NYANYIAN YOGAN DI KASUS SUAP 12 RUAS JALAN DI KPK

Uang 500 Juta dari Tiga Pengusaha


Jumat, 19 Agustus 2016 - 03:52:51 WIB
Uang 500 Juta dari Tiga Pengusaha Yogan Askan.

Yogan Askan, tampaknya tak ingin sendiri menanggung beban sebagai tersangka suap di KPK dari kalangan pengusaha. Uang Rp500 juta yang ditransfer pada Putu Sudiarta, kata Yogan berasal dari setoran tiga pengusaha Sumbar.

PADANG, HALUAN — Satu persatu, pengusaha asal Sumbar dipanggil Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), terkait kasus dugaan suap penggiringan anggaran proyek 12 ruas jalan di Sumbar ke dalam APBN-P 2016 senilai Rp300 miliar. Kamis (18/8), KPK memeriksa pengusaha asal Sumbar, Desrio Saputra dan Anggota Komisi III DPR RI, Wihadi Wiyanto. Keduanya diperiksa untuk tersangka I Putu Sudiarta dan Yogan Askan. Sebelumnya, Selasa (16/8), KPK memeriksa Suryadi Halim alias Tando.

Baca Juga : Buntut Pernyataan Ngabalin ke Busyro Muqoddas, Ketua Fraksi PAN: Jangan Berlebihan

Plh Kepala Biro Humas KPK, Yuyuk Andriati saat dikonfirmasi, Kamis (18/8) membenarkan penyidik KPK telah me­meriksa Wihadi dan Desrio. Ia menjelaskan, KPK menduga Wihadi mengetahui kasus dugaan suap yang menjerat rekan satu komisinya, I Putu Sudiartana. Karena, selain sebagai anggota Komisi III, Putu juga anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR. Sementara Wihadi yang juga Banggar DPR, diperiksa sebagai saksi.

“Sebagai rekan sesama komisi, akan ditanyai yang diketahui seputar peran Putu dalam kasus ini. Penyidik KPK memer­lukan keterangan yang bersangkutan,” kata Yuyuk.

Baca Juga : Buntut Pemakaian Antigen Bekas di Bandara Kualanamu, Semua Bos KF Diagnostika Dipecat!

Ditanya wartawan usai di­periksa KPK, Wihadi enggan menjelaskan perihal materi peme­riksaan. Ia justru meminta warta­wan untuk bertanya langsung kepada penyidik KPK.

“Tanya itu aja, penyidik,” kata Wihadi di Gedung KPK, Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (18/8).

Saat terus dicecar pertanyaan mengenai apa saja pertanyaan penyidik lembaga antirasuah dalam kasus ini, Wihadi berdalih telah lupa. Politikus Gerindra itu menutup rapat-rapat mulutnya. “Lupa, materi pertanyaan dan berapa pertanyaan,” dalih Wihadi sembari masuk ke mobil.

Dugaan kaitan anggota Bang­gar DPR dalam kasus ini, lantaran penetapan APBN yang berkaitan dengan Dana Alokasi Khusus (DAK). Pembahasannya langsung dilakukan antara Banggar dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Sementara itu, Destrio Saputra yang dikonfirmasi Haluan pada Kamis (18/8) malam, juga membe­narkan tentang pemeriksaan ini. Ia mengaku dicecar 11 pertanyaan yang berkaitan dengan usulan 12 ruas jalan dan seputar proyek APBN di Sumbar.

“Saya diperiksa dari pukul 10.00 WIB sampai pukul 17.00 WIB. Saya dimintai keterangan terkait dengan apakah saya me­ngetahui usulan 12 ruas jalan tersebut. Namun, itu saya bantah kalau saya tidak tahu apa-apa tentang hal itu,” jelasnya.

Sebelumnya, Selasa (16/87), KPK juga memeriksa seorang pengusaha asal Sumbar, Suryadi Halim alias Tando, sebagai saksi. Tando merupakan satu dari tiga pengusaha asal Sumbar yang disebut Yogan Askan dalam per­ny­ataannya. Dua pengusaha lagi yakni Hamnasri dan John Hardi.

Menurut Yogan, ketiga nama tersebut ikut berkontribusi dalam kasus dugaan suap untuk pemu­lusan proyek 12 ruas jalan di Sumbar. Namun ketika Haluan mencoba menghubungi via pon­selnya, Tando tidak menjawab panggilan. Begitupun saat dikiri­mi SMS, ia juga tak membalas.

Tapi pada Senin (15/8) lalu, Tando ketika ditanyai Haluan soal kasus tersebut, Tando sempat membalas melalui pesan singkat dan mengaku tidak mengetahui pernyataan Yogan terhadap pe­nyidik KPK yang menyeret nama­nya.  “Maaf pak. Saya sedang ada mengikuti acara. Sebaiknya ke Pak Yogan saja. Saya tidak paham pak dan tidak tau pak. Teri­makasih,” begitu isi SMS yang diterima Haluan pada pukul 15.59 WIB, Senin (15/8).

Menanggapi pengakuan Tan­do tersebut, kuasa hukum Yogan As­kan, Muhammad Ikhsan kepa­da Haluan mengatakan, bahwa apa yang disampaikan Yogan adalah fakta-fakta yang terungkap dalam peme­riksaan. Di mana, juga telah tersebar di media soal keterlibatan tiga pe­ngusaha lain dari Padang selain Yo­gan dalam kasus dugaan suap tersebut.

“Uang 500 itu juta terkumpul tidak berhenti sama Yogan saja. Itu angka yang besar loh. Ada kontribusi dari tiga orang pengu­saha lainnya, termasuk Tando, John Hardi dan Hamnasri. Ini sesuai fakta-fakta dalam pemerik­saan. Soal berapa tiap orangnya menyetor, jumlahnya tidak dibagi rata. Setorannya spontanitas saja dan sesuai kemampuan, karena kita tidak tahu juga alat ukurnya apa. Tapi terkumpulah 500 juta itu,” jelas Muhammad Ikhsan.

Ia juga menegaskan, Yogan menyatakan keterlibatan tiga pengusaha lain tersebut memang sesuai dengan apa yang ia alami. “Tando juga pasti tahu berapa ia menyetor, Hamnasri juga tahu, John Hardi juga tahu. Pengusaha-pengusaha itu juga harus ikut bertanggung jawab. Okelah kita melihat penyalurannya melalui rekening Yogan, tapi jumlahnya itu bukan milik Yogan semata,” tegasnya lagi.

Sejauh ini, Haluan belum berhasil menemui Hamnasri dan John Hardi. Ketika ditanya ke sejumlah pihak di Kantor Gapensi Sumbar, juga belum didapat no­mor kontaknya. 

Jika dilihat Pasal 55 KUHP tentang penyertaan, lanjut Mu­hammad Ikhsan, seharusnya ada tanggung jawab bersama dalam kasus dugaan suap ini, dan tidak dibebankan pada Yogan semata. Oleh karena itu ia merasa aneh ketika Tando ditanyai, malah mengaku tidak paham dan me­nyuruh menanyakan kembali kepada Yogan.

“Bagaimanapun kita tahu kinerja KPK. Kita berharap dan menyarankan yang lain itu jangan mempersulit diri dan lepas ta­ngan. Mari bangun tanggung jawab bersama, karena bagaimana pun ini bukan hal sembarangan di hadapan KPK. Ini tinggal menyesuaikan apa yang menjadi temuan KPK dengan apa yang dialami oleh  Yogan,” imbuhnya.

Pada kasus dugaan suap pe­mulusan rencana 12 proyek ruas jalan di Sumatera Barat agar dibiayai lewat APBNP 2016, KPK telah menetapkan lima orang sebagai tersangka.

Kelimanya yakni anggota Komisi III DPR Fraksi Demokrat I Putu Sudiartana, staf Putu di Komisi III Noviyanti, Suhemi yang diduga perantara, seorang pengusaha bernama Yogan As­kan, serta Kepala Dinas Prasarana Jalan dan Tata Ruang dan Permu­kiman Sumatera Barat Suprapto.

Putu, Noviyanti, dan Suhemi selaku penerima dijerat dengan Pasal 12 huruf a atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Ta­hun 1999, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pem­berantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor).

Sedangkan Yogan dan Su­prapto selaku pemberi dijerat dengan Pasal 5 ayat 1 huruf a atau Pasal 13 UU Tipikor juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Dalam operasi tangkap tangan tersebut, KPK berhasil menyita 40.000 dollar Singapura dan bukti transfer Rp 500 juta yang diduga merupakan bagian dari suap kepada Putu. Menurut KPK, mata uang asing beserta bukti transfer ditemukan di rumah Putu, di kompleks perumahan anggota DPR RI. (h/isq/irn)

Logo Bawah
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing, Jalan Hamka Padang, Sumbar
Email: [email protected]