DINAS PRASJALTARKIM SUMBAR GALAU

Peningkatan 500 Km Jalan Tersendat


Jumat, 19 Agustus 2016 - 03:41:03 WIB
Peningkatan 500 Km Jalan Tersendat

PADANG, HALUAN — Naiknya status sejumlah titik jalan di ka­bu­paten/kota menjadi jalan pro­vinsi, membuat Dinas Prasarana Jalan Tata Ruang dan Pemukiman (Dis­pras­jaltarkim) Sumbar dirundung galau. Betapa tidak, ketersediaan anggaran untuk pengelolaan jalan sepanjang lebih kurang 500 kilometer itu, diakui sangat tidak memadai.

Kepala Bidang Pelaksana Jalan dan Jem­batan Dinas Prasjal dan Tarkim Sumbar, Indra Jaya kepada Haluan, Selasa (16/8) mengatakan, dua tahun terakhir Disprasjaltarkim telah menerima sebanyak 500 Km jalan baru yang naik status dari jalan kabupaten/kota menjadi jalan provinsi. Naiknya status tersebut memang layak, mengingat jalan tersebut menjadi penghubung dari pusat pemerintahan kabu­paten pada pusat pelayanan, serta jalan yang menghubungkan antar kabupaten.

Baca Juga : 497 WBP Lapas Kelas IIA Padang Terima Remisi Lebaran

“Jalan tersebut masih dengan lebar rata-rata 4,5 meter, sementara untuk dijadikan jalan provinsi minimal lebar badan jalan 6 meter. Begitu juga dengan kondisi jalan yang rata-rata belum diaspal hotmix, bahkan masih ada yang diaspal lapen (aspal manual),” terangnya.

Untuk membenahi jalan tersebut lanjut Indra, membutuhkan anggaran besar. Karena semua jalan itu membutuhkan anggaran pening­katan dan pelebaran. Sementara ang­garan untuk pembangunan dan peningkatan sangat minim.

Baca Juga : Malamang, Tradisi Lebaran yang Tak Dimakan Waktu

“Satu ruas jalan dengan panjang 11 km membutuhkan anggaran Rp150 miliar, semen­tara tiap tahun hanya dialokasikan Rp6 miliar. Seperti jalan Koto Baru-Alahan Panjang lahan sudah selesai jalur sudah dibuka. Jika dikerja­kan akan membutuhkan banyak anggaran sedikit­nya butuh Rp150 miliar untuk jalan dan jembatan pada jalur itu,” ujarnya.

Kegalauan ini pun bertambah sejalan dengan pemangkasan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) senilai Rp133 miliar dimana dana alokasi khusus (DAK) untuk pembangunan jalan di Sumbar juga terimbas pemangkasan itu. Dari Rp14 miliar DAK yang sedang jalan dipangkas sebesar Rp1,4 miliar.

“Anggaran kita juga dirasionalisasikan sesuai dengan rasionalisasi anggaran nasional. Anggaran DAK kita untuk jalan tahun ini hanya Rp14 miliar, jadi tidak terlalu berpengaruh. Solusinya kita cukup mengurangi volume yang telah terkontrak sebelumnya,” terangnya.

Secara keseluruhan lanjut indra, anggaran Dinas Prasjal dan Tarkim Sumbar berkurang sebanyak 10 persen yang bersumber dari APBN. Jumlah itu berkorelasi pula dengan jumlah anggaran Pemprov Sumbar yang berasal dari APBN yang juga dikurangi 10 persen.

“Untuk pemangkasan ini tidak hanya anggaran di Prasjal dan Tarkim Sumbar, namun juga pada SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah),” ungkapnya.

Diakuinya, tidak banyaknya anggaran APBN untuk pembangunan jalan di Sumbar membuat Pemprov Sumbar tetap berharap banyak pada anggaran APBN. Apalagi bela­kang­an khusus untuk jalan, Pemprov Sumbar hanya menerima DAK untuk jalan pada 2015 Sumbar hanya mendapat Rp24 miliar kemudian pada 2016 ini hanya Rp14 miliar untuk jalan.

Pemprov sumbar mengandalkan dari ang­garan pendapatan belanja daerah (APBD) saja. Secara keseluruhan Dinas Prasjal dan Tarkim Sumbar hanya mendapat Rp450 sampai Rp500 miliar pertahunnya. Jumlah itu akan tersedot pada sejumlah kegiatan lainnya, tidak hanya jalan. Anggaran 10 persen yang akan dipotong tersebut, teruntuk pada sejumlah bidang. Seperti pada bidang pertanian, infrastruktur jalan, irigasi dan lainnya. (h/isr)

Logo Bawah
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing, Jalan Hamka Padang, Sumbar
Email: [email protected]