TERPIDANA PERCOBAAN BOLEH IKUTI PILKADA

Perludem: Konsultasi yang Mengecewakan


Selasa, 13 September 2016 - 02:52:57 WIB
Perludem: Konsultasi yang Mengecewakan

JAKARTA, HALUAN — Per­kumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) menilai kebijakan soal diper­bolehkannya seseorang yang berstatus terpidana percobaan menjadi calon kepala daerah dan wakil kepala daerah, me­ru­pakan kesimpulan konsultasi yang mengecewakan antara Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Peneliti Perludem, Fadli Ramadhanil mengatakan, DPR beralasan bahwa orang yang menjalani hukuman percobaan mayoritas adalah pelaku tindak pidana ringan, dan terjadi atas dasar keti­daksengajaan dan atau ke­alpaan. Menurut Fadli, Argu­mentasi tersebut jelas keliru.

“Karena, ada hal prinsip yang tidak dilihat detail oleh DPR terkait makna terpidana yang disandang oleh orang yang menjalani pidana per­cobaan,” ujar Fadli melalui keterangan tertulisnya, Senin (12/9).

Fadli mengatakan, jika merujuk pada Pasal 7 ayat (2) huruf g Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota, jelas dise­butkan bahwa frasa “mantan terpidana-lah” yang bisa di­nya­takan memenuhi syarat menjadi calon kepala daerah.

“Sedangkan, orang yang menjalani pidana percobaan atau yang sedang menjalani pidana kategori culpa levis (kealpaan yang sangat ringan), meskipun menjalani hukuman ringan dan tidak berada dalan lembaga pemasyaratakatan, status hukum yang ber­sang­kutan tetaplah seorang ter­pidana,” kata dia.

Kemudian, lanjut Fadli, jika merujuk pada UU No. 10 Ta­hun 2016, pada pasal 7 Ayat (2) huruf g mengatur, be­rapapun hukuman yang di­jatuhkan oleh hakim, maka terpidana tidak boleh maju sebagai calon ke­pala daerah.

“Maka yang seseorang yang bersangkutan (orang ber­sta­tus terpidana per­co­baan) ti­dak memenuhi syarat untuk men­jadi calon kepala daerah dan wakil kepala da­erah,” kata dia.

Terpidana Percobaan

Sebelumnya, seperti dikutip dari tribunnews.com, Rapat Dengar Pendapat antara Ke­menterian Dalam Negeri (Ke­mendagri), DPR, dan Pihak Penyelenggara Pemilu me­mutuskan, terpidana yang men­jalani hukuman percobaan atau terpidana yang tidak dipu­tuskan hukuman penjara boleh mendaftarkan diri menjadi calon kepala daerah dalam Pilkada Serentak 2017.

“Iya semalam ditetapkan terpidana percobaan bisa me­ngikuti pilkada, jadi nanti mereka boleh mendaftar asal­kan percobaan. Kalau dikurung pen­jara, tidak boleh,” ujar Ko­misioner KPU Hadar Nafis Gu­may di KPU, Minggu (11/9).

Meski mempunyai argu­men yang berbeda, Hadar menjelaskan bahwa posisi KPU saat ini tidak dapat berbuat banyak karena ada aturan yang mengikat di dalam Pasal 9A UU No 10 Tahun 2016 tentang Pilkada Serentak.

Pasal itu menyebut bahwa tugas dan kewenangan KPU dalam penyelenggaraan pemilu adalah menyusun dan mene­tapkan peraturan KPU dan pedoman teknis untuk setiap tahapan pemilihan setelah berkonsultasi dengan DPR dan pemerintah dalam forum rapat dengar pendapat yang kepu­tusannya bersifat mengikat.

Selama ini KPU berpen­dapat bahwa terpidana tetaplah orang yang bersalah dan mem­punyai masalah dengan hu­kum. Baik terpidana kurungan mau­pun terpidana percobaan. Hal itu dijelaskan di Pasal 14a Kitab Undang-undang Hukum Pi­dana (KUHP) yang me­nyebut hukuman percobaan juga meru­pakan jenis pidana.

KPU dalam masukkannya mengatakan bahwa orang yang mempunyai masalah dengan hukum, tidak boleh menca­lonkan diri untuk men­jadi kepala daerah di Pilkada serentak.

Namun begitu Komisi II me­nganggap hukuman per­co­ba­an belum mempunyai hu­kum tetap karena belum men­­­ja­lankan seluruh per­co­baan ter­sebut. “Kami tidak bi­sa berbuat banyak. Ya akan tetap ka­mi rumuskan bagai­mana nan­tinya,” kata Hadar. (h/kmp)

loading...

Akses harianhaluan.com Via Smartphone harianhaluan.com/mobile

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA

KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]