Rezim Kuota Impor Rawan Kartel dan Korupsi


Senin, 19 September 2016 - 02:40:32 WIB
Rezim Kuota Impor Rawan Kartel dan Korupsi Ilustrasi.

Pengendalian impor Komoditas pangan kembali memakan korban, yaitu dugaan keterlibatan ketua DPD RI, Irman Gusman, dalam mempengaruhi penentuan kuota impor gula pada 2016. Komisi Pemberantasan Korupsi telah menetapkan Irman sebagai tersangka yang sebelumnya tertangkap tangan dengan bukti uang suap Rp 100 juta.

Penangkapan Irman ber­sum­ber dari rezim kebijakan kuota impor komoditas pa­ngan di Indonesia yang ber­masalah dari sisi hukum pi­dana maupun hukum per­saingan usaha. Se­cara pidana, instrumen ke­bijakan kuota impor berpotensi men­yebab­kan persekongkolan dalam menentukan pemegang kuota impor.

Baca Juga : Menanti Tuah Hendri Septa Mengembalikan Padang Pusat Bisnis dan Perdagangan

Apa lagi hampir semua komoditas pangan terdapat disparitas harga sangat besar antara harga dalam negeri dengan harga luar negeri. Hal ini memberi insentif bagi calon pemegang kuota untuk men­yuap pemangku kebija­kan dalam jumlah sangat besar.

Sebagai contoh dalam ka­sus gula impor, selisih antara patokan harga pembelian oleh Pemerintah dengan harga luar negeri bisa lebih dari dua kali lipat. Harga pokok gula di dalam negeri mencapai sekitar Rp 9 ribu per kilogram, se­men­tara harga swasta domestik sekitar Rp 4.500 dan harga Internasional lebih murah lagi.

Baca Juga : Tidak Ada Tempat untuk Terorisme

Disparitas harga domestik (harga pokok pembelian yang ditetapkan Pemerintah) dan harga internasional yang sang­at lebar ditambah buruknya governance, ditandai birokrasi yang tidak transparan dalam penentuan pemegang kuota impor memberi peluang ter­jadinya praktek korupsi dan bahkan persekongkolan untuk mengendalikan harga ko­mo­ditas pangan di dalam negeri (kartel).

Logo Bawah
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing, Jalan Hamka Padang, Sumbar
Email: [email protected]