BANTAH PERNYATAAN PJ GUBERNUR SUMBAR

IP Ngaku Hanya Usulkan 5 Ruas Jalan


Kamis, 18 Agustus 2016 - 04:37:43 WIB
IP Ngaku Hanya Usulkan 5 Ruas Jalan Gubernur Sum­bar, Irwan Prayitno.

PADANG, HALUAN — Gubernur Sum­bar, Irwan Prayitno, angkat bicara terkait dengan celotehan mantan Penjabat (Pj) Gubernur Sumbar, Reydonnyzar Moe­nek tentang kasus dugaan suap penga­lokasian anggaran untuk 12 ruas jalan di Sumbar.  Pernyataan Donny panggilan akrabnya_di Harian Haluan edisi 286 Senin (15/8) yang menyebutkan bahwa Ia hanya melanjutkan usulan proyek 12 ruas jalan itu dari pejabat sebelumnya dibantah IP (Irwan Prayitno, red).

“Itu tidak benar, nanti akan dije­laskan sama Rinaldi,”ujarnya singkat saat dicegat Haluan, Selasa (16/8) di gubernuran Sumbar. Kemudian IP berlalu menuju mobil dinasnya yang telah menunggu untuk membawanya ke ge­dung DPRD Sumbar guna menyaksikan pidato kenegaraan menyambut 17 Agustus.

IP menyerahkan kepada ajudan pribadinya, Rinaldi untuk menjelaskan duduk persoalan sebenarnya terkait usulan 12 ruas jalan yang saat ini menjadi bahan penyelidikan di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Dikatakan Rinaldi, bahwa apa yang ada dalam pemberitaan Haluan Senin (15/8) tentang 12 ruas jalan yang disebutkan Reydonnyzar Moenek perlu diluruskan. Terkait dengan usulan pada masa sebelum berakhirnya kepemim­pinan IP hanya lima (5) ruas jalan saja dengan anggaran Rp76 miliar.

Munculnya usulan ini lanjut Rinaldi, sesuai dengan surat dari Menteri Keuangan RI tertanggal 2 Juli Nomor S-101/MK.7/2015 perihal penyampaian proposal DAK 2016. Dimana Gubernur diminta untuk menyusun usulan DAK 2016 dan sudah harus dise­rahkan paling lambat 10 Juli 2015.

“Dalam usulan itu tidak hanya untuk infrastruktur jalan melain­kan juga untuk kesehatan, pa­ngan, kelautan dan perikanan, energi skala kecil, sarana prasa­rana pe­merintahan serta, lingku­ngan hidup dan kelautan,” katanya.

Tanggal 15 Juli 2015, barulah Gubernur mengirim usulan seperti yang diminta Kementerian Keua­ngan RI. Dimana untuk infra­struktur jalan itu nilainya men­capai Rp76 miliar. “Surat ini pun ditembuskan kepada Kemen­terian yang bersangkutan, seperti kesehatan kepada Kementerian Kesehatan, Kementerian PU dan Pera, Kementerian Kehutan dan Kementerian lainnya sesuai de­ngan  usulan,” terangnya.

Khusus untuk usulan DAK Tahun 2016 ke Kementerian PU dan Perumahan Rakyat yang dikirim Gubernur Sumbar dalam surat Nomor 900/2375-pelaks/2015  tertanggal 4 Agustus 2015 dengan total Rp148.950.000. 000,’- dengan rincian bidang kedaulatan pangan yaitu infra­struktur irigasi Rp108.950.000. 000,’- dan bidang transportasi yaitu infrastruktur jalan Rp76. 000.000.000,’-.

“Surat ini juga ditembuskan kepada beberapa Kementerian terkait seperti Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan rakyat, Bappenas, Bina Marga dan lain­nya,” tukasnya.

Namun, lanjutnya usulan tersebut belum sempat ditindak lanjuti keburu masa jabatan IP berakhir pada 15 Agustus 2015 dan dilanjutkan Pj Gubernur, Reydonnyzar Moenek dari Ke­men­terian Dalam Negeri (Ke­mendagri). “Usulan 12 ruas jalan ini baru muncul pada masa jaba­tan Pak Donny,” terangnya.

Dalam surat tanggal 6 Oktober 2015 yang ditujukan untuk Men­teri Pekerjaan Umum dan Peru­mahan Rakyat, merujuk kepada surat Nomor 900/2375-pelaks/2015, Pj Gubernur mengajukan usulan penambahan ruas jalan bidang transportasi  infrastruktur jalan bahwa, dari lima ruas jalan yang telah diusulkan sebelumnya dilakukan penambahan untuk peningkatan aksesbilitas jalan di Sumbar sebanyak enam ruas dengan anggaran Rp454.760. 000.000,’-.

“Surat ini pun tidak hanya ditembuskan ke kementerian terkait, namun juga ke DPR RI dalam hal ini Ketua Komisi V DPR RI,” terangnya.

Selanjutnya pada tanggal 24 November 2015 Reydonnyzar Moenek kembali mengirim surat dengan nomor 900/3699-Pelaks/2015 mengusulkan penambahan ruas jalan sebanyak 12 ruas untuk program kegiatan DAK Tahun 2016 bidang transporatsi infra­struktur jalan.

Dimana dari 12 ruas jalan yang diusulkan baru tertampung dalam DAK regular tahun 2016 satu ruas jalan yaitu Guguak Cino – Sawahlunto dengan alokasi Rp14 miliar lebih. Ruas jalan yang belum tertampung diusulkan kembali dengan panjang 74.68 Km yang berfungsi untuk mem­buka keterisoliran dan kerterhu­bungan pusat produksi ke arah pelabuhan dan provinsi tetangga, Riau, Sumut, Bengkulu dan Jambi dengan total anggaran menjadi Rp620.760.000.000,’-.

Dalam waktu yang sama juga dilampirkan penambahan ruas jalan untuk Kepulauan Mentawai sepanjang 11 Km dengan dana sebesar Rp110.000.000.000,’- untuk program kegiatan DAK affirmasi tahun 2016.

Surat ini pun ditembuskan ke Kemenkeu, PPN/Bappenas, Pim­pi­nan DPR RI, Bidang Anggaran DPR RI, Komisi V DPR RI dan sejumlah Kementerian,” ungkapnya.

Hal ini juga dibenarkan Ke­pala Bidang Jalan dan Jembatan, Disprasjaltarkim Sumbar, Indra Jaya. Bahwa untuk masa jabatan IP hanya ada lima usulan infra­struktur jalan senilai Rp76 miliar sesuai dengan permintaan usulan DAK 2016 dari Kemenkeu.

“Penambahan itu baru dilaku­kan pada masa Pj Gubernur Sum­bar, Reydonnyzar Monek,” tukas­nya kepada Haluan saat ditemui di ruang kerjanya, Selasa (16/8) siang.

Terkait dengan lokasi lima ruas yang diusulkan tersebut, ujar Indra Jaya, belum bisa diberikan karena termasuk dalam materi pe­meriksaan KPK. Namun, tegasnya, lima ruas jalan usulan IP ini ada yang masuk dalam 12 ruas jalan yang saat ini menjadi polemik di KPK. “Intinya ada yang masuk ada juga yang tidak. Nanti data itu juga akan dikeluarkan KPK,” tuturnya.

Untuk kelanjutan proyek ja­lan ini sendiri kata Indra, masih akan tetap dilanjutkan dimana untuk usulan lima ruas pertama yang menjadi prioritas nantinya. “Lima ruas yang usulan pertama itu kita prioritaskan,” katanya.

Seperti diberitakan sebelum­nya, kepada wartawan usai dipe­riksa penyidik KPK, Jumat (12/6), Mantan Penjabat Gubernur Sumatera Barat 2015-2016, Rey­donnizar Moenek mengaku ha­nya melanjutkan usulan rencana pembangunan 12 ruas jalan di Provinsi Sumatera Barat. Usulan tersebut kata Donny, sudah ada saat Irwan Prayitno menjabat sebagai gubernur.

“Saya hanya melanjutkan apa yang sudah diusulkan. Saya selaku penjabat gubernur ketentuan di undang-undang memang saya harus mengusulkan,” kata Donny usai diperiksa penyidik di KPK, Jakarta, seperti dilansir www. tri­bun­news. com, Jumat (12/6/2016),

Donny sapaan akrab Rey­donnyzar mengakui yang menjadi pengusul pada proyek tersebut adalah Kepala Dinas Prasarana Jalan dan Tata Ruang dan Pe­mukiman Pemerintah Provinsi Sumbar, Suprapto.

Namun, Donny mengaku ti­dak tahu mengenai proses pengu­sulan tersebut dan berkilah tidak tahu berapa anggarannya. “Saya tidak tahu. Intinya sesudah surat itu bergulir, saya tidak tahu apa dan bagaimana prosesnya,” kata dia.

Donny ditugaskan Kemen­dagri sebagai Penjabat Gubernur Sumatera Barat Agustus 2015 - Februari 2016. Gubernur kemu­dian dijabat lagi untuk periode kedua oleh Irwan Prayitno yang memenangi Pilkada 2015.

Sebelumnya, KPK menangkap anggota DPR RI, I Putu Sudiarta, Noviyanti, Suprapto, Yogan As­kan, dan Suhemi dalam operasi tangkap tangan di berbagai tem­pat, awal Juli lalu.  Penangkapan ini terkait kasus dugaan suap Rp500 juta yang disebut-sebut untuk memuluskan penggang­garan 12 proyek ruas jalan di Sumbar dalam APBN-P 2016 dengan total Rp300 miliar. (h/isr/ald)

loading...
Akses harianhaluan.com Via Smartphone harianhaluan.com/mobile

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA

KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]