Menunggu Gaung Tax Amnesty


Kamis, 22 September 2016 - 04:14:32 WIB
Menunggu Gaung Tax Amnesty Ilustrasi.

Harus diakui, Undang-Undang dan peraturan pelaksanaan tax amnesty dibuat secara terburu-buru karena banyak proses politik yang menyebabkan tertundanya pembuatannya.  Penyelesaian kilat  menyebabkan Undang- Undang  tidak sempurna dan menimbulkan beberapa masalah dalam pelaksanaannya dan menyebabkan keresahan serta  kesulitan dalam praktik.

Dengan hanya satu bulan tersisa untuk periode pertama, pemerintah masih me­nge­luar­kan ketentuan-ketentuan un­tuk memperjelas pelak­sanaan Undang-Undang ter­sebut.  Hal tersebut me­nun­jukkan betapa banyaknya kebi­ngungan ma­syarakat da­lam melaksanakan pro­gram tax am­nesty. Un­tung­nya,  keinginan yang besar untuk menyukseskan tax am­nesty  tetap membuat pe­me­rintah cukup sigap dan ako­mo­datif dalam memperbaiki pe­laksanaan.

Berdasarkan beberapa ke­ja­­dian lapangan, ada be­berapa problem yang berasal dari salah satu pasal dalam Un­dang-Undang tentang Pe­ngam­­­punan Pajak tahun 2016, yai­tu pasal 16 ayat 1.d, m­i­sal­nya. Pasal tersebut menyatakan bah­wa setelah Undang-Un­dang Pengampunan Pajak diundangkan, maka wajib pajak yang menyampaikan Surat Pernyataan (Pe­ngam­punan Pajak) tidak berhak melakukan pembetulan surat pemberitahuan (SPT) Pajak Penghasilan dan Pajak Per­tambahan Nilai yang telah disampaikan. Kemudian pada pasal 16 ayat 2 dinyatakan bahwa setelah Undang-Un­dang Pengampunan Pajak diundangkan, semua pem­betulan SPT yang disam­pai­kan oleh wajib pajak yang me­nyam­paikan Surat Pernyataan dianggap tidak ada.

Penjelasan atas Undang Undang tersebut hanya me­nyatakan “cukup Jelas”. Wal­hasil, pasal tersebut ditaf­sir­kan oleh petugas pajak bahwa peserta program tax amnes­ty tidak boleh mengoreksi hal-hal yang telah dilaporkan dalam SPT sebelumnya. Pe­naf­siran semacam ini  tentu ber­tentangan dengan akal sehat. Bukankah tax amnesty  dibuat karena banyak hal-hal yang belum benar dalam SPT sebe­lumnya?

Contoh yang banyak ter­jadi dalam praktik adalah ba­gaimana kalau dalam laporan Surat Pem­beritahuan Pajak (SPT) se­belumnya, seorang wajib pajak mencantumkan nilai hartanya terlalu kecil, baik sengaja ataupun tidak sengaja, maka dengan UU yang baru objek pajak mem­punyai ke­sem­patan untuk memperbaiki dengan me­naik­kan nilai harta sesuai ke­nya­taan yang ada. Namun karena salah satu pasal tadi, jawaban yang selalu diberikan oleh kantor pajak saat ini adalah tidak di­per­bolehkan mem­perbaiki nilai harta yang salah tersebut, karena pem­betulan yang de­mikian di­larang me­nurut Un­dang- Undang Pe­ngam­punan Pajak.

Yang diperbolehkan ada­lah menambah nilai harta hanya kalau ada pertambahan kuantitas harta, sedangkan menambah nilai tanpa adanya pertambahan kuantitas harta tidak boleh dilakukan wa­laupun untuk mencerminkan nilai sebenarnya. Jadi, wajib pajak tidak boleh meng­gu­nakan sarana tax am­nes­ty un­tuk memperbaiki kesa­lahan dalam SPT sebelumnya. Se­be­narnya hal semacam ini ha­nyalah sebagian kecil dari ma­salah lapangan yang ditemui dalam pelaksanaan UU Tax Amnesty.

Masalah yang tak kalah masifnya muncul belakangan justru berupa pembalikan isu alias penolakan terhadap UU Tax Amnesty karena d­i­ni­lai tarif tebusannya terlalu kecil, apalagi kon­tri­busi pajak secara keseluruhan terhadap PDB juga dinilai kecil, hanya 12%. Namun dalam kondisi fiskal yang morat-marit seperti saat ini, saya kira bukan aksi ke­cam-me­ngecam yang dibu­tuh­kan, tapi solusi kongkret yang diperkirakan akan mampu menambal lobang fiskal pe­merintah yang kian menganga. Selama ini, kecilnya kontribusi pajak terhadap PDB juga disebabkan kecilnya basis objek pajak dan lemahnya kepatuhan pajak. Jadi selain menjadi salah satu solusi fiskal, UU Tax Amnesty juga akan menjadi legitimasi kons­ti­tusional bagi pemerintah un­tuk menertibkan dan mem­perluas objek pajak agar kon­tribusinya semakin signifikan terhadap PDB.

Memang, target pajak Rp 165 triliun dari program TA pada tahun ang­garan sekarang  terproyeksikan terlalu tinggi. Namun, pan­dangan yang me­ngatakan pro­gram TA hanya meng­hasilkan pajak kurang dari Rp 5 triliun tentu tidak serta merta  bisa diterima secara taken for gra­n­ted. Per­kembangannya hingga 4 Sep­tember 2016, saya kira, sudah lumayan bagus di mana dana tebusan sudah men­capai Rp 4,36 triliun atau 2,6% dari target. Selain itu, melihat besarnya dukungan para pe­ngusaha beberapa waktu be­lakangan, pemerintah dan pu­blik pun layak untuk opti­mistis, setidaknya pajak dari program TA bisa menem­bus Rp 70 triliun.

Pemerintah harus terus-menerus menyosialisasikan substansi UU TA kepada se­mua kalangan agar niat baik dibalik pemberlakuan UU tersebut bisa dipersepsi de­ngan cara pandang yang relatif sama. Minimal ada  tiga tujuan utama program TA yang perlu dipahami publik. Pertama, untuk meningkatkan peneri­maan pajak yang hingga saat ini masih terseok di level 12% dari PDB. Sementara itu secara komparatif, negara-negara lain sudah mencapai tax ratio 18% dari PDB. Rendahnya tax ratio sudah jelas disebabkan oleh minimnya jumlah wajib pajak (WP) dan banyaknya WP yang tidak membayar pajak sesuai kewajiban.

Berdasarkan data tahun lalu, jumlah WP perorangan yang menyerahkan SPT  2015 hanya sekitar 10 juta dan 9,2 juta dari jumlah itu adalah pengusaha, profesional, dan karyawan dari sektor formal. Padahal, Indonesia mempu­nyai 25 juta WP yang memiliki NPWP dan sekitar 60 juta orang yang layak menjadi WP. Jadi dengan kata lain, melalui  program TA, pemerintah sebe­narnya berniat menata ulang sistem perpajakan Indonesia.

Jadi manfaat utama pro­gram pengampunan pajak adalah perluasan basis pemba­yar pajak. Kalangan yang belum membayar pajak di­imbau untuk membayar pajak. Yang tidak membayar pajak dengan benar diimbau untuk membayar pajak dengan jujur.  Pendeknya, melalui program TA, semua pihak, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan para WP, mendapatkan momentum untuk memperbaiki admi­nis­trasi perpajakan. Demikian juga dengan para WP dari dunia usaha, mereka  akan mendapatkan momentum un­tuk mengelola bisnis dengan lebih baik dan lebih tertib.

Target lanjutannya adalah pemberlakuan UU TA akan menjadi pintu masuk bagi reformasi perpajakan. Semua pihak diberikan kesempatan untuk memperbaiki admi­nis­trasi perpajakannya. Pe­ngu­saha besar, pengusaha level UKM, WP badan dan WP per­ora­ngan, diberikan kesem­patan yang sama untuk me­man­faatkan fasilitas TA. Jadi agak kurang bisa diterima juga jika ada pergunjingan yang mengatakan bahwa program TA hanya ditujukan bagi pengusaha besar, terutama yang memarkir dananya di luar negeri semata. Jadi  program TA ditujukan bagi semua warga Indonesia yang ber­pen­dapatan di atas pendapatan tidak kena pajak (PTKP).

Tujuan kedua,  program TA akan menjadi program atraktif untuk  menarik dana orang Indonesia yang selama ini diparkir di luar negeri. Meski jumlahnya tidak sehe­boh informasi yang digembar-gemborkan, dana orang In­donesia yang diinvestasikan di luar negeri, saya meyakini, tidaklah sedikit alias cukup besar­. Tidak menutup ke­mungkinan sebagian dari ­dana tersebut adalah hasil korupsi dan berbagai bisnis ilegal di Indonesia. Namun harus pula dicatat, Program TA tidak berlaku bagi dana hasil tindakan ilegal, kejahatan narkotika, terorisme, dan pen­jualan anak.

 Jadi tidak salah juga jika Presiden sempat menyatakan, sasaran  utama program TA adalah para pengusaha dan orang kaya untuk merepatriasi asetnya ke Indonesia. Ketim­bang  terus mengutuk mereka yang memarkir dana di luar negeri, lebih baik pemerintah membuat kebijakan yang men­dorong mereka menarik da­nanya untuk diinvestasikan di Indonesia. Tapi hal yang de­mikian tidak be­rarti bah­wa  WP di da­lam negeri ti­dak men­da­pa­t­kan per­la­kuan yang sa­ma. Fa­silitas TA di­be­rikan ke­pa­da se­mua warga ne­gara In­do­ne­sia tanpa dis­kri­minasi. Jika sampai pe­me­rintah me­la­ku­kan diskriminasi, pu­blik layak me­ne­kan dan mem­per­tanyakan.

Dan terakhir, program TA akan menjadi program penting bagi ekonomi In­donesia agar lebih sehat.  Negara yang sehat tentu harus dibangun dengan dana hasil go­tong royong seluruh rak­yatnya dan salah satu bentuk  penting dari gotong royong itu adalah pembayaran pajak. Untuk menjadi bangsa man­diri, yang berdiri di atas kaki sendiri (berdikari-meminjam istilah Bung Karno), pajak adalah prasyaratnya. Belanja negara harus dibiayai oleh pajak, bukan utang. Tanpa ber­mak­sud mem­berikan unde­res­timasi kepada utang yang dalam kontek ter­tentu juga penting, bagai­ma­napun In­donesia  mem­bu­tuh­kan fiskal yang kuat untuk mem­biayai pembangunan, khu­susnya infrastruktur, berbagai pro­gram kesejahteraan, khu­sus­nya pendidikan dan kesehatan (BPJS). (*)

 

RONNY P SASMITA
(Pemerhati Ekonomi Politik)
 

Akses harianhaluan.com Via Smartphone harianhaluan.com/mobile

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
  • Selasa, 15 Agustus 2017 - 11:29:33 WIB

    Menunggu Penanganan Medis dan Butuh Uluran Tangan, Bayi Berkelamin Ganda itu Belum Diberi Nama

    Menunggu Penanganan Medis dan Butuh Uluran Tangan, Bayi Berkelamin Ganda itu Belum Diberi Nama Umur bayi mungil itu sudah empat hari, tapi kedua orangtuanya masih harus bersabar untuk menyematkan sebuah nama untuk bayi itu. Sebab, sehari setelah dilahirkan, dokter menyampaikan bahwa bayi mereka berkelamin ganda..
  • Kamis, 24 November 2016 - 00:46:16 WIB

    Menjual Pulau, Menunggu Bom Waktu

    Pasal 33 ayat 3 UUD 1945 menyebutkan: bumi, air dan kekayaan alam yang ter­kan­dung di dalamnya dikuasai oleh negara. Tapi kok bisa sejumlah pulau di Indonesia dijual ke pihak asing? Sebab, kalau baha­sa­nya DIJUAL, artin.
  • Sabtu, 01 Oktober 2016 - 03:26:23 WIB

    Menunggu Langkah Kongkret Presiden

    Menunggu Langkah Kongkret Presiden Setelah penangkapan dan penetapan tersangka Irman Gusman oleh KPK, Presiden Joko Widodo semacam memberikan instruksi kepada seluruh pejabat Negara agar berhenti melakukan korupsi. Arahan ini dapat dikatakan sebagai respons da.
  • Kamis, 14 April 2016 - 13:55:48 WIB

    PAW Aprianto Tinggal Menunggu Hari

    PADANG, HALUAN—Proses Per­gantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Kota Padang dari Fraksi PDI Perjuangan, tinggal menunggu hari..
  • Rabu, 30 Desember 2015 - 02:49:17 WIB

    Menunggu Terompet Laku Jelang Tahun Baru

    Menunggu Terompet Laku Jelang Tahun Baru Sesekali Weri (38) me­niup te­rompet di tangannya. Meskipun kadang suara terompetnya dihimpit bunyi klakson angkot yang me­me­kakkan telinga, Weri tetap tak mau kalah..

KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]