PENGISIAN SOTK BARU

Wawako: Kepala SKPD Jangan Galau


Rabu, 10 Agustus 2016 - 04:47:04 WIB

BUKITTINGGI, HALUAN —Jajaran staf atau pimpinan Sa­tuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Sekre­tariat Pemko Bukittinggi, tidak perlu “galau” menghadapi peru­bahan posisi jabatan  yang bakal terjadi dalam pembentukan perangkat daerah yang saat ini sedang diproses sesuai ketentuan PP No 18/2016  tentang Perang­kat Daerah.

“Tak perlu galau. Para staf /pimpinan SKPD tak perlu khawatir akan adanya faktor-faktor kedekatan, primor­dial dan faktor tim sukses atau pertimbangan-pertimbangan perasaan dalam menempatakan posisi jabatan seorang staf. Sama sekali tidak ada itu. Sebab, Pak Walikota, dan saya selaku Wakil Walikota sejak awal sudah ber­tekad, penempatan posisi jabatan dalam SOTK baru harus ber­dasarkan prestasi kerja,” kata Wakil Walikota Irwandi Dt. Batujuah dalam kesempatan dengan wartawan kemarin.

Dalam hubungan  ini, jelas Wakil Walikota, jauh-jauh hari walikota  sudah mewanti-wanti jajaran staf, untuk segera me­nunjuk­kan kinerja selama enam bulan ke depan. Oleh karena itu, kepemimpinan baru  walikota dan wakil walikota, memberikan kesempatan kepada jajaran staf atau pimpinan SKPD, untuk segera dapat menunjukkan ki­nerja atau prestasi kerja mereka masing-masing. 

Sebagai pejabat baru, wali­kota dan wakil walikota, telah melakukan langkah-langkah strategis, terutama membenahi insfrastruktur yang menyangkut kepentingan umum, seperti masalah kebersihan, perparkiran dan pemetaan permasalahan masing-masing SKPD, termasuk masalah pengelolaan anggaran. Enam bulan pertama kepe­mim­pinan baru, telah membawa perubahan terhadap pola kerja seluruh SKPD yang mulai be­rorien­tasi kepada  kinerja dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

“Jadi jelas, enam bulan per­tama kepemimpinan baru, kita tentu dapat melihat dan menilai langsung kompetensi masing-masing staf. Jadi tidak perlu galau, tak perlu khawatir. Sebab, pe­nilaian kinerja dilakukan secara rasional dan objektif disamping proses penilaian dari Panitia Seleksi yang saat ini terus bekerja,” kata Wakil Walikota menjelaskan.

Pembentukan susunan Pe­rang­kat Daerah sebagaimana diatur dalam PP No 8/2016, bahwa pembentukan dan susu­nan Perangkat Daerah ditetapkan dengan Perda. Dalam hal ini, kata Wakil Walikota, Kemen­dagri menginstruksikan, Perda Pembentukan dan Penyusunan Perangkat Daerah yang baru, sudah harus siap sebelum penyu­sunan  APBD 2017.

“Jadi Pembentukan dan Pen­yu­sunan Perangkat Daerah yang baru ini, waktunya cukup men­desak. Kita berharap, Insya Allah Agustus ini  dapat dituntas­kan,” kata Irwandi.

 Peraturan Perangkat Daerah merupakan Pedoman bagi Pe­me­rintah Daerah baik provinsi maupun Kabupaten/Kota dalam rangka penataan Kelembagaan Perangkat Daerah untuk pem­bentukan organisasi perangkat daerah berupa Dinas, Badan, Sekretariat serta Kecamatan.

PP No. 18 Tahun 2016 ini adalah tindaklanjut dari amanat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Peme­rintahan Daerah serta adanya perubahan pembagian urusan pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Peme­rintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten dan Kota. (h/sms)

loading...

Akses harianhaluan.com Via Smartphone harianhaluan.com/mobile

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA

KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]