Mendikbud Tinjau Ulang Sekolah Gratis


Selasa, 09 Agustus 2016 - 04:37:38 WIB
Mendikbud Tinjau Ulang Sekolah Gratis Mendikbud Muhadjir Effendy.

Sekolah gratis dianggap sering kali menghambat partisipasi masyarakat. Karena itu, Mendikbud Muhadjir Effendy akan meninjau ulang sekolah gratis tersebut. Di Sumbar terdapat enam daerah yang sudah melaksanakan kebijakan sekolah gratis.

JAKARTA, HALUAN —Ke­menterian Pendidikan dan Kebudayaan akan meninjau ulang kebijakan sekolah gratis yang dianggap sering kali menghambat partisipasi mas­yarakat dalam pengelolaan lembaga pendidikan.

“Sekolah gratis bukan ber­arti mematikan partisipasi masyarakat,” kata Mendikbud Muhadjir Effendy setelah bertemu Wakil Presiden Jusuf Kalla di Jakarta, Senin (8/8) kemarin.

Selanjutnya mantan rektor Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) Jawa Timur itu akan membuka partisipasi masyarakat di sekolah.

“Biar nanti masyarakat yang menentukan sendiri, terutama lembaga seperti komite sekolah akan kami perkuat lagi,” kata Muhadjir. Pihaknya juga akan mem­berikan kesempatan kepada mas­yarakat yang mampu secara ekonomi untuk berpartisipasi dalam pembangunan dan penge­lolaan lembaga pendidikan.

Dalam kesempatan tersebut, Muhadjir juga menyampaikan bahwa saat ini kurikulum pen­didikan 2013 yang ditetapkan pemerintah pada tahun 2013 masih dilaksanakan di sekolah-sekolah.

“Iya, kurikulum 2103 masih jalan terus. Tidak ada alasan bagi sekolah untuk tidak menerapkan kurikulum tersebut,” ujarnya.

Sementara itu, di Sumbar berdasarkan data Disdikbud se­tempat, terdapat  enam daerah yang menyelang­garakan pendi­dikan gratis saat ini yaitu, Kota Padang Panjang, Kota Sawah­lunto, Kota Solok, Kota Padang, Kota Pariaman dan Kabupaten Pasaman.

Pada kenyataannya, sekolah-sekolah gratis ini mengalami kesulitan menarik partisipasi masyarakat untuk menunjang peningkatan pendidikan.

Seperti pernah diberitakan harian ini, Ko­misi V Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sum­bar meminta agar pro­gram sekolah gratis di Sumbar  dieva­luasi. Program sekolah gratis ini dinilai bisa mem­berikan efek negatif kepada siswa terutama tentang rasa peduli dan kepe­milikan terhadap aset sekolahnya.

Anggota Komisi V DPRD Sumbar, Hidayat me­nga­takan, sekolah gratis yang diberlakukan saat ini dinilai memberi efek buruk kepada siswa terutama dalam kepe­milikan aset sekolah dan rasa peduli kepada sekolah.

“Misalnya, bangku dan meja yang ada di kelas seharusnya bisa tahan untuk dua tahun namun, satu tahun aja­ran sudah banyak yang rusak, karena mereka ber­pikir ini gratis dan mereka tidak men­jaganya,” ungkapnya.

Sekolah gratis juga membuat kepedulian kepada se­kolah ber­kurang. Karena merasa telah dibiayai maka siswa kurang peduli dengan sekolah. “Ini sisi buruk­nya sekolah gratis tersebut. Tentu perlu kajian ulang lagi tentang program ini,” tandasnya.

Komisi V menawarkan ter­utama bagi Sekolah Mene­ngah Atas dan Kejuruan (SMA/SMK) yang nantinya menjadi kewena­ngan provinsi untuk sekolah gratis ini tidak menggratiskan untuk seluruh siswa, akan tetapi dilakukan subsidi silang.

“Jadi bagi anak yang mampu tidak perlu diberikan gratis, hanya untuk orang kurang mampu saja digratiskan,” katanya.

Namun Dinas Pendidikan Padang menilai, jika pendidikan gratis dihilangkan atau diganti dengan subsidi silang, akan ada efek negatifnya bagi siswa, salah satunya berkaitan dengan psiko­logi anak yang kurang mampu.

Izin Diknas

Sementara itu, dengan seko­lah gratis yang diterapkan di Kota Padang, pihak Dinas Pendidikan (Disdik) setempat menegaskan kepada sekolah untuk tidak melakukan pungutan atau sum­ba­ngan kepada orang tua atau wali siswa. Secara prinsip, kalau­pun harus memungut atau minta sumbangan, harus mengajukan izin ke dinas terlebih dahulu.

“Apalagi terkait pembiayaan untuk menunjang proses pem­belajaran,” ujar Kepala Disdik, Habibul Fuadi, saat dihubungi Haluan, Senin (8/8). Hal ini dika­renakan sudah adanya dana ban­tuan operasional sekolah.

Bentuk sumbangan yang diper­bolehkan, tambah Habibul Fuadi, hanya berupa infak dan sedekah. Untuk pengadaan Lem­bar Kerja Siswa (LKS), siswa tidak boleh dipaksa untuk membelinya dengan cara pengadaan LKS di sekolah. Kalaupun orang tua merasa perlu untuk untuk me­nambah bahan pelajaran anak, silakan beli di luar lingkungan sekolah.

“Kalau sekolah memang perlu melakukan sumbangan dan orang tua telah menyepakati bersama, maka tidak apa-apa,” kata Habibul Fuadi. Pihak dinas akan selalu memantau praktik-praktik ter­sebut tiap tahunnya.

Ditambahkan oleh Kasi Kesis­waan Pendidikan Dasar, Ruzamzaini, tidak ada yang boleh sebenarnya. Apabila sekolah ingin melakukannya, harus mem­beritahu dinas terkait pungutan atau sumbangan yang akan di­ambil melalui sebuah proposal.

“Nanti, dari proposal tersebut, kita pelajari dan analisis, apakah pantas memungut biaya tambahan kepada masyarakat,” jelas Ru­zamzaini, Kamis (4/8).

Dari proposal tersebut, akan ditinjau bentuk kegiatan, tujuan pelaksanaan, unsur pendidikan, serta kelayakannya. Besaran uang yang akan diambil, juga dibahas. Jika kiranya terlalu besar, akan diminta pihak sekolah me­ngu­ranginya. 

“Jika sudah disetujui oleh dinas, baru sekolah boleh berge­rak. Tapi, kalau bentuk kegia­tannya masih bisa dibantu dengan dana BOS, tidak akan dizinkan,” tegas Ruzamzaini.

Jika sekolah tidak ada mema­sukkan izin, maka sumbangan atau pungutan yang diambil jatuhnya menjadi sebuah pungu­tan liar. Jika ditemukan, sekolah dituntut untuk mengembalikan dan akan ada peringatan serta tindakan yang diambil sebagai sanksi. (h/tmp/mg-uje/met)

loading...

Akses harianhaluan.com Via Smartphone harianhaluan.com/mobile

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA

KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]