KPK LANJUTKAN KASUS 12 RUAS JALAN DI SUMBAR

Yogan: Gubernur Tahu Soal Suap


Sabtu, 13 Agustus 2016 - 05:13:02 WIB
Yogan: Gubernur Tahu Soal Suap Gubernur Sumbar Irwan Prayitno berjalan keluar gedung KPK seusai menjalani pemeriksaan di Jakarta, Jumat (12/8). (ANTARA)

Pengembangan kasus dugaan suap anggaran proyek 12 ruas jalan di Sumbar terus ber­lan­jut. Gubernur Irwan Prayitno dan mantan Pj Gubernur Sumbar yang kini Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Rey­don­nyzar Moenek, diperiksa KPK, Jumat (12/8).

JAKARTA, HALUAN  —  KPK juga memeriksa salah satu tersangka yang pengusaha di Sumbar, selain kedua pejabat tersebut , Yogan Askan. Dalam keterangan persnya yang dikutip dari okezone.com  Yogan mengatakan, Gubernur Sumatera Barat, Irwan Prayitno mengetahui suap untuk pengalokasian anggaran proyek 12 ruas jalan di Provinsi Sumatera Barat agar masuk di APBN-P 2016.

Pasalnya, pengajuan dilakukan saat Irwan sudah menjabat sebagai Gubernur Sumatera Barat. “Sebagai kepala daerah tentunya tahu. Pe­ngajuan anggaran (itu),” kata Yogan usai diperiksa di Gedung KPK, Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (12/8).

Menurut Yogan, yang juga meru­pakan kader Partai De­mokrat di wilayah Sumbar, pemeriksaan Irwan me­rupakan pengembangan kasus yang sudah men­jerat anggota Komisi III DPR dari Frak­si Demokrat, I Putu Sudiartana.

“Ya itu pe­ngem­ba­ngan aja. Se­ba­gai pemerintah dae­rah pasti ta­hu, ” tukas dia sambil ma­suk ke mobil tahanan.

Untuk diketahui, kemarin penyidik KPK memeriksa Gu­bernur Sumbar, Irwan Prayitno dan Direktur Jenderal Bina Keua­ngan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Reydonnyzar Moenek. Keduanya diduga tahu soal pe­ngurusan anggaran untuk proyek jalan di Sumbar.

KPK sedang mengusut kasus dugaan suap pengalokasian ang­garan proyek 12 ruas jalan di Sumatera Barat agar masuk di APBN-P 2016. KPK sendiri telah menjerat lima orang menjadi tersangka.

Mereka adalah anggota Ko­misi III DPR, I Putu Sudiartana, Noviyanti selaku staf Putu di Komisi III, Suhemi yang diduga perantara, seorang pengusaha bernama Yogan Askan, serta Kepala Dinas Prasarana Jalan dan Tata Ruang dan Pemukiman Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, Suprapto.

Putu diduga menerima suap Rp500 juta. Selain itu, saat me­nangkap Putu yang juga Wakil Bendahara Umum Demokrat ini di rumah dinasnya, penyidik KPK berhasil menyita uang sebesar SGD40 ribu.

Suap tersebut diduga dibe­rikan oleh dua pihak yakni Kepala Dinas Sarana Prasaranan Jalan dan Tata Ruang Pemukiman Pemerintah Provinsi Sumbar, Suprapto dan seorang perantara yang diketahui sebagai pendiri Partai Demokrat Sumbar, Yogan Askan.

Sayangnya, ketika Haluan hendak mengonfirmasi soal ini, Gubernur Irwan Prayitno tak merespon panggilan, termasuk membalas SMS. Hanya saja, da­lam akun media sosialnya, face­book Irwan menuliskan status sebagai berikut.

“Hari ini, sebagai warga negara yang baik, saya memenuhi pang­gilan dari KPK untuk melengkapi berkas pemeriksaan terhadap 4 orang tersangka, yang salah sa­tunya melibatkan staf saya, Ke­pala Dinas Prasarana Jalan dan Tata Ruang dan Pemukiman Pemprov Sumbar.

Alhamdulillah proses peme­riksaan untuk melengkapi BAP yang dibutuhkan KPK berjalan lancar, semoga bisa menjadi titik terang terkait kasus ini. Kita dukung KPK dalam upayanya memberantas korupsi, dan saya juga mendorong staf-staf saya untuk bekerja dengan benar dan bersih”.

Di Jakarta sendiri, Irwan juga enggan memberikan keterangan kepada wartawan yang men­ce­gatnya, begitu keluar dari gedung KPK. Irwan memilih langsung bergegas meninggalkan kerumu­nan wartawan tanpa menjawab pertanyaan sama sekali. Dia justru meminta bertanya langsung kepa­da penyidik yang memerik­sa. ”Tanya ke pemeriksa ya, no com­ment,” kata Irwan sambil berlalu

Di hari yang sama, Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Rey­donnyzar Moenek juga menjalani pemeriksaan. Ia dipanggil untuk dimintai keterangan sebagai saksi kasus dugaan suap pengalokasian anggaran proyek jalan Sumatera Barat (Sumbar) agar masuk APBN-P 2016.

Reydonnyzar yang pernah menjadi pejabat Gubernur Suma­tera Barat diduga mengetahui perihal pengalokasian anggaran proyek 12 ruas jalan tersebut. Dalam kasus ini, KPK menetap­kan lima tersangka di antaranya anggota komisi III DPR I Putu Sudiartana, Noviyanti selaku staf Putu di Komisi III, Suhemi peran­tara, Yogan Askan pengusaha serta Kepala Dinas Prasarana Jalan dan Tata Ruang dan Pemukiman Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, Suprapto. (h/okz)

loading...

Akses harianhaluan.com Via Smartphone harianhaluan.com/mobile

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA

KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]