PELANTIKAN 15 SKPD DITUNDA TAHUN DEPAN

Roda Pemerintahan Harus Tetap Jalan


Jumat, 19 Agustus 2016 - 03:40:30 WIB
Roda Pemerintahan Harus Tetap Jalan

PADANG, HALUAN — Pelantikan terhadap 15 orang pejabat eselon II di lingkungan Pemprov Sumbar yang lolos seleksi jabatan beberapa waktu lalu, diperkirakan baru akan dilakukan tahun depan. Hal ini menyusul terjadinya perubahan Struktur Organisasi Tata Kerja (SOTK) di lingkungan pemerintah daerah setempat.

“Perubahan SOTK di ling­kung­an Pemprov Sumbar sangat ber­penga­ruh pada pelantikan pejabat yang telah mengikuti seleksi lelang jabatan. Diperkirakan, baru Januari 2017 mendatang para pejabat ini bisa dilantik,” kata Gubernur Sum­bar, Irwan Prayitno usai paripurna penyampaian jawaban gubernur terhadap pandangan fraksi terkait Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Semen­tara (KUA-PPAS) untuk APBD 2017.

Baca Juga : Hari Pertama Kerja Usai Lebaran, Pemko Padang Sidak Kehadiran ASN

“Ya, kita tunggu saja dan seren­tak. Kalau dilantik yang 15 ini, bila ada perubahan SOTK nantinya, tentu akan ada pelantikan lagi. Makanya, serentak saja,” katanya.

Menanggapi itu, Ketua Komisi I Bidang Pemerintahan DPRD Sumbar, Aristo Munandar, menilai perlu adanya terobosan dari Pem­prov Sumbar agar belum dilantik­nya 15 pejabat itu tidak mem­penga­ruhi proses pemerintahan. Meski yang menjabat saat ini masih Plt, tapi secara teknis roda peme­rinta­han tetap harus berjalan normal.

Baca Juga : Libur Lebaran Usai, Dinkes Kota Padang: Masyarakat Harus Lakukan Tes Swab

 Anggota Komisi I DPRD Sum­bar, Sitti Izzati Aziz mengatakan, belum dilantiknya 15 pejabat ter­sebut memang karena kebijakan pusat yang saat ini tengah meram­pungkan SOTK. Jadi, bagaimana pun akan tetap berpengaruh ter­hadap kinerja di Pemprov Sumbar. “Saat ini yang perlu dilakukan yaitu tetap menjalankan amanah, meski hanya sebatas Plt,” terangnya.

DPRD Sumbar lanjutnya, akan memberikan dukungan untuk Pem­prov Sumbar agar jalannya roda pemerintahan tidak tersendat. “Meski tidak dapat mengambil kebijakan yang sifatnya strategis, toh roda pemerintahan harus tetap jalan,” ungkapnya.

Kepala BKD Sumbar, Jaya­disman ditemui di Kantor Gubernur kemarin menyebut, 15 jabatan yang tertunda pelantikan pejabatnya itu adalah Sekretaris DPRD Sumbar, Kepala Dinas Koperasi dan UMKM, Kepala BPBD, Kepala Satpol PP, Kepala Dinas PTPH, Kepala Dinas PSDA, Kepala Dinas ESDM, Kepala BKPMD, dan Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan SDM.

“Selanjutnya, Kepala Biro Orga­nisasi Sekretariat Provinsi, Kepala Badan Kesbangpol dan Linmas, Asisten III, Kepala Dinas Perindag, Kepala Disnakertrans dan Kepala Dinas Pendidikan Sumbar,’ terang Jayadisman. (h/isr)

Logo Bawah
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing, Jalan Hamka Padang, Sumbar
Email: [email protected]