Nasib KONI Dilamun Galombang


Selasa, 16 Agustus 2016 - 03:12:34 WIB

Seakan tak henti dirundung masalah, berbagai persoalan berbau kepentingan terus saja mendera Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Solok. Pasca digelarnya Musorkab Luar Biasa Koni Kab.Solok pada tanggal 30 Juni lalu, sejatinya telah mampu menjawab persoalan yang menerpa kepemimpinan KONI sebelumnya yang dinilai banyak pihak sarat dengan masalah.

Namun belakangan muncul lagi persoalan baru, meski ke­pengurusan baru telah ter­bentuk dan diterbitkan SK-nya oleh KONI Provinsi sebagai lembaga yang ber­wenang, namun sejumlah pihak yang merasa tidak senang dengan kepengurusan baru ini tetap saja mencari celah untuk menggagalkan kepengurusan yang masih prematur itu.

Hanya berdasarkan surat masuk dari satu cabang olah­raga (Cabor) saja, lembaga DPRD yang terhormat ke­mudian menuding kepe­ngu­rusan dibawah kepemim­pinan ketua Umum Rudi Horizon dan sekretaris Madra Indriawan adalah kepe­ngu­rusan ilegal, yang kemudian berujung dengan permintaan dibekukannya pencairan ang­garan KONI oleh Dewan.

Jika merunut kepada akar masalahnya, sejatinya semua alasan yang disampaikan oleh beberapa orang anggota de­wan yang terhormat itu hanya alasan yang tidak substansial dalam sebuah organisasi seperti KONI. Seperti halnya alasan dewan yang menye­butkan  ketua umum yang bukan Putra Asli Daerah (PAD) Kab. Solok, dirasa bukan alasan yang tepat untuk membekukan sebuah kepengurusan.

Karena secara hirarki, organisasi sebagaimana ter­tuang dalam AD/ART Koni, tidak ada satu pasalpun yang menyebutkan bahwa seorang ketua umum Koni daerah, harus putra asli daerah se­tempat. Namun yang ada hanya seorang ketua umum harus warga negara kesatuan republik Indonesia (NKRI).

Nah, ironisnya, tanpa disadari alasan yang dike­mukakan anggota dewan ini justru bak menepuk air di dulang hingga terperciklah muka sendiri. Karena KONI sejatinya juga lebih banyak belajar dari dewan yang lebih dulu  memilih pemimpinnya dari orang yang juga non PAD Kab. Solok. 

Sementara dari sisi pe­nye­lenggaraan Musorkablub, juga tak ada satupun yang dilanggar. Karena menurut ketentuan, pelaksanaan mu­sorkab ini dianggap sah jika diusulkan oleh 2/3 pengurus cabang olahraga sebagai pe­milik suara sah dalam mu­sorkab sebagai forum ter­tinggi pengambilan kepu­tusan Koni di tingkat kabu­paten/ kota. Menariknya, Musorkab yang digelar pada akhir Juni lalu itu justru dihadiri oleh 30 pengcab pemilik hak suara sah dan 3 pengcab sebagai peserta pe­ninjau.

Bahkan legalitas pe­nyelenggaraan Musorkab itu sendiri juga dihadiri oleh ketua  KONI Provinsi, Pe­merintah daerah bahkan pim­pinan DPRD sendiri.

Kelaluannya, nasib KONI sebagai induk organisasi yang mewadahi 34 cabang olah­raga di daerah penghasil beras itupun kini bak dilamun ombak. Teromabang-ambing gelombang yang mem­ba­wanya kian kemari tanpa hirau dengan haluan prestasi yang menjadi tujuan uta­manya. Sementara tugas be­rat untuk mempersiapkan atlit guna menghadapi iven akbar pekan olahraga provinsi di kota Padang yang akan dige­lar pada akhir November mendatang terus menguntit di belakang.

Ketidakpastian nasib KO­NI ini pun menjadi tantangan besar bagi pengurus baru yang akan dilantik pada 24 Agustus mendatang itu. Ka­rena, sejak bergulirnya aksi mosi tak percaya pada Januari lalu hingga kini, tak sedikit atlit potensial penyumbang medali emas bagi Kab. Solok pada Porprov sebelumnya yang memilih hengkang dan menerima pinangan daerah lain yang lebih menjanjikan sebuah kepastian pembinaan.

Kita tentulah sangat me­mahami, langkah pembekuan anggaran Koni yang dila­kukan oleh dewan ini meru­pakan sebuah bentuk  kehati-hatian dewan sendiri ter­hadap legalitas kepengurusan Koni sendiri. Semua juga memahami, peran dewan dalam menjalankan fungsi pengawasan dan peng­ang­garan tak bisa dipungkiri.

Namun jangan sampai kehati-hatian dewan ter­hadap hal yang justru tidak subs­tantif, malah berdampak kepada merosotnya prestasi olahraga daerah penghasil beras tersebut justru terjadi  di masa awal kepemimpinan Bupati Gusmal dan Yulfadri. Terlalu hati-hati justru arah panabangan malah berbalik awah menimpa dewan, kare­na dinilai menghambat ke­ma­juan olahraga di Kab. Solok.

Memang, ikut ataupun tidak sebuah daerah dalam ivent sekelas porprov bu­kanlah ukuran mutlak dan menentukan keberhasilan sebuah pemerintahan. Na­mun setidaknya, keberhasilan dan capaian prestasi olahraga tetap menjadi sebuah domine yang menjadi bumbu pe­nyedap sajian sebuah perio­desasi pemerintahan.

Masyarakat olahraga Ka­bupaten Solok tentulah sangat berharap, di masa ke­pe­mimpinan Bupati Gusmal dan Yulfadri yang notabene juga tokoh yang sangat peduli dengan olahraga ini, prestasi olahraga daerah itu juga mencapai lompatan besar dari penyelenggaraan por­prov sebelumnya.

Harapan yang sama ten­tunya juga tertumpang ke­pada dewan yang terhormat, untuk juga bisa mengarifi dan meman­dang persoalan Koni dalam kacamata bijaksana dengan tetap mengedepankan jiwa sportifitas. Tentunya dengan tidak mencampur adukkan kepentingan politik dengan olahraga, sehingga focus utama untuk mencapai sukses pada pentas Porprov men­datang bisa terwu­jud...­semoga. (*)

 

Laporan: YUTIS WANDI

loading...

Akses harianhaluan.com Via Smartphone harianhaluan.com/mobile

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA

KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]