Yogan Sebut Tiga Pengusaha Berkontribusi Suap


Selasa, 16 Agustus 2016 - 11:50:52 WIB
Yogan Sebut Tiga Pengusaha Berkontribusi Suap Yogan Askan.

PADANG, HALUAN — “Nyanyian” Yogan Askan terkait kasus suap pe­ngalokasian anggaran untuk 12 proyek ruas jalan di Sumbar dalam APBN-P 2016, bergema begitu kencang. Apalagi sejak Yogan menyebut tiga nama pengusaha di Padang yang turut berkontribusi untuk suap anggota DPR RI. Bah­kan sejumlah pihak terkesan mulai panas dingin sembari memasang telinga nyaring-nyaring terkait pe­meriksaan yang tengah dilakukan penyidik Komisi Pemberantasan Ko­rupsi (KPK).  Setelah membantah pernyataannya sendiri terkait Gubernur Sumbar yang dikatakan mengetahui soal pengajuan pro­yek tersebut, Minggu (14/8) lalu, di hari yang sama dan dalam satu email yang dikirim oleh Kuasa Hukumnya dari Kantor Hukum Muhammad Ihcsan & Partners ke email redaksi Harian Haluan, Yogan melalui press releasenya berkicau soal keikutsertaan tiga pengusaha di Sumbar yang dika­takan ikut berkontribusi dalam uang suap sebesar Rp500 juta pada Anggota DPD RI, I Putu Sudiarta.

Dalam pers releasenya itu, Yogan memaparkan tiga nama tiga pengusaha di Padang yakni Syh alias Tnd, JH dan HMH. Oleh Yogan, uang itu diserahkan lewat transfer ke Ni Luh Putu Sugiani, John dan Muchlis. Namun Yogan tidak menjelaskan secara rinci, ketiga nama yang menerima trans­fer tersebut.

Yogan yang disangkakan melanggar Pasal 5 Ayat (1) Huruf (a) UU No.20 Tahun 2OO1 ten­tang Perubahan Atas Undang-Undang No.31 Tahun 1999 ten­tang Pemberantasan Tindak Pidana juncto Pasal 13 UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberan­tasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) KUH. Pidana (ditulis, Sumber : Kompas.com 29/6/2016). Dan apabila sampai berkas perkara Yogan dilimpahkan para pemberi dan penerima uang gratifikasi ini belum juga diperiksa, bisa jadi pemahaman terhadap Pasal 55 Ayat (1) KUHP tentang Penyertaan (turut melakukan) yang dikenakan dalam perkara ini menjadi lain. Apalagi Suhemi dan Suprapto, Kadis Prasarana Jalan Tata Ruang dan Pemukiman Pemprov Sum­bar sudah ditahan dan menjadi Tersangka dalam perkara ini.

Dalam suratnya ini, Yogan mengaku tidak terlibat gratifikasi dalam memenangkan proyek melalui tender, karena sering tidak memenuhi kualifikasi. Namun diakui, essesial dari per­buatannya dalam perkara ini adalah bagaimana agar Sumbar mendapat alokasi dana pem­bangunan daerah dari pusat.

Terkait nyanyian Yogan terse­but, Pengamat Hukum dari Universitas Eka Sakti (Unes) Adi Wibowo menilai secara struktur organisasi, Dinas Prasjaltarkim Sumbar berada di bawah Peme­rintahan Provinsi (Pemprov), sehingga secara organisatoris, apa yang dilakukan oleh Kepala Dinas Prasjaltarkim (Suprapto, red) mengenai kerja dan kine­r­janya, harus diketahui oleh kepala daerah (Gubernur Irwan Prayitno, red).

“Peryataan tersangka Yogan Askan yang pertama yang tersebar di media, bahwa gubernur tahu, saya rasa ada dua kemungkinan maknanya. Pertama, gubernur tahu tentang proyek itu. Tapi bisa saja Gubernur tidak tahu cara mereka mengupayakan proyek itu, atau bagaimana cara lobi-lobi proyek itu. Dan yang kedua, gubernur tahu, tapi tidak mau tahu tentang upaya-upaya yang dilakukan atas proyek tersebut,” jelas Adi Wibowo kepada Haluan.

Adi menyimpulkan, bahwa Gubernur pasti tahu soal proyek 12 ruas jalan tersebut, namun secara yuridis belum tentu Guber­nur mengetahui secara persis upaya-upaya yang dilakukan untuk menjalankan proyek ter­sebut.

“Semestinya secara orga­nisa­toris gubernur tahu. Karena kepala dinas pasti melaporkan tiap perkembangan pekerjaannya, berikut item-item kerjanya. Logikanya kan seperti itu, tidak mungkin dibiarkan seperti itu saja. Pasti kepala dinas melapor­kan,” katanya lagi.

Dari dua kemungkinan terse­but, lanjutnya, hasil pemeriksaan Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) nantinya atas posisi guber­nur sebagai saksi, yang akan menyimpulkan apakah ada keterlibatan, atau sebagai kepala dae­rah, gubernur tidak me­ngetahui apa yang dilakukan oleh bawahannya.

“Bagaimanapun kita harus kedepankan asas praduga tak bersalah. Gubernur seyogyanya memang harus mengetahui pe­kerjaan kepala dinas yang ada di bawahnya. Tapi bisa saja kepala dinasnya punya trik sendiri sehingga tidak dilaporkan, atau melobi dulu baru melapor,” pung­kasnya.

Adi juga menyinggung soal kemungkinan pengusaha-pe­ngusaha lain yang akan dipanggil oleh KPK untuk diperiksa. Menu­rutnya, tersangka Yogan sangat mungkin akan membuka selebar-lebarnya dan menceritakan semua hal yang diketahuinya, sehingga kemungkinan pemanggilan ter­ha­dap nama lain sangat terbuka.

Terkait dengan “permainan” dalam pemenangan tender, Ketua Umum Ikatan Ahli Pengadaan Indonesia (IAPI) DPD Sumbar, H.M Nurnas menilai jika masih ada kontraktor yang bermain dalam pengadaan proyek saat ini itu sudah sangat ‘luar biasa’. Mengingat sistem yang ada da­lam pengadaan barang/jasa saat ini sudah sangat transparan.

Dalam LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah) lanjut Nurnas, yang tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 Tahun 2010, Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2011, dan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sudah sangat jelas diterangkan tentang tata cara dan proses pengadaan barang dan jasa pemerintah.

“Jadi, dengan sistem Lembaga Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) saat ini, sangat mudah diketahui jika ada yang masih ingin bermain dalam pengadaan proyek pemerintahan,”terangnya kepada Haluan Senin (15/8) di Padang.

Melirik ke kasus Korupsi 12 ruas jalan Sumbar yang ikut menjerat Kepala Disprasjaltarkim Sumbar, Suprapto, dan juga se­orang pengusaha kontraktor, Yogan Askan untuk pengada­annya dinilai H.M Nurnas itu terjadi di luar proses tender. “Kalau di dalam sistem tidak akan mungkin. Kalau ada yang bermain itu sangat ‘luar biasa’,” terang anggota komisi III DPRD Sumbar itu. (h/isr/ald)

loading...

Akses harianhaluan.com Via Smartphone harianhaluan.com/mobile

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
  • Senin, 29 Agustus 2016 - 03:23:24 WIB
    SUAP RP500 JUTA PROYEK 12 JALAN DI SUMBAR

    Yogan Ngaku Bantu Rp125 Juta

    Yogan Ngaku Bantu Rp125 Juta PADANG, HALUAN — Kasus suap pengalokasian proyek 12 ruas jalan Sumbar di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), memasuki perkem­bangan baru. Sebagai ter­sangka dari kalangan pengu­saha, Yogan Askan tampaknya tak ingin mende.
  • Selasa, 16 Agustus 2016 - 11:52:44 WIB
    PENGAMAT HUKUM TATA NEGARA UNAND SUHARIZAL

    Ada Tendensi Aneh di Pernyataan Yogan

    Ada Tendensi Aneh di Pernyataan Yogan PENGAMAT Hukum Tata Negara Universitas Andalas (Unand), Suharizal, menilai ada tendensi agak aneh dalam pernyataan tidak tertulis yang dikeluarkan Yogan Askan soal ketidaktahuan gubernur mengenai proyek pembangunan 12 ruas ja.

KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]