Indeks Demokrasi Indonesia dan Tantangannya


Jumat, 26 Agustus 2016 - 04:03:56 WIB
Indeks Demokrasi Indonesia dan Tantangannya Ilustrasi.

Badan Pusat Statistik (BPS) baru-baru ini (3 Agustus 2016) merilis tingkat kemajuan demokrasi di Indonesia. Dalam laporannya, perkembangan demokrasi Indonesia selama 2015 menurun ketimbang tahun sebelumnya meskipun masih bergerak pada tingkat menengah, yaitu dari 73,04 (2014) menjadi 72,82 (2015).

Sebagaimana  dikutip dari Media Indonesia (4/8/16), angka Indeks Demokrasi Indo­nesia (IDI) mencerminkan baik atau tidaknya fungsi demo­krasi di dalam negeri dengan skala 0-100. Semakin men­dekati 100, berarti peran peme­rintah dan masyarakat mem­bangun demokrasi semakin baik. Sebaliknya, semakin mendekati nol berarti fungsi demokrasi makin menemui banyak hambatan.

Ada beberapa faktor yang menjadi penentu menurunnya indeks demokrasi nasional, yaitu peran DPRD (42, 90), peran partai politik (59,09), partisipasi politik dalam pe­ngam­bilan keputusan (60,59), dan peran birokrasi peme­rin­tah daerah (53, 11).

Sementara itu, ada tiga indikator yang termasuk ke dalam variabel kebebasan sipil yang cenderung menurun, ketiganya adalah tentang atu­ran tertulis yang membatasi kebebasan atau meng­harus­kan masyarakat dalam menja­lankan agamanya, tindakan atau pernyataan pejabat peme­rintah yang membatasi kebe­basan berkeyakinan. Selain itu, ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan dari satu kelompok pada kelompok lain terkait ajaran agama. 

Tiga indikator tentang kebebasan berkeyakinan itu termasuk dalam variabel kebe­basan sipil. Indikator aturan tertulis yang membatasi kebe­basan atau mengharuskan masyarakat dalam menja­lan­kan agamanya mengalami pe­nu­runan dibanding 2014, dari 81,92 poin menjadi 80,43 poin. Kemudian, indikator tindakan atau pernyataan peja­bat pemerintah yang mem­batasi kebebasan atau meng­haruskan masyarakat untuk menjalankan ajaran agama juga turun dari 81,44 poin menjadi 80,79 poin.

Adapun indikator anca­man kekerasan atau peng­gu­naan kekerasan dari satu kelom­pok masyarakat terhadap ke­lom­pok masyarakat lain terkait dengan ajaran agama me­nga­lami penurunan paling tajam, yakni dari 89,39 poin menjadi 80,15 poin.

Metodologi penghitungan ini menggunakan sumber data re­view surat kabar lokal, do­kumen Perda dan Pergub, wa­wan­cara mendalam dan fo­cus group discusion (FGD). Peru­ba­han tahun 2014 sampai 2015 dipengaruhi tiga aspek de­mokrasi yaitu kebebasan si­pil turun dari 82,62 menjadi 80,30, hak-hak politik naik da­ri 63,72 menjadi 70,63, dan lem­baga-lembaga demokrasi tu­run dari 75,81 menjadi 66,87.

Perlu diketahui, BPS sudah melakukan penelitian/survey mengenai tingkat kemajuan demokrasi Indonesia setiap tahunnya sejak 2009. Ada pun angka nasionalnya cenderung fluaktiatif dari tahun ke tahun. Terbukti, pada 2009 indeks demokrasi Indonesia menca­pai poin 67,30, pada tahun berikutnya (2010) turun men­jadi 63,17. Tahun 2011 terjadi sedikit peningkatan di angka 65,48, untuk kemudian turun lagi ke titik 63,72 di tahun 2013. Sementara, indeks de­mo­­krasi Indonesia pernah men­capai angka 73,04 di tahun 2014, untuk kemudian kembali mengalami penu­ru­nan di 2015 menjadi 72,82.

Posisi Sumbar

Menilik hasil poin di ting­kat lokal, perkembangan in­deks demokrasi Indonesia tahun 2015 di sejumlah pro­vinsi (17 provinsi) mengalami penurunan, yakni Aceh, Kepu­lau­an Riau, Papua, Papua Barat, Maluku, Maluku Utara dan Sulawesi Barat. Selan­jut­nya, Sulawesi Tenggara, Su­lawesi Selatan, Sulawesi Utara, Kalimantan Tengah, Kali­mantan Barat, Banten, Jawa Tengah, Kepulauan Bangka Belitung, Jambi dan Lam­pung. Terdapat empat provinsi yang berada di level kinerja demokrasi kategori baik yaitu DKI Jakarta 85,32 persen, DI Yogyakarta 83,19 persen, Kalimantan Timur 81,24 per­sen dan Kalimantan Utara 80,16 persen (kompas.com).

Di manakah posisi Suma­tera Barat? Menurut data yang didapat dari laman BPS, nilai Indeks Demokrasi Sumbar pada tahun 2015 mengalami peningkatan dari 2014, yaitu dari 63,99 menjadi 67,46. Angka tersebut didapat dari rata-rata yang dikumpulkan dari ketiga aspek, yaitu aspek kebebasan sipil hak-hak poli­tik dan lembaga demokrasi. Untuk kebebasan sipil, nilai Sumbar untuk tahun 2015 adalah 52, 99, naik lebih dari 5 poin dari sebelumnya 47,21. Sementara, untuk hak-hak politik naik nyaris 8 poin, dari 61,82 di tahun 2014 menjadi 69,77 di 2015. Di lain pihak, kemunduran signifikan melan­da aspek lembaga demokrasi yang terjun ‘bebas’ dari 88,56 di 2014 menjadi ‘hanya’ 82,01 di tahun 2015.

Menilik hal ini, meskipun terjadi peningkatan, namun secara jelas bisa kita lihat bahwa tingkat demokrasi pro­vinsi kita masih cukup jauh di bawah rata-rata nasional yang 72,82, terdapat selisih nyaris 5 poin (67,46). ‘Ke­unggulan’ Sumbar hanya men­­cakup aspek lembaga de­mokrasi, yaitu 82,01, itu pun sesungguhnya jauh menurun dari tahun sebelumnya yang 88,56. Untuk kebebasan sipil (52,99), dan hak-hak politik (69,77) kita cukup mem­be­rikan apresiasi karena menga­lami peningkatan cukup jauh meskipun tetap harus disikapi secara prihatin mengingat kisaran angkanya yang masih di bawah rata-rata nasional (80,30 untuk kebebasan sipil, 70,63 untuk hak-hak politik).

Tantangan untuk Semua

Demokrasi merupakan in­di­­kator semakin majunya tata­nan politik dan kehidupan ber­bangsa suatu negara. Lebih jauh, semakin matang men­jalankan demokrasi menun­jukkan semakin profesio­nal­nya pengelolaan pemimpin negara, mulai dari level teren­dah hingga tertinggi dalam menghormati hak-hak politik dan hak-hak sipil warganya. Penghargaan yang maksimal terhadap hak warga negara itu tersalurkan melalui lembaga-lembaga demokrasi. Itulah mungkin kenapa BPS menja­di­kan ketiga aspek, kebebasan si­pil, hak-hak politik, dan lem­baga demokrasi dalam me­ngu­kur indeks demokrasi nasional.

Pertumbuhan dan konso­li­dasi demokrasi di negara kita memang mengalami dina­mi­kanya tersendiri, dipengaruhi sebagian besar oleh bagai­mana interaksi antara penge­lola negara dengan penerimaan yang responsif di tataran warga negara. Interaksi yang akan selalu membuahkan dialektika ini seyogyanya mampu dipeli­hara agar tetap berada dalam koridor dan semangat untuk menemukan derajat demo­krasi yang optimal. Meski berat, sebagaimana yang dika­ta­kan oleh Azyumardi Azra, bahwa tata kelola pemerintahan dan budaya politik menyum­bang signifikan terhadap ‘ca­cat’nya demokrasi kita (Kom­pas, 4/8/16).

Di sisi lain, kita tetap tidak boleh buru-buru untuk bangga bahwa perkembangan demo­krasi di Indonesia semakin membaik. Jika ditilik dari kecenderungan global, maka dalam satu setengah dasawarsa terakhir, terdapat kecen­de­ru­ngan menurunnya demokrasi di banyak negara. Berbagai survei dan kajian bernada pesimis terhadap penguatan demokrasi karena ancaman terorisme, kemerosotan peng­hargaan hak-hal sipil, kebang­kitan otoritarianisme, dan kemerosotan ekonomi.

Dalam tren ‘penurunan ma­sal’ demokrasi tersebut, Indo­nesia ternyata tetap bera­da di posisi yang mempri­hatin­kan. Dalam survey yang dila­ku­kan oleh lembaga The Eco­nomist baru-baru ini, (London: 2016) menem­pat­kan demo­kra­si In­do­ne­sia pa­da peringkat ke-49 da­ri 167 negara yang disur­vei. Ke­­adaan ini juga terlihat da­­lam la­poran bernada pesi­mis “Free­dom House, Freedom in the World 2015: Discarding De­­­mo­cracy, Return to the Iron Fist”.

Dari berbagai sumber bisa kita baca, salah satunya, Free­dom House, mengategorikan Indonesia sebagai hanya part­ly free, tidak free atau sepe­nuh­nya “bebas” atau sepenuhnya “demokrasi”. Disimpulkan, bahwa demokrasi Indonesia menurut The Economist ter­masuk dalam kategori flawed democracy (demokrasi cacat), belum kategori full democracy. Dalam hal ini, Indonesia ‘sela­mat’ tidak masuk ke dalam dua ka­tegori lain yang jelas bukan de­mokrasi, yaitu hybrid regi­mes dan authoritarian regimes.

Ke depan, perlu usaha keras dari para pemimpin partai politik, aktivis politik, dan warga negara secara umum, untuk bersama-sama memba­ngun budaya politik yang betul-betul demokratis. Oli­gar­ki politik bisa dijadikan sebagai pintu masuk ‘musuh bersama’, mengingat budaya politik yang sangat patronistis, primordialistis, partisan, dan mengabaikan prinsip-prinsip demokrasi justru semakin ‘awet’ memenuhi konstelasi politik kita dewasa ini.

Di daerah kita, usaha itu ten­tunya sangat ditunggu mu­lai dari Gubernur, Walikota, Bu­pati, hingga pemerintahan di lever terbawah serta seluruh war­ga terutama dalam ber­bagai iven-iven dan aktivitas yang men­syaratkan prinsip-prinsip de­mokrasi dan hak-hak poli­tik. (*)

 

MOHAMMAD ISA GAUTAMA
(Pengajar Komunikasi Politik, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang)
 

loading...
Akses harianhaluan.com Via Smartphone harianhaluan.com/mobile

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
  • Senin, 20 Juni 2016 - 02:29:53 WIB

    Indeks Kapitalisme dan Wajah Demokrasi Kita

    Indeks Kapitalisme dan Wajah Demokrasi Kita Majalah Economist baru-baru ini merilis Indeks Kapitalisme Global. Menurut data tersebut, Indonesia menempati urutan ketujuh dalam kategori indeks Kapitalisme Kroni 2016, naik satu peringkat dibandingkan dengan posisi tahun s.

KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]