Ranperda Nagari Terganjal Permendagri


Senin, 15 Agustus 2016 - 11:28:35 WIB

PADANG, HALUAN — Delapan bulan sudah pembahasan Ranperda Nagari ter­henti. Sejak dikembalikan pada Desember 2015 lalu hingga sekarang draf Ranperda Nagari belum diserahkan ulang oleh Peme­rin­tah Provinsi (Pem­prov) ke DPRD Sumbar.

Kepala Biro Pemerintahan Sek­daprov Sumbar, Mardi mengatakan, kelanjutan pembahasan Ranperda Nagari terganjal aturan penataan pemerintahan terendah yang belum keluar dari Kemendagri.

“Ranperda bisa kembali dibahas jika Permendagri yang akan dijadikan acuan  telah keluar,” tutur Mardi pada Haluan di ruangannya, Jumat (12/8).

Ditambahkan, seraya menunggu Per­men­dagri turun dari Kemendagri, penyem­purnaan atas Ranperda terus dilakukan. Penyempurnaan  merujuk pada masukan-masukan yang ber­kem­bang ketika pem­ba­hasan sebelumnya.

Sementara itu, Anggota Komisi I DPRD Sumbar, Siti Izzati Aziz men­ye­but, saat Permendagri telah keluar, DPRD siap untuk kembali melakukan pembahasan.

“Karena aturannya belum ada, kami hanya bisa menunggu. Kapannya kami juga belum tahu, tapi diharapkan secepatnya lah,” kata Siti.

Sekretaris Komisi I DPRD Sumbar, Komi Caniago beberapa waktu lalu menuturkan, dari pertemuan yang telah dilakukan dengan kabupaten/kota, sebahagian setuju men­ja­di­kan nagari sebagai bentuk pemerintahan terendah. Sementara yang lain, yang salah satunya Kabupaten Mentawai, me­ngingin­kan pemerintahan terendah yang mereka gunakan berbentuk desa (jorong).  

Tentang ini, DPRD telah meminta Pem­prov agar mengakomodir apa yang jadi keinginan kabupaten/kota. Untuk selanjut­nya dijadikan masukan dalam draf ranperda yang tengah diselesaikan. (h/len)

loading...

Akses harianhaluan.com Via Smartphone harianhaluan.com/mobile

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
  • Selasa, 02 Juni 2020 - 15:47:29 WIB

    DPRD Padang Apresiasi Ranperda Pertanggungjawaban APBD 2019

    DPRD Padang Apresiasi Ranperda Pertanggungjawaban APBD 2019 HARIANHALUAN.COM - DPRD Kota Padang laksanakan sidang paripurna yang mengagendakan Raperda Walikota Padang tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2019, Selasa (2/6). .
  • Senin, 27 Januari 2020 - 20:40:32 WIB

    Wako Sampaikan Tiga Ranperda, Salah Satunya Terkait Pendaftaran Usaha Pariwisata

    Wako Sampaikan Tiga Ranperda, Salah Satunya Terkait Pendaftaran Usaha Pariwisata PADANG, HARIANHALUAN.COM -- DPRD Kota Padang menggelar rapat paripurna dengan agenda mendengarkan nota penjelasan Wali Kota Padang terkait usulan tiga Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) yang diusulkan Pemerintah Kota (Pemk.
  • Sabtu, 10 Agustus 2019 - 18:16:11 WIB

    Padang Godok 16 Ranperda untuk Segera Di-Perdakan

    Padang Godok 16 Ranperda untuk Segera Di-Perdakan PADANG, HARIANHALUAN.COM – Selama 2019, Pemerintah Kota (Pemko) Padang bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Padang telah mengusulkan 16 Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) untuk ditetapkan sebagai peraturan daera.
  • Jumat, 30 Desember 2016 - 01:24:45 WIB
    DPRD SUMBAR NGAKU MAKSIMAL

    Enam Ranperda Tidak Tuntas

    PADANG, HALUAN — Dari 19 Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) yang ditarget­kan tuntas sepanjang 2016, DPRD Sumbar hanya bisa menyelesaikan 13 Ranperda. Enam lainnya tak tuntas. Kondisi ini tentu menjadi catatan untuk tah.
  • Sabtu, 24 Desember 2016 - 00:52:04 WIB
    KOMISI V DPRD SUMBAR

    Ranperda Olahraga Rampung Januari

    PADANG, HALUAN — Rancangan Peraturan Daerah (Ranpeda) tentang keolahragaan yang diprakasai oleh Komisi V DPRD Sumbar dijadwalkan rampung pada bulan Januari..

KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]