Filipina, Indonesia dan Narkoba


Rabu, 10 Agustus 2016 - 04:35:16 WIB
Filipina, Indonesia dan Narkoba Ilustrasi.

Presiden terpilih filipina, Rodrigo Duterte menyatakan perang terhadap pecandu dan pengedar narkoba. Presiden yang terpilih Mei 2016  berjulukan The Punisher. Dilansir Daily Mail, awal Juli saja dengan beberapa bulan Duterte dilantik menjadi presiden sudah hampir 300 orang yang tewas terkait nakorba.

Tegasnya upaya Duterte menyatakan perang terhadap narkoba baik pecandu dan pengedar  menyatakan perang yang menimbulkan ketakutan bagi masyarakat yang terlibat. Karena, polisi dengan bebas diizinkan menembak mati orang yang terlibat menge­darkan narkoba dan masya­rakat juga dianjurkan mem­bunuh orang yang me­nye­ludupkan barang haram ini.

Tegasnya negara seberang dalam menumpas pengedar narkoba berbandinngg terba­lik dengan negara ini (Indo­nesia). Terbunuhnya gembong narkoba, Freddy Budiman, menjadi awal dibukanya ke­terli­batan penegak hukum dalam pengedaran narkoba yang melibatkan oknum Polri, BNN, Bea Cukai dan TNI.

Pernyataan Koordinator KontraS, Haris Azhar (HA) yang mengungkap “lingkaran setan” aktor penyeludupan narkoba yang melibatkan ok­num penegak hukum menye­babkan dilaporkannya insti­tusi ini karena telah melakukan penyemaran nama baik.

Seperti yang dilansir Kom­­­pas, Freddy yang men­ce­ri­takan kepada Haris ten­tang narkoba yang dibelinya Rp­5.000 perbutir. Murahnya harga narkoba yang dibeli Freddy  dari negara China, ba­nyak penegak hukum yang me­nitipkan harga atau me­ngam­bil keuntungan pen­jualan­nya.

Freddy yang men­dapat­kan narkoba Rp200.000 per­butir. Biasanya ia mem­ba­gikan reje­kinya Rp10.000 - Rp 30.000 ke masing-ma­sing pihak da­lam institusi tertentu, sebab ia hanya membutuhkan Rp 10 M harga narkoba  untuk didapat­kannya. Kerjasama antara ma­fia narkoba dengan penegak hukum menjadi per­tanyaan kita tentang prestasi BNN mengungkap mafia nar­koba dengan jumlah besar. Perta­nyaan, setalah di­tang­kap mafia tersebut dan ba­rang-barannya (narkoba). Se­telah itu, kemana narkoba itu dialokasikan pene­gak hukum ?,  patut diselediki agar kasus narkoba di negara ini bukan hanya isu tukar guling untuk mempopulerkan penegak hu­kum tetapi ujung-ujungnya melakuan hal yang sama.

Tulisan Tjpta Lesmana di Media Indonesia: Polri Versus KontraS, Mafia Narkoba Terta­wa (9/8) membuat saya geleng-geleng kepala. Terbukanya kasus narkoba di negara ini menjadikan kita bertanya-tanya tentang kemurniaan penegakan hukum yang me­nang­kap mafia narkoba. Infor­masi  yang beredar Freddy  menyebut nama Jenderal bin­tang dua terlibat dalam keja­hatan struktural narkoba di negara ini. Freddy Budiman menjadi aktor memudahakan kita membaca benang merah kerjasama mafia-mafia pene­gak hukum  dengan gembong narkoba.

Haris Azhar yang meng­ung­kap tentang percakapan­nya dengan Freddy yang me­nya­takan banyaknya penegak hukum yang terlibat. Seperti mencari berita kepada orang yang telah meninggal. Tetapi, saya percaya dengan KontraS, mengapa saya mengatakan seperti tadi. Naiknya kasus ini ke permukaan setelah Freddy mendapatkan hukuman tem­bak mati.

Cerita yang disampaikan Haris tentang keterlibatan penegak hukum memang sua­tu keberaniaan yang luar biasa. Freddy yang sudah meninggal tak mungkin lagi diminta kesaksiannya tentang penegak hukum yang terlibat. Iba­ratnya, kita sedang mencari kebenaran ke liang kubur yang tak lagi bisa memberikan kesaksian kepada manusia.

KontraS harus membuka kasus ini sampai ke akarnya agar kesalahpahaman yang berseliwiren di publik bisa terjawab.  Haris yang meng­ungkap kasus ini memang menggunakan momentum Freddy menjelang menda­pat­kan hukuman mati. Opini publik yang berkembang ten­tang penegak hukum dan Haris wajar saja menim­bulkan pro-kontra.

Kasus narkoba di negara ini akan tetap menjadi isu-isu yang berbau politik karena belum tegasnya penegak hu­kum membasmi narkoba. Pe­negak hukum yang bermain dengan mafia  narkoba , seperti yang saya katakan sebelumnya seperti “ lingkaran setan” yang tak pernah putus.

Sekarang Presiden Jokowi su­dah mendengar dari Haris ten­tang konstelasi hubungan pe­negakan hukum dengan ma­fia narkoba. Keberanian Jo­ko­wi mengungkap lingka­ran se­tan ini menjadi peker­ja­an ru­mah Jokowi yang sudah men­jadi warisan bu­daya struk­tu­­ral penegak hu­kum Indone­sia.

Polri, BNN, Bea Cukai dan TNI harus berani membuka segalanya tentang oknum-oknum yang bermasalah di lembaga ini. Agar upaya bersih-bersih Jokowi dalam menja­lankan revolusi mental terlak­sana. Hal tersulit dalam mela­lukan pemberantasan kejaha­tan adalah saat penegak hu­kum juga terlibat menjadi “pahlwan kesiangan”, lalu dibelakang melanjutkan aksi yang sama dengan menjadi mafia yang legal.

Berbedanya cara Filipina dan Indonesia menangani mafia narkoba menarik untuk dikupas, karena Duterte yang tak memberikan ampun kepa­da pengedar dan pecandu narkoba berkeliaran di Fili­pina. Hal ini menjadikan banyak pejabat dan mafia narkoba yang menyerahkan diri dari pada dibunuh ma­syarakat secara langsung atau Polisi Filipina siap-siap me­ngi­kuti  perintah Duterte tanpa memberikan ampun terhadap daftar nama mafia yang tak menyerahkan diri.

Duterte sebagai presiden me­mang memiliki kekuatan yang dominan mengen­da­likan ke­kuatan politiknya untuk meng­habisi peredaran nar­ko­ba di negaranya. Duterte me­ngen­­da­likan penegak hu­kum untuk ber­jalan sesuai dengan vi­si po­litk dan hu­kumnya un­tuk me­­ngatakan tidak pada narko­ba.

Presiden Jokowi yang su­dah memiliki kekuatan de­ngan secara langusng menya­takan keberpihakan kepada Panglima TNI dan Kapolri yang dinginkannya. Menga­tasi persoalan hukum yang berhubungan dengan narkoba, Jokowi tentu lebih mudah untuk melakukan bersih-ber­sih. Sesuai dengan pilihannya, petinggi penegak hukum yang ditunjuk tentu sudah paham dengan Nawa Cita yang inigin dijalankan Jokowi.

Saya memiliki rekomen­dasi langkah-langkah yang bisa dilakukan untuk member­sihkan narkoba yang meli­batkan penegak hukum. Perta­ma, Jokowi harus secara tegas menyatakan perang terhadap narkoba, seperti yang dilaku­kan Duterte di Filipina. Ka­rena, ini menjadi kekuatan yang menguatkan penegak hukum yang bersih untuk memerangi narkoba.

Kedua, Jokowi juga harus melibatkan masyarakat untuk mengawasi peredaran narkoba di lingkungan masyarakat.  Terlibatnya anak-anak muda sebagai pengedar dan penca­du harus dilaporkan agar lebih mudah mendeteksi dan meme­rangi narkoba. Jangan masya­rakat menyembunyikan in­formasi tentang keterlibatan keluarganya dengan aktivitas peredaran/pecandu narkoba. Menyembunyikan informasi adalah langkah mewariskan lingkaran setan peredaran narkoba tanpa putus.

Ketiga, sosialisasi tentang bahaya narkoba kepada gene­rasi muda, terutama melaui sekolah dan komunitas-komu­nitas anak muda. Karena, memberikan penyadaran kepa­da masyarakat tanpa harus menakutinya, seperti mem­bunuh pengedar dan pencan­du adalah titik akhir meng­habisi narkoba di suatu negara. Memberikan pendidikan  kun­­­ci penting membuat ma­sya­­rakat sadar bahwa narkoba adalah bahaya yang mengan­cam generasi muda.

Duterte dan Filipina pan­­­tas menjadi tauladan cara memerangi narkoba di suatu negara. Keterlibatan penegak hukum harus men­jadi titik fokus untuk di­bersihkan dulu sebelum nar­koba benar-benar bersih sam­pai ke akar­nya. (*)

 

ARIFKI
(Pengamat Politik)
 

loading...

Akses harianhaluan.com Via Smartphone harianhaluan.com/mobile

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA

KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]