INVESTIGASI WALHI SUMBAR

Reklamasi Singkarak Harus Dihentikan


Kamis, 22 September 2016 - 04:20:06 WIB
Reklamasi Singkarak Harus Dihentikan Ilustrasi.

PADANG, HALUAN — DPRD Sumbar sesalkan pemanfaatan tepian Danau Singkarak yang diduga akan dibangun sebagai hotel oleh anggota DPR RI asal Sumbar, Epyardi Asda dan investor. Menghindari dampak buruk terhadap lingkungan sekitar danau, Walhi Sumbar dan PBHI mendesak rencana pendirian bangunan dibatalkan.

Apalagi pendirian ba­ngunan dikabarkan juga be­lum berizin. “Jika belum me­miliki izin rencana pendirian bangunan tersebut harus dihentikan. Pemerintah dae­rah harus turun tangan mem­batalkannya ,” ucap Anggota Komisi IV DPRD Sumbar, Zigo Rolanda saat ditemui Haluan di Gedung DPRD Sumbar, Rabu (21/9).

Dikatakan Zigo, banyak kerugian yang akan timbul jika pembangunan tetap ber­lanjut. Karena belum ada izin, analisis dampak lingkungan dari bangunan yang akan didirikan tentu juga belum dikaji. Ia menilai, ini sama halnya pembangunan dila­kukan tanpa perencanaan. “Jika tak direncanakan de­ngan baik ini bisa berdampak pada kerusakan lingkungan. Pembuangan limbah dari bangunan bisa mencemari danau,” imbuhnya lagi

Ia menambahkan, se­sung­guh­nya DPRD men­dukung pengembangan di bidang pariwisata. Salah satunya dalam bentuk pendirian hotel-hotel oleh investor lokal mau­pun luar. Namun jika akan membawa dampak buruk, DPRD meminta hal itu dikaji lagi.

Sementara itu, Anggota Komisi IV DPRD Sumbar, Burhanuddin Pasaribu me­nyebut, sesuai aturan yang ada 50-100 meter dari ping­giran sungai atau danau tak boleh ada bangunan. “Jika pembangunan dilakukan de­ngan cara reklamasi atau menimbun pinggiran danau ini jelas menyalahi aturan. Harus dihentikan,” tegasnya.

Terkait ini, penimbunan pinggiran Danau Singkarak disorot sejumlah kalangan. Hal ini diduga belum me­ miliki izin dari pemerintah daerah. Investasi menimbun pinggiran danau Singkarak yang menurut kabar akan dibangun menjadi hotel di­duga milik anggota DPR RI asal Sumbar, Epyardi Asda.

Sebelumnya, Walhi Sum­bar telah menyampaikan protes keras atas reklamasi da­nau Singkarak itu. “Ke­indahan Danau Singkarak kini terancam oleh proyek reklamasi. Saat ini proses pengurukan tanah terus ber­langsung dengan menimbuni Danau Singkarak, yang be­rada di Jorong Kalukua Na­gari Singkarak, X Koto, Solok. Luas kawasan danau yang telah ditimbuni berkisar lebarnya 30-50 meter dan pan­jang 70-100 meter. Da­nau ditimbuni, air dan udara dicemari,” kata Uslaini, Di­rektur Walhi Sumbar, dan Khalil Khalilullah, manajer kampanye Walhi Sumbar pada Haluan.

Menurut Uslaini, Walhi Sumatera Barat pada pekan pertama September lalu telah menurunkan tim investigasi untuk menelusuri dan me­ngum­pulkan data proyek reklamasi ini. “Selama me­lakukan investigasi, Walhi menemukan fakta-fakta di lapangan, yang men­ce­ngang­kan. Temuan itu pertama ialah proyek reklamasi yang kini sedang berjalan itu tidak me­miliki izin. Cara muda me­nge­tahuinya adalah tidak adanya plang proyek. Kedua, aktivitas pengurugan ilegal. Hal ini setidaknya ditandai dengan aktivitas penimbunan danau tanpa izin,” kata Us­laini.

Khalil Khalilullah me­nam­bahkan, aktivitas me­rusak lingkungan ini dila­kukan tepat bersebelahan dengan ekowisata taman wisata dermaga Danau Sing­karak. Bahkan, juga ber­se­belahan dengan dermaga tempat kapal patroli Danau Singkarak berlabuh. Tanah material timbunan danau diam­bil di Jorong Lembang, Nagari Singkarak.  “Ke­ja­hatan terhadap lingkungan ini se­makin jelas setelah Walhi mengutus tim investigasi me­nelusuri proyek reklamasi ini beberapa waktu yang lalu. Tim investigasi turun ke ke lapangan dua kali,” kata Khalil.

Selain akan mencoreng nama baik even internasional Tour de Singkarak, proyek reklamasi juga merusak ling­kungan dan mengancam ke­hidupan 19 spesies ikan un­g­gulan Danau Singkarak. Satu di antaranya yang terkenal adalah, ikan bilih. “Maka, Walhi Sumbar mendesak agar proyek reklamasi di tepian Danau Singkarat harus segera dihentikan,” tegas Uslaini.

Ditolak Pemprov

Sementara itu, Wengki Purwanto, Ketua PBHI Su­matera Barat mengatakan, proyek reklamasi Danau Sing­­karak menunjukkan pe­lan­g­garan hukum di sektor lingkungan hidup mulai be­rani dan terbuka dilakukan. “Setidaknya, pembangunan reklamasi telah melanggar UU No 32 Tahun 2009 ten­tang Perlindungan dan Pe­nge­lolaan Lingkungan Hidup.

Disebutkannya, kegiatan reklamasi Danau Singkarak merupakan kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup, sehingga wajib memiliki amdal. Tapi ternyata kegiatan ini tidak memiliki dokumen legal apa­pun. “Apabila pemerintah daerah tidak menyikapi si­tuasi ini dengan mengambil tindakan konkret berupa meng­hentikan proyek rek­la­masi dan meminta per­tang­gungjawaban pengusaha, maka pada situasi ini, tidak tertutup kemungkinan proyek reklamasi Danau Singkarak akan memuncukan pelang­garan HAM terutama ber­kaitan dengan hak untuk menikmati lingkungan hidup yang baik dan sehat,” ka­tanya.

Informasi yang diperoleh Haluan, Pemprov Sumbar telah mengeluarkan Surat bernomor 650/351/VI/PW-LH/Bappeda-2016 me­nang­gapi surat dari Pemerintah Solok dengan nomor 050/645/Bappeda-Bup/2016 ter­tanggal 7 Juni 2016, perihal reko­mendasi izin prinsip pe­man­faatan ruang di ka­wasan stra­tegis Provinsi da­lam hal ini danau Sing­karak. Terdapat enam poin dalam surat ter­sebut. Pada intinya Pemprov Sumbar menolak memberikan rekomendasi karena danau Singkarak se­suai dengan perda no 13 tahun 2012 tentang RTRW provinsi Sumbar tahun 2012-2032, ditetapkan sebagai kawasan strategis provinsi dari segi lingkungan hidup yang dimanfaatkan untuk pe­nyediaan energi dan pa­riwisata. (h/len/dn)

Akses harianhaluan.com Via Smartphone harianhaluan.com/mobile

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]