SENATOR ISYARATKAN TOLAK AMANDEMEN UUD 1945

Penguatan DPD RI Harga Mati


Jumat, 16 September 2016 - 04:27:03 WIB
Penguatan DPD RI Harga Mati

JAKARTA, HALUAN — Kelompok Dewan Perwakilan Daerah (DPD) di MPR ternyata gerah juga terhadap DPR. Meski mengantongi keterwakilan lebih besar dari masyarakat di daerahnya, tapi para senator ini mempunyai kewenangan yang sangat terbatas. Karena itu, 132 senator itu sepakat, penguatan DPD menjadi harga mati bila ingin melakukan amandemen UUD 1945.

Karena itu, berharap mendapat peran maksimal dalam upaya mendorong pembangunan daerah, Kelompok DPD di MPR mendukung dilakukannya aman­demen kelima Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, khususnya untuk penguatan DPD RI. Kajian tersebut dilakukan berdasarkan Rekomen­dasi MPR Tahun 2009-2014 atas desakan masyarakat yang masih merasakan perlunya penyempurna­an terhadap kons­titusi Negara Republik.

Baca Juga : Partai Golkar Satu Suara Usung Airlangga Hartarto Jadi Capres

“Amandemen ini merupakan kesepakatan bersama pada Sidang Pleno Kelompok DPD di MPR. Kelompok DPD di MPR telah menyepakati untuk mendorong dilakukannya penataan kewena­ngan DPD dalam bingkai pengua­tan daerah yang selama ini masih dirasakan tidak seimbang dengan kewenangan DPR,” kata Ketua Kelompok DPD di MPR John Pieris, di Kompleks Parlemen, Senayan Jakarta, Kamis (15/9).

Dikatakan John Pieris, pe­ningkatan kewenangan DPD harus dimaknai sebagai tuntutan yang dinamis dalam membangun meka­nisme checks and balances dalam lembaga parlemen. Selain itu, juga memperkuat representasi daerah dalam tataran politik nasional.

Logo Bawah
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing, Jalan Hamka Padang, Sumbar
Email: [email protected]