TAK DIHADIRI TERGUGAT TIGA

Sidang Gugatan PT. KE Ditangguhkan Lagi


Selasa, 16 Agustus 2016 - 04:34:18 WIB
Sidang Gugatan PT. KE Ditangguhkan Lagi Ilustrasi.

PADANG PANJANG, HALUAN—Sidang atas gugatan yang dilayangkan PT. Kultindo Ereshamas (KE) kepada Pemko Padang Pan­jang (tergugat 1), DPRD Padang Panjang (2) dan PT. Hutama Karya (3), terkait pem­bangu­nan Pasar Pusat Padang Panjang, kembali ditangguhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang Panjang, Senin (15/8).

Dari informasi yang di­him­pun Haluan, penanggu­han sidang yang telah di­jadwal­kan hari Senin (15/8) ini, merupakan penanggu­han untuk kedua kalinya, yang sebelumnya juga telah dijadwalkan pada tanggal 25 Juli lalu. Namun lagi-lagi tertunda, karena tak ha­dir­nya pihak tergugat tiga da­lam persidangan.

Humas PN Kota Padang Panjang, M. Hanafi saat di­te­mui Haluan di PN Padang Panjang mengatakan, per­sida­ngan terkait tuntutan PT. KE telah dibuka sekitar jam 14.00 WIB dan dihadiri oleh Kuasa Hukum peng­gugat, Kuasa Hukum tergugat 1 dan Kuasa Hukum tergugat 2. Namun sidang tak bisa dilanjutkan, karena pihak tergugat 3 tak hadir di per­sidangan.

“Dari informasi dari ma­jelis hakim, yang hadir itu surat tugas kepala proyek atau kepala proyek yang membawa surat tugas, bukan kuasa dari tergugat 3,” terang M. Hanafi.

M. Hanafi melanjutkan, syarat menghadiri per­sidang­an untuk tergugat 3, harus ada surat kuasa khusus dan itu belum selesai oleh ter­gugat 3. Jadi yang hadir kemarin hanya perwakilan dari tergugat 3 PT. Hutama Karya, bukan kuasa khusus. Jadi Majelis Hakim me­mu­tus­kan sidang itu ditunda selama satu minggu untuk tergugat tiga melengkapi surat kuasanya.

“Kalau tergugat 3 meng­hormati persidangan dan be­­ri­tikat baik mewakili PT. Hutama Karya, maka mereka harus siapkan semua per­sya­ratan yang ditentukan majelis sesuai waktu yang telah di­tentukan,” tutup Hanafi.

Sebelumnya diberitakan, PT. Kultindo Ereshamas (KE), selaku investor yang se­belum­nya telah ditunjuk dan sudah “terikat” dalam ben­tuk per­janjian kerjasama (PKS) pem­bangunan pasar dengan Pem­ko Padang Pan­jang, resmi menggugat Pem­ko Padang Panjang, DPRD Kota Padang Panjang dan PT. Hutama Karya.

Gugatan itu sendiri di­terima oleh Panitera PN Pa­dang Panjang pada tanggal 21 Juni 2016 lalu.

Ber­dasar­kan berkas tersebut, PK. KE memberikan kuasa kepada Kantor Hukum Rugai Pa­dang, yang dikuasakan ke­pada Rennal Arifin.

Kepada Pemko Padang Panjang selaku tergugat satu, penggugat pada pokoknya menyatakan bahwa tergugat satu melakukan perbuatan melawan hukum, atas per­buat­an tergugat satu yang secara sepihak telah me­mutuskan PKS, sehingga menimbulkan kerugian ke­pada penggugat.

Selanjutnya DPRD Kota Padang Panjang selaku ter­gugat dua, digugat karena telah memberikan per­setuju­an yang menyatakan peng­gugat telah setuju menerima kompensasi atas PKS, tanpa melalui konfirmasi terlebih dahulu kepada penggugat dan memberikan per­setuju­an penggunaan dana APBD dalam pembangunan Pasar Pusat Kota Padang Panjang.

Terhadap ter­gugat tiga yang ditujukan kepada PT. Hutama Karya, penggugat menyatakan bah­wa penetapan pemenang lelang yang dilakukan ter­gugat satu terhadap tergugat tiga dalam hal pembangunan Pasar Pusat Kota Padang Panjang, dinyatakan tidak sah. (h/mg-pis)

loading...

Akses harianhaluan.com Via Smartphone harianhaluan.com/mobile

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA

KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]n.com