PENUNDAAN TRANSFER KE DAERAH 72,9 TRILIUN

Menkeu Tak 'Sunat' Tunjangan Guru


Rabu, 31 Agustus 2016 - 05:04:59 WIB
Menkeu Tak 'Sunat' Tunjangan Guru Menkeu Sri Mul­yani.

Jauh-jauh didatangkan dari Kantor Bank Dunia di Amerika Serikat, Menkeu Sri Mul­yani justru dihadang oleh defisitnya pe­nerimaan negara. Sri kewalahan menjaga target defisit di bawah tiga persen. Mata pisau pun dikeluarkan. Efisiensi habis-habisan. Termasuk menunda transfer DAU dan DBH ke daerah. Namun Sri Mulyani ber­komitmen, gaji dan tunjangan guru serta PNS, tak akan diganggu. 

JAKARTA, HALUAN —  Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani memastikan tidak akan 'menyunat' gaji dan tunjangan guru, meski untuk menjaga defisit tetap di bawah 3 persen terhadap PDB, Kemenkeu memutuskan meminjam DAK non-fisik untuk alokasi dana tunjangan profesi guru sebesar Rp23,3 triliun yang over­budget.

Penegasan itu disampaikan Sri Mulyani di Gedung DPR RI, Selasa (30/8). Dikatakan, alasan pemang­kasan dana tunjangan profesi guru mengikuti data Ke­men­terian Pendidikan dan Kebudayaan (Ke­men­dikbud) dan realisasi daerah yang paling terkini. "Jadi apapun yang diterima kita tetap kredibel dan bisa dipertang­gungjawabkan. Berapa pun jum­lah yang disampaikan terkait sertifikasi (guru) seperti yang disampaikan UU,  harus kami bayar," tuturnya.

Menurut Sri, saat ini dia me­ngan­dalkan Kemendikbud dan Pemerintah Daerah dalam menja­lankan fungsi perbaikan kualitas guru sesuai dengan amanat pendi­dikan dan kewajiban. "Negara tidak akan mengurangi pembaya­ran gaji dan tunjangan mereka," terangnya.

Sebelumnya, Sri menuturkan bahwa untuk menjaga defisit penerimaan negara, dibutuhkan penghematan dari sektor-sektor yang masih ditunda kebutuhan­nya. Di tengah kondisi itu pula, ternyata ada DAK non-fisik seni­lai Rp23,3 triliun sebagai alokasi dana tunjangan profesi guru, ternyata gurunya sendiri tidak ada.

Selain itu, untuk pelaksanaan APBN-P Tahun Anggaran 2016, telah dilakukan review secara menyeluruh terhadap rencana pendapatan negara, belanja ne­gara, dan pembiayaan. Salah satu review yang dilakukan adalah pengendalian belanja negara, termasuk di antaranya penghe­matan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD).

Penghematan TKDD tahun 2016 diperkirakan sebesar Rp 72,9 triliun, yang bersumber dari penghematan alamiah sebesar Rp 36,8 triliun dan penundaan seba­gian penyaluran Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp19,4 Triliun dan Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar Rp 16,7 Triliun.

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
Logo Bawah
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing, Jalan Hamka Padang, Sumbar
Email: [email protected]