TOKOH MINANG TANGGAPI PEMBERHENTIAN ARCANDRA

Orang Sumbar Tak Perlu Kecewa


Kamis, 18 Agustus 2016 - 04:41:37 WIB
Orang Sumbar Tak Perlu Kecewa Mantan Menteri ESDM, Arcandra Tahar.

Sejumlah tokoh minang, menanggapi berbeda pemberhentian Menteri ESDM, Arcandra Tahar. Meski tetap menyayangkan keputusan Presiden Jokowi serta lemahnya sistem ketatanegaraan Indonesia, namun  kebesaran berpikir orang Minang, membuatnya tetap jadi perhitungan di kancah nasional. 

PADANG, HALUAN —  Pem­berhentian Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Ar­candra Tahar oleh Presiden Joko Widodo, Senin (15/8)  memunculkan berbagai friksi di tengah mas­yarakat, apalagi masyarakat Sumbar. Selain karena jabatan menteri yang diamanahkan pada Arcandra sangat singkat (hanya 20 hari, red), factor lainnya dilatari karena sudah untuk ketiga kalinya, dalam dua tahun pemerintahannya, Jokowi mem­berhentikan menteri yang berlatar professional yang merupakan putra minangkabau.

Diawali Andrinof Chaniago (Men­­teri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas), Rizal Ramli (Menko Maritim),dan Arc­andra Thahar . Namun Ketua Bundo Kanduang Sumbar, Prof. DR. Ir. Puti Reno Raudha Thaib, me­minta masyarakat Minang tidak larut dalam kekecewaan.

Entah kenapa, pemberhentian Andrinof dan Rizal tak begitu jadi pembicaraan hangat di ber­bagai media cetak, elektronik dan online serta media social. Namun saat pemberhentian Arcandra, yang dilantik Presiden Jokowi sebagai Menteri ESDM, 27 Juli 2016 lalu, Indonesia seakan buncah. Berbagai tanggapan bermunculan. Perhatian tokoh-tokoh nasional, professional hing­ga politisi tersedot pada  Arcandra yang “divo­nis” memiliki dwikewarganegaraan.

Kalangan Tokoh, politisi, professional hingga organisasi masyarakat dan kepe­mudaan di Sumbar maupun to­koh Sumbar di tingkat nasional, pun tak ketinggalan menanggapi.

Mantan Wakil Menteri Pen­didikan dan Kebudayaan RI Mus­liar Kasim menilai hal ini bukan sesuatu yang perlu di­persoalkan. Apalagi jika dikait-kaitkan dengan isu etnisitas Keminangkabauan, mengingat sebelumnya dua menteri asal Minang, Adrinof Chaniago dan Rizal Ramli, juga diberhentikan.

“Setiap kali ada penyusunan kabinet, orang-orang dari Minang sering terpilih untuk menjabat. Itu saat penyusunan. Namun demikian, jangan diartikan pula bahwa saat pemberhentian ada sangkut pautnya dengan per­soalan etnis. Apalagi kalau ada suara yang mengatakan pember­hentian karena ketidaksukaan pemerintah dengan etnisnya,” tutur Musliar kepada Haluan, Rabu.

Musliar menilai, diberhen­tikannya Archandra Tahar, yang sebelumnya didahului pem­ber­hentian Rizal Ramli dan Adrinof Chaniago merupakan sebuah kebetulan belaka. Menurutnya, diberhentikannya Archandra hanya musibah karena kekeliruan, di mana pemerintah keliru dan Archandra juga keliru.

“Saya juga, dulu, ketika tidak lagi masuk dalam kementerian, ya tidak masalah. Berganti-gantilah kita bertugas. Kalau belum pas, ya, hak presiden mencoba komposisi yang lain. Saya rasa ini bukan hal yang perlu dipanas-panaskan,” tegasnya lagi.

Sebagai Bundo Kanduang Sumbar, Raudha Thaib meminta masyarakat Sumbar tidak larut dalam kekecewaan akibat pem­berhentian  Arcan­dra. Karena bagaimana pun, apa yang dilakukan presiden, sudah melalui aturan yang ada.

Bagaimana pun, kata Raudha Taib yang merupakan keturunan Raja Pagaruyung ini, menteri bukan hanya milik orang Sumbar semata, tapi  milik 33 provinsi yang ada. “Jadi, jangan terlalu berharap dan terlalu bereuforia berlebi­hanlah kalau ada menteri dari tempat kita (Minang, red). Cukup biasa-biasa saja. Karena bagai­mana pun ini jabatan politis yang bisa saja hilang kapan saja,” ucapnya kepada Haluan Rabu (17/8).

Menurut  Raudha, Arcandra tetaplah orang Minangkabau. “Karena, hilangnya hak seba­gai orang Minang itu apabila sudah berganti akidah dari Islam. Tapi yang perlu diingat, dimana pun orang Minang apakah dia berkewarganegaraan Amerika, Prancis, Malaysia, di Negara manapun, namun masih beragama islam tetap lah dia orang Mi­nangkabau,” tukasnya.

 Hanya saja secera hukum Negara modern kata Raudha ini tidak bisa digunakan. “Negara saat ini sudah memiliki batas-batas kewarganegaraan,” ungkapnya.

Pendapat tak jauh berbeda disampaikan sesepuh Minang­kabau, Azwar Anas. Menurutnya, hal ini tak perlu dipersoalkan. Apalagi dikait-kaitkan dengan isu etnisitas. “Indonesia ini ada bermacam-macam suku, budaya, bangsa dan agama. Kita tidak bisa mengata­kan ini diberhentikan karena orang Minang. Tidak bisa digene­ralisasi seperti itu. Itu kebijak­sanaan Pre­siden RI, beliau juga punya juga wakil presiden dan pembantunya untuk mempertim­bang­kan setiap kepu­tusan yang diambil,” tegas Mantan Gubernur Sumbar dua periode tersebut (1987-1997) kepada Haluan.

Mantan Menteri Perhubungan (1988-1933) dan Menteri Koor­dinator Bidang Kesejahteraan Rakyat RI (1993-1998) itu me­nga­takan, orang-orang yang di­ang­kat dan diberhentikan Presi­den RI dari posisi menteri tentunya semata-mata berlandas­kan prestasi dan kebutuhan.

“Itu hak prerogratif Presiden, tidak ada menteri itu karena Minangnya, Jawanya, Sundanya dan lain sebagainya. Media juga tidak usah macam-macam dan menghangat-hangatkan isu ini. Percaya­lah, kalau ini yang dipanaskan, Minangkabau sendiri yang akan malu,” tegasnya.

Terkait kepercayaan peme­rintah selama ini terhadap orang-orang Minang pun, Azwar menilai tokoh-tokoh bangsa yang berjasa bukan saja berasal dari Minang. “Ukuran berjasa dan dipercaya itu adalah kapabilitas, sikap, akhlak dan kepintarannya itu,” ulangnya.

Ketua Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) Sumbat, M Sayuti Dt Rajo Panghulu, ditemui Haluan, Rabu (17/8), mengatakan, mengangkat maupun memberhentikan pem­bantunya (Menteri, red) merupa­kan hak prerogatif Presiden, na­mun melihat beberapa kejadian belakangan dimana ada menteri yang diberhentikan dalam masa jabatan yang begitu singkat, itu sangat disayangkan LKAAM.

“Seharusnya Presiden melihat dulu track record menteri yang akan diangkat. Jangan diangkat lalu begitu mudah diberhen­tikan,”ujarnya.

Sedangkan Anggota DPD RI Dapil Sumbar, Hj Emma Yohana sangat menyayangkan keputusan pemerintah yang tidak memper­timbangkan berbagai aspek. Se­bagai orang minang, Emma memang sedikit tersinggung.

“Pengangkatan menteri bu­kan seperti pengangkatan guru atau kepala sekolah Tk atau SD. Tentunya yang berwenang me­ngetahui apa saja aturan dan Undang-undang yang terkait. Kita juga tidak tahu, apakah ini di­sengaja atau tidak dalam artian, apakah dia dikorbankan, kita juga tidak tahu,” jelasnya.

Ketersinggungan Emma sebagai orang minang, disebabkan oleh Arcandra yang dipanggil pulang ke Indonesia hanya untuk diper­malu­kan, terlepas dari permasalahan yang ada. “Bagi kita ini harus menjadi catatan besar,” ujarnya.

Anggota DPR RI Asli Chaidir menambahkan, lain kali pemerintah harus hati-hati memverifikasi persyaratan calon menteri terutama menyangkut status kewarganegaraan. Jangan sampai status seperti ini terulang kembali karena akan berdampak terhadap penyelenggaraan pemerintahan secara keseluruhan.

Ia juga menghimbau pemerintah, untuk tetap memperhatikan putra-putri terbaik yang saat ini berada di luar negeri. Mereka telah mendedikasikan diri dan ilmunya, di luar negeri dan patut pula diapresiasi oleh pemerintah Indonesia.

“Terkadang kesempatan yang tidak diberikan pemerintah sehingga mereka lebih memilih ke luar negeri, dengan alasan negara luar lebih menghargai mereka,”  kata Asli. (h/isr/isq/nas/rin)

loading...
Akses harianhaluan.com Via Smartphone harianhaluan.com/mobile

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA

KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]