Menjawab Kekhawatiran Turunnya Prestasi Siswa


Kamis, 11 Agustus 2016 - 04:13:01 WIB

Mulai tahun 2017 mendatang, ke­­wenangan Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMA/SMK) di Sumatera Barat berada di bawah Pemerintah Provinsi.

Saat ini di Sumbar terdapat sekitar 400 SMA/SMK dengan 21.000 PNS yang  menge­lolanya tersebar di 19 kabupaten dan kota. De­ngan pengalihan wewenang ini, hitungan se­mentara, setidaknya Pemprov butuh ta­m­bahan anggaran Rp500 miliar. Ini jelas beban berat yang harus dilaksanakan provinsi.

Sejumlah pihak mengkhawatirkan penga­lihan kewenangan SMA/SMK ke provinsi justru akan menurunkan prestasi siswa.  Kekhawatiran ini juga datang dari dua pengamat pendidikan Universitas Negeri Padang (UNP) Prof. Dr. Yalvema Miaz dan Prof. Dr. Z Mawardi Effendi seperti dimuat Haluan hari ini.

Kekhawatiran ini dinilai wajar, karena provinsi harus mengurus ratusan sekolah yang tersebar di 19 kabupaten dan kota. Jarak yang jauh dari sekolah ke pusat kekuasaan tentunya akan mempengaruhi kelancaran urusan.

Meski Pemprov nantinya akan mem­bentuk UPTD (Unit Pelayanan Teknis Daerah) di setiap kabupaten dan kota tentu tidak semua urusan bisa ditangani UPTD. Urusan-urusan yang menyangkut kebijakan “politis” tentu akan tetap berada pada Dinas Pendidikan Provinsi.

Kita melihat selama ini, pendidikan yang di­kelola oleh kabupaten dan kota sudah ber­jalan baik. Masing-masing daerah ber­kom­petisi untuk meningkatkan prestasi siswa.

Tapi ya sudahlah. Kini kewenangan itu su­dah dialihkan ke provinsi berdasarkan UU No­mor 23 tahun 2014 tentang pemerintah da­erah. Dulu di era Orde Baru, sekolah me­nengah ini justru langsung diurus oleh pusat me­­lalui Kanwil di provinsi, Kandep di ka­bu­pa­ten dan kota, bahkan ada Kandep kecama­tan.

Mari kita menatap ke depan untuk memajukan pendidikan di Sumbar. Kita boleh saja menoleh ke belakang untuk mengambil perbandingan dan evaluasi.

Di balik kekhawatiran sejumlah pihak bahwa pengalihan kewenangan SMA/SMK ke provinsi ini ada pula plusnya. Seperti dikemukakan Sekretaris Komisi V DPRD Sumbar, Yuliarman, penarikan kewenangan SMA/SMK ke provinsi akan dapat melakukan pemerataan di bidang pendidikan, baik itu dalam segi infrastruktur, pegawai dan juga dengan kualitas pendidikan.

Hal ini tentunya dapat menghilangkan ke­cemburuan antar kabupaten/kota, mengi­ngat selama ini, bagi daerah yang memiliki ke­uangan lebih besar memiliki program pen­didikan yang lebih baik pula. Lain halnya ke­tika daerah yang memang tidak mempu­nyai banyak anggaran tentu hanya sebisanya saja.

Meski nantinya SMA/SMK sudah menja­di kewenangan provinsi, sebaiknya ada ru­ang bagi kabupaten dan kota untuk turut me­majukan dan meningkatkan kualitas pen­didikan di daerah masing-masing.  Kabupaten dan kota kita harapkan tetap ber­kom­petisi se­cara sehat untuk memajukan pendi­dikan. ***

loading...

Akses harianhaluan.com Via Smartphone harianhaluan.com/mobile

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA

KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]