BENGKALAI PEMBANGUNAN HOTEL BALAIRUNG

BKP Minta Gubernur Jujur


Kamis, 22 September 2016 - 04:40:17 WIB
BKP Minta Gubernur Jujur Hotel Balairung.

JAKARTA, HALUAN —Direktur Utama PT Bangun Kharisma Prima (BKP) Sunanto Santoso meminta Gubernur Sumbar jujur dan menunjukkan iktikad baik dalam penyelesaian tunggakan dana eskalasi pemba­ngunan Hotel Balairung senilai Rp10 milyar lebih.

“Kami baru saja mendatangi Kantor LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah-red). Menurut LKPP, kontrak yang disampaikan ke mereka, berbeda dengan kontrak asli yang menjadi dasar adanya perjanjian eskalasi,” kata Sunanto kepada Haluan, Rabu (21/9).     

Menurut Sunanto, jika saja Gubernur Sumbar jujur menyerahkan dokumen kontrak asli ke LKPP dan ada iktikad baik untuk memenuhi isi perjanjian, bengkalai pembangunan Kantor Penghubung Pemprov Sumbar yang kini jadi Hotel Balairung itu, sudah selesai sejak lama. Bengkalai pembangunan Ho­tel

Balairung itu sudah lebih lima tahun. Jalur pengadilan pun su­dah bolak-balik ditempuh. Ter­akhir, perkara ingkar janjinya Pemprov Sumbar memenuhi ke­wa­jibannya sesuai kontrak asli, sedang di­periksa di tingkat ban­ding Pe­ngadilan Tinggi DKI Jakarta.

“Jadi, tidak benar kalau Pem­prov menyatakan kami sudah kalah di pengadilan. Yang betul, perkara ini masih bergulir di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Kami pastikan, ke langit pun akan kami perjuangkan untuk menda­patkan hak kami yang nyata-nyata sudah disepakati dalam kontrak awal,” kata Sunanto.

Selain menempuh jalur per­data, pihak BKP kini sedang berencana untuk melaporkan Gubernur Sumbar dan Kepala Kantor Penghubung Pemprov Sumbar, secara pidana. Kuasa hukum BKP, melihat celah adanya tindak pidana oleh Pemprov yakni menggunakan kontrak palsu dalam meminta rekomen­dasi kepada LKPP. 

Untuk itu, sebelum bengkalai pembangunan Hotel Balairung ini masuk ke ranah pidana, Sunanto meminta agar Gubernur Sumbar jujur dan menunjukkan iktikad baiknya dalam menyelesaikan tunggakan dana eskalasi sebesar Rp10 milyar lebih lagi.

“Sebagai pengusaha, kami sesungguhnya tidak mau ada sengketa ini. Apalagi pemba­ngunan kantor penghubung yang kini jadi Hotel Balairung itu, tidak ada cacatnya sedikitpun hingga hari ini. Kami beriktikad baik melaksanakan pekerjaan, sangat wajar pemprov dalam hal ini Gubernur Sumbar, juga jujur dan menunjukkan iktikad baiknya,” ujar Sunanto.

Rekomendasi LKPP

Terkait dengan klaim eskalasi harga proyek pembangunan Kan­tor Penghubung (Hotel Balai­rung) senilai Rp10 miliar itu,  Pemprov Sumbar bersikukuh menyatakan  tidak memiliki tunggakan kepada PT BKP. Apa yang dituntut pihak kontraktor tersebut dinilai tidak dapat diba­yar­kan karena rekomendasi LKPP.

Asisten I Setdaprov Sumbar, Devi Kurnia, yang juga Ketua Tim Hukum Pemprov Sumbar dalam perkara ini menyebutkan, terkait dengan eskalasi harga pemba­ngunan kantor penghubung me­mang telah disepakati. Kepala Kantor Penghubung waktu itu, Nadiar, atas persetujuan Gubernur juga membentuk tim eskalasi dengan diketuai Afrizal dari Biro Pembangunan dan Syafruddin sebagai Sekretaris dari Dinas Pekerjaan Umum dan beberapa orang pejabat Pemprov lainnya.

Namun, perhitungan itu tanpa melihat jenis pekerjaannya yaitu, lumpsum dan unit price (harga satuan—red). Pada Kepres Nomor 80 Tahun 2003 ini tidak diatur, namun pada Kepres yang baru ini sudah diatur bahwa yang boleh dibayarkan itu unit price. Inilah yang menjadi dasar LKPP meng­hitung bahwa dari Rp11,8 miliar itu yang boleh dibayarkan itu Rp1,8 miliar sesuai jenis pe­kerjaan unit price.

“Sementara yang lumpsum tidak bisa dibayarkan. Karena kalau lumpsum juga ikut diba­yarkan akan habis uang ne­gara,”kata Devi Kurnia kepada wartawan Haluan di kantornya.

 Ingkar Janji

Seperti diberitakan sebelum­nya, sengketa BKP dengan Pem­prov Sumbar ini mulai mencuat sejak tahun 2011 lalu. Setelah serah terima pekerjaan dan BKP menagih pembayaran dana es­kalasi (penyesuaian harga) sesuai kontrak, Pemprov baru membayar Rp1,8 milyar dari total Rp11, 897.520.000.

 PT BMP bersama PT Dharma Perdana Muda  (DPM) yang terga­bung dalam joint operation (JO) itu, membangun Kantor Penghu­bung Pemprov Sumbar berda­sarkan kontrak Nomor 641/353/KPHB-TU/XII-07 tanggal 12 Desember 2007.

Dalam kontrak disebutkan, jangka waktu penyelesaian pe­kerjaan terhitung sejak Desember 2007 sampai dengan 9 Desember 2009. Tapi karena ada beberapa kali addendum perjanjian, jangka waktu perkejaan diubah sampai dengan 17 Juni 2010.

Sesuai jadwal pekerjaan, De­sember 2007 sampai 17 Juni 2010, PT BKP dan DPM menja­lankan kewajibannya tanpa ada masalah sedikitpun. Termasuk pembayaran nilai pokok kontrak senilai Rp81,4 milyar, juga ber­jalan lancar.

Masalah mulai muncul saat proses pembayaran biaya eskalasi (penyesuaian harga) sebesar Rp11, 897.520.000. Nilai ini sudah dihitung oleh Tim Penye­suaian Harga Pemprov Sumbar dan sudah mendapat pengakuan dan persetu­juan dari  KPA Kegia­tan Kantor Penghubung Pemprov Sumbar.

“Masalahnya adalah, Pem­prov melalui KPA baru membayar Rp1,8 milyar pada 28 Juni 2010. Sedangkan sisanya sebesar Rp10 milyar lebih, sampai saat ini belum dibayarkan oleh Pemprov Sumbar,” kata Atoni ST, Manajer Ahli PT BKP.(h/rk/sam/isr)

Akses harianhaluan.com Via Smartphone harianhaluan.com/mobile

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
  • Jumat, 24 April 2020 - 13:17:37 WIB

    Anggaran Dipotong, 9 Kantor BKPM Terancam 'Karam'

    Anggaran Dipotong, 9 Kantor BKPM Terancam 'Karam' JAKARTA, HARIANHALUAN.COM -- Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengatakan kantor perwakilan lembaganya di sembilan negara di dunia terancam tutup bila anggaran lembaga dipangkas terlalu tinggi..
  • Rabu, 23 Oktober 2019 - 15:54:40 WIB

    HIPMI Kalbar Bangga Bahlil Jadi Kepala BKPM, Denia Abudussamad: Bahlil Lahadalia Sumber Inspirasi

    HIPMI  Kalbar  Bangga Bahlil Jadi Kepala BKPM, Denia Abudussamad: Bahlil Lahadalia Sumber Inspirasi JAKARTA,HARIANHALUAN.COM- Ketua BPD Hipmi Kalimatan Barat (Kalbar)  Deni Yuniarti Abdussamad mengaku bangga dengan terpilihnya sosok Bahlil Lahadalia, Ketua Umum BPP HIPMI 2015 - 2019 resmi dilantik menjadi Kepala BKPM dan I.
  • Rabu, 23 Oktober 2019 - 15:21:25 WIB

    Bahlil Lahadalia Jadi Kepala BKPM, Ketua HIPMI Sumut: Kami Bangga dan Bersyukur

    Bahlil Lahadalia Jadi Kepala BKPM, Ketua HIPMI Sumut: Kami  Bangga dan Bersyukur JAKARTA,HARIANHALUAN.COM-Presiden Jokowi  telah melantik  Kabinet Indonesia Maju di Istana Negara Jakarta, Rabu (23/10). Salah satu yang dilantik adalah  Bahlil Lahadalia, Ketua Umum BPP HIPMI 2015-2019 menjadi  Kepala Ba.
  • Rabu, 23 Oktober 2019 - 15:10:48 WIB

    HIPMI Sulsel Bangga, Ketum BPP Bahlil Lahadalia Jadi Kepala BKPM

    HIPMI Sulsel Bangga, Ketum BPP Bahlil Lahadalia Jadi Kepala BKPM MAKASAR, HARIANHALUAN.COM - Ketua Umum Badan Pengurus Daerah Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Sulsel, Herman Heizer menyatakan kebanggaan dan apresiasi atas ditunjuknya Ketua Umum BPP HIPMI, Bahlil Lahadalia oleh Pre.
  • Selasa, 05 April 2016 - 03:00:04 WIB

    BKPM Yakin Daya Saing Naik

    JAKARTA, HALUAN — Pemerintah me­netapkan 11 pusat logistik berikat (PLB) di seluruh Indonesia. Agar daya saing investasi di Indonesia bisa mengimbangi negara-negara di Asia Tenggara..
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]