka bisa mendapatkan akses ke pelang­gan baru bukan hanya di wila­yah Indonesia tetapi juga di kancah internasional. Wal­hasil, hal tersebut juga bisa meningkatkan penjualan dan pendapatan. Pebisnis UKM juga dimungkinkan untuk melakukan transaksi yang lebih mudah baik dengan pelanggan maupun pemasok, juga melakukan promosi de­ngan biaya lebih murah.

Pendek kata, tugas berat untuk memberdayakan UM­KM Indonesia masih mem­bentang sangat panjang. Oleh karena itu, konsistensi dan sinergi dari semua pe­mangku kepentingan sa­ngatlah dibu­tuhkan, teru­tama dari pihak pemerintah sendiri. Semoga dalam ta­hun-tahun menda­tang, daya saing UMKM bisa terus di­tingkatkan dan pro­porsi ekspornyapun bisa se­ma­kin melebar sehingga be­nar-be­nar mampu menjadi salah satu penopang sustaina­bility perekonomian nasional. (*)

 

RONNY P SASMITA
(Staf Ahli Komite Ekonomi dan Industri Nasional Republik Indonesia)
 

loading...

Akses harianhaluan.com Via Smartphone harianhaluan.com/mobile

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
  • Selasa, 14 Juni 2016 - 03:14:22 WIB

    Konsistensi di Pasar Raya

    Pemko Padang kembali membuka mata publik. Pasar Raya Padang yang sebe­lumnya nyaris disebut sebagai daerah yang tak tersentuh (the untouchable) perlahan bisa diurus dan dibenahi. Padahal, sebelumnya, daerah ini seperti punya.

KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]