DPRD Tanah Datar Sahkan Dua Ranperda Menjadi Perda


Kamis, 11 Agustus 2016 - 03:52:33 WIB

BATUSANGKAR, HALUAN — DPRD Tanah Datar mengesahkan dua Ranperda tentang Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) APBD 2015 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2016 hingga 2021, menjadi Perda dalam rapat paripurna dewan di Batusangkar, Jumat (5/8).

Pengesahan dua Ran­perda tersebut dilakukan Ketua DPRD Anton Yondra dan Bupati Irdinansyah Tar­mizi disaksikan Wakil Ketua DPRD Saidani, 25 anggota dewan, Forkompimda, pim­pinan SKPD, camat dan wa­linagari.

Sebelum disahkan, sem­bilan fraksi DPRD Tanah Datar menyampaikan pan­dangan akhir yang disam­paikan masing-masing juru bicara yakni Fraksi Partai Hanura Yuni Darlis, Fraksi PPP Afrianto, Fraksi Partai Golkar Syafril Jamal, Fraksi Partai Gerindra Afrizal Mo­et­wa, Fraksi Partai Demokrat Donna, Fraksi PKS Syafrudin Tasman, Fraksi PAN Beni Remon, Fraksi PDI Per­jua­ngan Helida Algamar, dan Fraksi Partai Bintang Nas­dem Adrijinil Simabura.

Juru Bicara Fraksi Partai Hanura, Yuni Darlis me­nyam­paikan, fraksinya dapat menyetujui kedua Perda ter­se­but dengan beberapa saran dan pertimbangan dianta­ranya Pemda dapat memper­cepat serapan anggaran se­hingga program terlaksana sesuai rencana dan sisa ang­garan (Silpa) dapat dimini­malisir.

Kemudian, tambah Yuni, Pemda hendaknya dapat me­ningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di bidang pajak dan retribusi bagi SK­PD terkait.

Juru Bicara Fraksi PPP Afrianto menyampaikan frak­sinya dapat menerima dua Perda tersebut dengan harapan Pemda dan ma­syarakat dapat melaksanakan ketentuan yang tercantum di dalamnya.

Kemudian, Fraksi PPP meminta kepala daerah dapat menyiapkan pejabat yang profesional dan akuntabel untuk mengisi struktur orga­nisasi pemerintahan sehingga apa yang menjadi visi dan misi kepala daerah dapat dilaksanakan sesuai harapan.

Juru Bicara Fraksi Partai Golkar Syafril Jamal me­nyampaikan fraksinya menyetujui dua Perda ter­sebut dengan harapan Pemda dapat mempertahankan la­poran keuangan daerah de­ngan opini Wajar Tanpa Pe­ngecualian (WTP) murni.

Fraksi Golkar juga me­minta kepala daerah dapat meningkatkan pendapatan asli daerah dan me­mini­malisir Silpa yang terus me­ningkat setiap tahun­nya. Sementara itu, Bupati Tanah Datar Irdinansyah Tarmizi menyampaikan ucapan te­rima kasih kepada anggota Dewan atas pengesahan dua Perda tersebut.

Bupati menjelaskan ada­nya sisa lebih penggunaan anggaran (Silpa) lebih dari 10 persen merupakan sisa yang sudah jelas peruntukannya dan tidak dapat digunakan untuk membiayai kegiatan lain.

Silpa dana tersebut terdiri dari sisa dana tunjangan profesi guru dan tambahan penghasilan guru, dana ban­tuan keuangan yang bersifat khusus dari provinsi, dana hibah rehab dan rekonstruksi pasca bencana alam, sisa dana pada Kas BLUD RSUD Ali Hanafiah, dan sisa dana fa­silitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) Puskesmas.

Sementara, dalam RP­JMD ini merupakan pijakan pemerintah daerah dalam proses pembangunan sehing­ga perlu mendapatkan per­setujuan dari lembaga Le­gislatif.

“Kami memiliki visi pem­­bangunan untuk mewu­judkan masyarakat Tanah Datar yang madani, ber­budaya dan sejahtera dalam nilai adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah (ABS-SBK),” kata Ir­di­nan­syah.. (h/emz/hel)

loading...

Akses harianhaluan.com Via Smartphone harianhaluan.com/mobile

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA

KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]