PENGAMAT HUKUM TATA NEGARA UNAND SUHARIZAL

Ada Tendensi Aneh di Pernyataan Yogan


Selasa, 16 Agustus 2016 - 11:52:44 WIB
Ada Tendensi Aneh di Pernyataan Yogan Suharizal.

PENGAMAT Hukum Tata Negara Universitas Andalas (Unand), Suharizal, menilai ada tendensi agak aneh dalam pernyataan tidak tertulis yang dikeluarkan Yogan Askan soal ketidaktahuan gubernur mengenai proyek pembangunan 12 ruas jalan di Sumbar. Padahal sehari sebelumnya, Yogan sebagaimana banyak ditulis oleh media nasional dan

lokal, menyebutkan bahwa gubernur mengetahui proyek tersebut.

“Sebagai pengamat, saya me­nilai ada tendensi agak aneh dari penyataan tersangka Yogan yang seperti itu. Karena ada dua per­nyataan yang kontra, di mana pernyataan terakhir dibungkus pula dengan surat pernyataan. Ini sesuatu hal yang tidak lazim dilakukan. Karena kesan yang muncul kemudian seolah-olah Yogan ‘tidak ingin menambah masalah’. Jika dianggap ingin menyelamatkan gubernur, ya bisa saja. Terlebih ini dibuat semacam surat pernyataan segala,” jelas Suharizal saat dihubungi Haluan.

Suharizal menduga, seperti ada hal yang lebih besar di balik surat pernyataan tersebut, se­hingga harus disampaikan dalam bentuk tertulis. “Kalau tujuannya ditulis begitu ‘kan sederhana, yaitu karena surat keterangan tertulis bisa menjadi alat bukti dalam pemeriksaan kasus-kasus pidana. Sebab yang dikatakan Yogan itu bersifat normatif se­mua,” katanya lagi.

Menurutnya, harus diakui bahwa kedinasan atau Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) adalah pembantu pemerintah provinsi, sehingga apa yang dilakukan kepala dinas tentu harus berada di bawah komando kepala daerah, yang dalam kasus ini adalah gubernur. Maka dapat disimpulkan bahwa tindakan apa saja yang dilakukan kepala dinas, patut dan harus diketahui oleh gubernur.

Selain itu, Suharizal juga menambahkan soal penanggung jawab keuangan daerah yang dijelaskan pada Peraturan Peme­rintah (PP) 58 Tahun 2005, ten­tang pengelolaan dan pertang­gungjawaban keuangan daerah, di mana dijelaskan bahwa puncak pertanggungjawabannya berada pada Kepala Daerah.

“Dengan posisi demikian, setiap proyek yang ada hingga hal-hal terkecil sekalipun guber­nur harus tahu, karena segala akibat akan bermuara kepadanya. Gubernurlah satu-satunya pejabat yang bertanggung jawab soal keuangan di daerah itu, bukannya kepala dinas. Itu jelas di PP 58 2005,” katanya lagi.

Berdasarkan PP tersebut pula, Suharizal menilai gubernur me­ngetahui soal proyek 12 ruas jalan senilai Rp300 miliar tersebut. Hanya saja jika dinilai gubernur mengetahui soal dugaan suap menyuap, tergantung pada hasil pemeriksaan KPK, untuk melihat apakah tindakan suap-menyuap itu berada di bawah komando gubernur atau tidak.

“Namun secara normatif, ke­mung­kinan tindakan itu (suap-menyuap) berada di bawah ko­mando gubernur itu terbuka lebar. Karena SKPD adalah pembantu kepala daerah. Sehingga segala sesuatu yang dikerjakan SKPD, dapat diduga diketahui oleh gubernur, termasuk soal lobi-melobi. Contoh, kepala dinasnya akan ke Jakarta, bertemu panitia anggaran dan segala macamnya. Itu pasti lapor ke gubernur. Itu tanggung jawab gubernur, bukan Penjabat (Pj) Gubernur,” pung­kasnya. (h/isq)

loading...
Akses harianhaluan.com Via Smartphone harianhaluan.com/mobile

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA

KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]