Revitalisasi Peternakan Rakyat


Jumat, 02 September 2016 - 03:05:19 WIB
Revitalisasi Peternakan Rakyat Ilustrasi.

Kita tahu bahwa seiring meningkatnya jumlah penduduk dan laju pertumbuhan ekonomi suatu negara, maka kebutuhan masyarakat di bidang pangan pun akan meningkat. Komoditas pangan menjadi salah satu aspek yang mempengaruhi kehidupan sosial sebuah negara. Salah satu contoh Indonesia, negara memiliki jumlah peduduk terbesar ke empat di dunia tengah dihadapkan dengan masalah krisis pangan terutama pangan asal hewani. Produksi dalam negeri yang belum mampu memenuhi permintaan memaksa kita untuk melakukan impor.                                

Daging sapi merupakan salah satu komoditas pangan hasil ternak yang hingga kini sebagian besar kebutuhan nasional harus di impor dari luar negeri. Sejak sepuluh tahun terakhir, pasokan da­ging sering menjadi masa­lah. Produksi dan harga da­ging sapi di Indonesia men­jadi bahan pembicaraan yang se­lalu hangat diper­bin­cangkan. Data Badan Pusat Statistik 2009-2014 tercatat produksi daging sapi tidak mengalami peningkatan yang signifikan  dari tahun ke tahun. Tahun 2014 pro­duk­si daging sapi na­sional ha­nya 0,53 juta ton, se­men­tara itu kebutuhan da­ging sapi dalam tahun yang sa­ma telah mencapai 0,58 juta ton.

Swasembada Selalu Gagal

Berbicara daging sapi di Indonesia memang unik dan telah menjadi komoditas po­litik. Kalau kita mengulas kembali sudah tiga kali pe­merintahan sebelumnya men­canangkan swasembada da­ging sapi. Pada tahun 2005 pemerintah kala itu men­ca­nangkan revitalisasi perta­nian, perikanan dan kehu­tanan (RPPK). Salah satu ama­nat revitalisasi adalah pro­gram swasembada daging sapi. Revitalisasi gagal kemudian dilanjutkan Program Per­cepa­tan Pencapaian Swasembada Daging Sapi (PSDS) 2008-2010. Program ini pun gagal dengan karena laju per­tam­bahan populasi kalah dengan jumlah kebutuhan konsumsi.

Meski sudah dua kali gagal namun pemerintah tetap ber­sikukuh mencanangkan kem­bali Program Swasembada Daging Sapi (PSDS) 2010-2014. Program ini pun ber­ujung gagal hingga ber­akhir­nya pemerintahan. Penulis menilai gagalnya swasembada tiga kali berturut-turut meru­pakan bukti jelas keti­dak­seriusan dalam meng­iven­ta­risasi, menvalidasi, men­sin­kron­kan data. Pencanangan swa­sembada daging seakan  ha­nya retorika politik tanpa ada perencanaan yang jelas yang bersifat jangka panjang. Tin­da­kan nyata  dalam memper­cepat pembangunan peter­nakan sapi potong, khususnya peternakan skala rakyat seba­gai ujung tombak perwujudan swasembada menjadi bukti swasembada daging sapi masih sebatas mimpi.

Kalau kita membaca Per­pres No. 71/2015 pemerintah telah mengeluarkan kebijakan dalam menjamin ketersediaan dan stabilisasi harga barang yang beredar. Peraturan presi­den mengatur mengenai pem­batasan izin impor sapi baka­lan bahkan tidak member­la­kukan kuota impor daging sapi. Penulis berharap kebi­jakan ini seharusnya mendo­rong kesesuaian antara perse­diaan dan permintaan. Perma­salahan daging sapi di Indo­nesia paling mendasar hingga saat ini adalah tidak adanya data yang jelas berdasarkan kajian ilmiah  mengenai popu­lasi sapi potong, sapi bakalan, sapi siap potong dan jumlah kebutuhan daging sapi secara nasional.

Harga daging sapi yang melonjak dan tidak terken­dalikan seolah menjawab keti­daksiapan pemerintah dengan pemberlakukan Perpres ter­sebut. Pemerintah seharusnya siap sedia terhadap penga­wa­san seluruh perusahaan pe­nye­dia sapi siap potong.  Harga daging sapi tinggi tidak se­mata disebabkan oleh adanya pembatasan izin impor, namun adanya permainan para spe­ku­lan mengakibatkan harga da­ging melonjak secara drastis.

Pemerintah diminta tidak gegabah membuat penca­na­ngan Program Swasembada Daging Sapi dalam waktu dekat. Penulis menyakini tidak masuk akal Swasembada Da­ging di Indonesia akan terca­pai dalam waktu 5 tahun. Kom­­pleks permasalahan mu­lai dari sektor hulu hingga hi­lir membuat program terse­but sulit diwujudkan dalam wak­tu singkat. Pemerintah ma­lah diminta segera memper­bai­ki sektor hulu terpenting yak­ni masalah pembu­di­da­ya­an.

Prof Dr Muladno Guru Be­sar Fakultas Peternakan Ins­ti­tut Pertanian Bogor (IPB) per­nah mengatakan butuh wak­tu sedikitnya 20 tahun un­tuk mewujudkan swasem­ba­da da­ging. Beliau juga me­nga­­takan, swasembada daging dapat terwujud apabila peme­rintah mampu memperbaiki kondisi peternakan, mening­kat­kan kualitas dan menam­bah po­pulasi sapi di Indo­ne­sia.

Upaya Kongkret

Penulis menyarankan be­be­­rapa langkah mendasar yang harus segera dilakukan agar swasembada tidak sekedar mi­m­pi dan bisa terwujud di ma­sa mendatang adalah: 1) Pe­merintah sebelum membuat ke­bijakan hulu dan hilir di­min­ta untuk melakukan eva­lua­si menyeluruh terhadap va­liditas data populasi anak sapi, sapi bakalan, sapi siap potong guna mendapatkan kon­disi  rill pe­ternakan sapi po­tong di Indonesia. Hingga sa­­at ini kita be­lum memiliki da­­ta riil terse­but sehingga ke­bi­jakan yang di­­am­bil tidak mam­pu menyen­tuh sasaran per­masalahan. Ke­tidakjelasan data tersebut membuat kuota im­por kita tidak sesuai kebu­tu­h­an.

2) Pemerintah perlu mem­per­baiki sistem kelembagaan peternak sapi potong. Peter­nak skala rakyat seharusnya ujung tombak program swa­sem­bada namun nyatanya kurang perhatian. Peternak sapi potong di Indonesia hanya memiliki rata-rata 2-3 ekor sapi per pe peternak. Skala pemeliharaan tidak bersifat ekonomis menjadikan peter­nakan sapi potong hanya sebagai usaha sampingan. Pemerintah selayaknya mem­berikan perhatian yang serius kepada peternak rakyat dalam hal penyediaan modal, penyu­luhan dan pendampingan secara intensif.

Pemerintah hingga saat ini belum serius memb­er­da­yakan peternak rakyat. Pe­ter­nak di Indonesia masih di­perhadap­kan per­ma­sa­lahan kla­sik se­per­ti kemam­pu­an ak­ses lemah, peng­gu­naan ilmu penge­tahu­an dan tek­nologi rendah serta peng­­gu­naan cara tradisional. 3) Pe­merintah harus me­nga­lak­kan pengembangan sapi lo­kal untuk peningkatan po­pu­­lasi. Selama ini kita lebih su­ka mengimpor sapi ba­ka­lan dari luar negeri padahal In­­­do­­nesia memiliki sapi lo­kal.

Secara iklim dan lingku­ngan sapi lokal pasti lebih re­sis­ten terhadap penyakit di­ban­­dingkan sapi impor. Ke­ka­ya­an plasmah nutfah ini se­ha­rus­n­ya dimanfaatkan. In­do­ne­sia me­mi­­liki potensi sapi lo­­kal untuk di­kembangkan se­pe­r­­ti sapi Aceh, sapi Pesisir, sa­­pi Madura, dan sapi Bali. Pe­me­rintah diharapkan segera me­netapkan dan membangun ka­­wasan pe­ngem­bangan sapi di Indonesia mulai dari sentra pem­bibitan hingga penggemu­kan.         

Penulis menyakini peter­na­kan sapi potong skala rakyat bila di manajemen dengan benar akan semakin menun­juk­kan kondisi yang lebih ba­ik. Jumlah permintaaan da­ging akan selaras dengan keter­sediaan. Kita harus percaya diri bisa memajukan peternakan dengan sumber daya lokal sehingga peterrnak rakyat akan berdaya memberi sum­bang­sih terhadap peningkatan populasi dan produktivitas daging sapi dalam mewu­judkan swasembada daging nasional. ***

 

TURE SIMAMORA, S.Pt M.Si
(Dosen Fakultas Pertanian Universitas Graha Nusantara Padangsidimpuan)


Akses harianhaluan.com Via Mobile harianhaluan.com/mobile

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
  • Kamis, 20 Oktober 2016 - 03:11:45 WIB

    Revitalisasi Kebun Binatang

    Kebun Binatang Bukittinggi adalah satu-sa­tunya kebun binatang yang terdapat di Sumatera Barat. Kebun binatang yang berada di pusat kota ini menjadi kebanggaan warga kota. Tak lengkap rasanya berkunjung ke Kota Bukittinggi j.
  • Kamis, 23 Juni 2016 - 04:33:50 WIB

    Merevitalisasi Tribrata-Polri

    Merevitalisasi Tribrata-Polri Syahdan, surat pencalonan Kepala BNPT Komjen Tito Karnavian sebagai Kapolri telah sampai ke Dewan Perwakilan Rakyat pada Rabu lalu (15/6). Meskipun Rapat Paripurna DPR belum dilaksanakan guna membacakan surat tersebut, jalan .
  • Sabtu, 05 Desember 2015 - 03:47:19 WIB

    Revitalisasi Hukum di Sektor Agraris Kita

    Revitalisasi Hukum di Sektor Agraris Kita Indonesia me­ru­pakan salah satu negara agraris yang ada di dunia. Se­bagian profesi masya­rakat di negara ini adalah di sektor pertanian. Namun Indonesia kesulitan dalam memenuhi kebutuhan pa­ngan di dalam negeri. Jum­.
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]