Komisi Penegak Etika Pantau Kinerja Legislatif


Jumat, 19 Agustus 2016 - 02:49:40 WIB
Komisi Penegak Etika Pantau Kinerja Legislatif

SOLOK, HALUAN — Komisi Penegak Etika Pemerintahan Daerah (KPEPD) Kota Solok segera masuk ke le­gislatif untuk me­mantau dan melihat secara dekat mengenai kedisip­linan, etika dan prilaku dalam pela­yanan pada ma­sya­rakat.

“Kalau selama ini KPE­PD Kota Solok selalu ter­ko­sen­terasi pada Aparatur Sipil Negara (ASN) di ling­kungan Pemda Kota Solok dalam pe­negakan peraturan dan apli­kasinya di lapangan, maka kali ini, KPEPD mele­barkan sayap pemantauan ke legislatif,” jelas Ketua KPE­PD Kota Solok Novarizal kepada Haluan di sela-sela sidang paripurna DPRD Kota Solok, Jumat (12/8) lalu.

Baca Juga : Bupati Khairunas Imbau TP PKK Solok Selatan Tingkatkan Etos Kerja di Era New Normal

Ia menilai, perlunya mele­barkan sayap ke legislatif dika­renakan lembaga terhor­mat itu merupakan pelaksana pe­merin­tahan daerah.

Dite­gaskannya, pemerintahan daerah bukan hanya ekse­kutif, melainkan juga legis­latif karena parlemen Kota Solok juga menggunakan APBD Kota Solok. Dan ber­dasar peraturan yang dibuat di era pemerintahan Syamsu Ra­him, pemantauan bukan hanya untuk ASN melainkan juga anggota legislatif.

Baca Juga : Dokter Dian Fadly Kunjungi Panti Asuhan dan Santri Tahfiz di Padang Panjang

“Dalam memantau dan menerapkan peraturan sesuai yang diamanatkan pada KP­E­PD, banyak hal yang diteliti nantinya, mulai dari ke­disip­linan anggota DPRD masuk kantor, menghadiri sidang-sidang yang sudah diagen­dakan, pemakaian kendaraan dinas, pelayanan pada ma­syarakat dan kepastiannya, serta pakaian yang digunakan dalam kedinasan,” jelas No­varizal.

Jika memang dalam pe­ng­amatan dan pemantauan mau­pun informasi dari ma­syarakat, ditemukan pelang­garan oleh anggota DPRD, KPEPD segera mere­komen­dasikan pada pim­pinan DP­RD dan Badan Ke­hormatan Dewan (BKD) untuk ditin­daklanjuti, pimpinan dan BKD lah yang akan mem­berikan sanksi nantinya, karena KPEPD dalam tugas­nya tidak bertindak selaku eksekutor.

Baca Juga : Semarakkan Ramadan, Pemuda Masang Timur Gelar MTQ Tingkat Nagari

Sementara itu, Wakil Ke­tua DPRD Kota Solok Irman Yefri Adang, kepada Haluan terkait hal ini menga­ku me­nyambut baik rencana KPEPD masuk ke legislatif, dan mem­persilakan peman­tauan se­panjang sesui koridor yang ada.

“Boleh-boleh saja me­la­kukan pe­mantauan dan inves­tigasi, asalkan sesuai aturan mai­n­nya,” katanya. (h/alf)

Baca Juga : Mudik ke Solsel? Pos Penyekatan Arus Mudik Ada di Kubang Gajah Sangir

Logo Bawah
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing, Jalan Hamka Padang, Sumbar
Email: [email protected]