Merdeka itu Terbuka


Senin, 15 Agustus 2016 - 05:30:02 WIB
Merdeka itu Terbuka Ilustrasi.

TUJUH Belas Agustus 1945 merupakan langkah awal Indonesia sebagai bangsa yang merdeka dan berdaulat tak terbilang lagi darah, nyawa meregang, ludesnya harta benda dari para syuhada pejuang kemerdekaan bangsa. Kini 71 tahun merdeka Indonesia terus bergerak maju menjadi kekuatan baru dunia.

Mengenang sejarah per­jua­ngan bangsa memang ke­lam dan memiriskan bagi anak bangsa yang tumbuh dan berkembang sekarang, rapat rapat para pejuang dan foun­ding father republik ini sering dilakukan tertutup dan noma­den karena bisa diburu oleh tentara penjajah yang bersen­jatakan bedil saat itu sudah modern, barulah saat deklarasi kemerdekaan ketika Soe­kar­no-Hatta membacakan Teks Proklamasi terbuka dan terang benderang didengar seluruh rakyat yang hadir pada 17 Agustus jam 10 pagi 71 tahun silam, Indonesia Merdeka.

Artinya apa, Proklamasi merupakan tonggak awal ke­ter­bukaan dari bangsa yang kini besar dan diperhitungan dari segala sisi di dunia inter­nasional, dan menjadikan keterbukaan sebagai instru­ment penting bangsa ini justru dilegalkan dengan hukum positif pasca 63 tahun Indo­nesia merdeka yakni disah­kannya UU nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, akhir April 2008. Meski begitu dalam praktek kehidupan ber­ma­syarakat, keterbukaan yang istilah kerennya transparansi, sudah tidak tabu lagi, lihat saja acara badoncek di Paria­man atau pengumuman uang masuk dan uang keluar di masjid-masjid ummat semua­nya bisa diakses publik.

Tapi walau sudah jadi budaya kehidupan ber­ma­syarakat, namun di 8 tahun usia UU 14 Tahun 2008 ini justru perubahan mindset badan publik yang disasar UU ini berjalan seperti siput, masih banyak badan publik yang melaksanakan trans­paransi setengah hati, ini bukti budaya feodal di pejabat pe­mim­pin badan publik belum terkikis habis, bagi pejabat bermental seperti keterbukaan informasi publik bagai barang mahal bagi masyarakat, se­muanya bersembunyi dalam alasan klise yang sudah jadul yakni rahasia Negara atau di UU 14 Tahun 2008 disebut  informasi dikecualikan, pada­hal pejabat atau bawahannya yang dikenal dengan Pejabat Pengelola Informasi dan Do­ku­mentasi (PPID) tahu pasti, untuk klarifikasi informasi yang dikecualikan UU men­syaratkian sangat ketat dan terbatas, patronnya kalau sarat dengan kepentingan umum maka informasi publik itu harus dipublis.

Miris lagi, ada pejabat badan publik yang paham dan khaffah melaksanakan UU 14 Tahun 2008 dengan aturan pelaksananya UU, PP 61 Ta­hun 2010, lalu Peraturan Ko­misi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang standar layanan informasi publik, bagi pejabat ber­mental feodal dan pen­jajah tadi justru dianggap gila, seakan mereka mengatakan kalau dibuka semua mana untuk dia lagi, miris tapi itulah kondisinya. Padahal hakikat merdeka bagi para penggiat keterbukaan infor­masi publik adalah terbuka, masyarakat bisa akses apa saja informais publik dengan mu­dah, cepat dan murah, tidak ada lagi birokrasi berbelit untuk dapatkan informasi  publik, malah UU 14 Tahun 2008 memberikan kewe­na­ngan kepada Komisi Informasi untuk menyelesaikan sengketa informais publik antara ma­sya­rakat yang tidak mem­peroleh atau tidak puas de­ngan infromasi yang diberi­kaan badan publik, dan Maje­lis Komisi Informasi menye­lesaikannya dalam sebuah perisidangan semi peradilan yang keputusannya bisa buka dan berikan atau memberi penguatan kepada badan pu­blik, tanpa keberatan ke PTUN/PN maka putusan Komisi Informasi Publik berkekuatan hukum tetap dan mengikat yang bisa dimintakan oleh para pihak eksekusinya ke pengadilan berdasarkan Pera­tu­ran Mahkamah Agung RI nomo 2 Tahun 2011. Ini betul apresiasi Negara dan lembaga Negara untuk menjamin ke­mer­dekaan anak bangsa dalam memperoleh informasi publik.

Adanya perangkat aturan yang legit ini, tentu pejabat pimpinan badan publik harus membuka hati dan pikiran bahwa semua informasi publik yang dikuasai badan publik yang dipimpinnya harus terbu­ka, telah banyak pemimpin yang menerapkan keterbukaan informasi publik dan menjadi buah sebut bagi anak negeri, bahkan transparansi informasi juga jadi bagian dari Nawa Cita Presiden dan Wakil Presiden Jokowi-Jusuf Kalla, lihat ba­gai­­mana Bupati Batang yang membuka semua perencanaan dan pengesahan APBD da­e­rah­nya, lihat Risma, Ridwan Kamil dan banyak lagi pe­mim­pin daerah  yang pro terhadap keterbukaan, bahkan GUbernur Sumbar Irwan Pra­yit­no tegas menekankan kepa­da Komisi Informasi Sumbar nilai satuan kerja perangkat daerah Sumbar, kalau jelek dan tidak komit menerapkan UU Keterbukaan Informasi, laporkan kepada dia. Lalu, Menteri ESM Archandra Tahar saat pidato pertama usia dilan­tik jadi Menteri oleh Presiden Jokowi, Archandra mene­gas­kan bahwa membangun dan mengembangkan energy di Indonesia harus transparan. Lain lagi  Gubernur DKI Jakar­ta Basuki Tjhaya Purnama atau terkenal dengan panggilan Ahok, dengan gaya khasnya tetap saja informasi terkait anggarannya terbuka lewat Jakarta Open Data, Ahok bisa menyajikan ke publik APBD DKI sampai satuan tiga, istilah Ketua Komisi Informasi Sum­bar, harga sebotol aqua di APBD DKI bisa diakses publik dan itu disajikan bisa dengan manual atau pergi ke lantai tiga Balaikota DKI Jakarta lewat data elektronik, indah dan sangat indah kalau terbuka, dan Ahok tidak gila peng­hargaan bagi dia, yang penting warganya tahu kalau semasa Ahok jadi gubernur Jakarta transparan.

Dengan banyak contoh keterbukaan informasi tentu momentum 71 tahun kemer­dekaan ini para pejabat badan publik mulai melek dan punya niat terbuka, mereka akan sadar dan berujar,  oh iya ngapain tertutup kalau pelak­sanaan tugas dan anggaran sudah sesuai aturan UU, buka saja ke masyarakat, lain soal kalau ada udang dibalik batu terkait anggaran dan program di badan publik, memang ketertutupan adalah indikator utama, tapi jika terendus sedikit saja kertetutupan itu, maka si pejabat tersebut siap-siaplah pindah ke hotel predeo atau ditangkap aparat penegak hukum.

Terus terang keterbukaan informasi publik bukan ba­rang mewah, dia ada justru sebagai upaya preventif bagi pejabat publik dari jerat hu­kum korupsi dan terhindar dari gunjingan dan kecurigaan publik, keterbukaan informasi publik bisa dibuat dengan biaya besar tapi bisa juga dibuat dengan biaya sangat murah, asal ada niat pimpinan badan publik semuanya pasti bi­sa dibuka. Masak pejabat te­ras negeri ini kalah dengan pe­jabat di sebuah Nagari di Si­tiung sana, hanya berbekal me­ngunduh mbah google saja dia bi­sa menerapkan keter­bu­ka­an in­formasi publik, malah se­jak 2013 Nagari itu sudah punya pe­raturan nagari (Per­nag) ter­kait sisitem infor­masi pu­blik, un­tung yang didapat apa­rat na­gari di sana adalah trust pu­blic building, apa yang di­buat wali nagari di sana men­dapat su­por dari masya­ra­kat­nya,  tebuka untuk men­da­tangkan kepercayaan dan se­mua pro­gram dirasa sangat par­­ti­sipatif oleh masyarakat­nya.

Tidak ada kata terlambat buat membuka informasi pu­blik, karena ini bagian dari good governance maka pe­jabat yang baik pastilah terbuka, ingat merdeka bagi anak bang­sa ini adalah ter­buka dan itu diatur oleh UU 14 Tahun 2008 yang me­mungkinkan tidak semua informasi publik itu dibuka. Ingat pejabat hebat adalah terbuka. Dirgahayu 71 Tahun Bangsa Ku, ayo kerja kerja. Salam transparansi. (*)

 

ADRIAN TUSWANDI
(Komisioner Komisi  Informasi Sumbar)

loading...
Akses harianhaluan.com Via Smartphone harianhaluan.com/mobile

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA

KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]