Telat Bayar, Status Kepesertaan BPJS Kesehatan Dicabut


Jumat, 23 September 2016 - 02:26:01 WIB
Telat Bayar, Status Kepesertaan BPJS Kesehatan Dicabut BUPATI Pasaman, Yusuf Lubis berbincang serius bersama Kepala BPJS Cabang Bukittinggi, MB Sjahjadi, didampingi pejabat lainnya. (YUDI)

PASAMAN, HALUAN — Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan akan menghentikan sementara ke­pesertaan BPJS Kesehatan bila peserta terlambat melakukan pembayaran iuran kepesertaan.

Kepala BPJS Kesehatan Cabang Bukittinggi, MB Sjah­jadi mengatakan, aturan baru ini berlaku dengan tujuan untuk meningkatkan kesadaran pe­serta terhadap pentingnya membayar iuran secara rutin.

“Peserta BPJS Kesehatan yang terlambat membayar iuran dalam satu bulan tidak akan dikenakan denda keter­lam­batan, tetapi kepesertaannya langsung dinonaktifkan,” kata dia di Lubuksikaping, kemarin. 

Menurut dia, aturan baru ini sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas peraturan Presiden nomor 12 tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan.

Ketentuan baru tersebut berlaku bagi Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Pekerja Penerima Upah (PPU). Tujuan pemberlakuan aturan baru ini untuk meningkatkan kesa­daran peserta terhadap pentingnya membayar iuran secara rutin. 

“Dalam hal keterlambatan pembayaran iuran Jaminan Kesehatan lebih dari satu bulan sejak tanggal 10 setiap bulan, penjaminan peserta diber­hentikan sementara,” katanya. 

Pasalnya, dalam perkem­bangan program BPJS Kese­hatan, banyak peserta yang sudah menggunakan fasilitas, tetapi tidak mau menanggung beban iuran.

Sementara Kepala Opera­sional BPJS Lubuksikaping, Syafruddin menjelaskan, dia­turan lama, peserta BPJS Kese­hatan yang telat membayar iuran akan dikenakan denda sebesar dua persen dari total tunggakan. Batas toleransi menunggak adalah selama tiga bulan.

“Pada aturan baru, layanan yang dinonaktifkan sementara karena telat membayar iuran dapat kembali aktif jika peserta penjaminan membayarkan iu­ran dengan jumlah iuran yang tertunggak,” katanya.

Dengan status kembali ak­tif, peserta bisa mendapat pelayanan kesehatan yang dija­min BPJS Kesehatan pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) dan rawat jalan pada Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL).

“Dengan BPJS Kesehatan, ribuan jiwa orang akan terto­long. Ini proteksi dini bagi diri pribadi dan keluarga. Ini kon­sep gotong-royong,” tukasnya. 

Saat ini, kata dia, pihaknya masih kekurangan dokter umum sebanyak lima orang lagi untuk melayani 215.939 peserta terdaftar di daerah itu. Sementara kebutuhan dokter umum berdasarkan mapinh berjumlah 43 orang. 

“Pasaman baru memiliki 38 dokter umum tersebar ditiap fasilitas kesehatan di 16 pus­kesmas. Ada enam dokter umum dan satu dokter gigi saat ini bekerjasama dengan kami (BPJS Kesehatan) menjadi dokter keluarga,” katanya. 

Pihaknya juga merinci reali­sasi biaya pelayanan kesehatan sampai dengan pembebanan Agustus 2016. Dimana sebesar Rp9,925 miliar dibayarkan untuk biaya kapitasi dokter. Kemudian, alat bantu kese­hatan (Prothesa gigi) Rp25,550 juta, biaya ambulance (evakuasi medis) Rp10,129 miliar.(h/mg-yud)





Akses harianhaluan.com Via Mobile m.harianhaluan.com

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]




TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
  • Rabu, 27 Januari 2016 - 04:00:44 WIB

    Telat Urus Dokumen Kependudukan, Kena Denda

    PARIAMAN, HALUAN — Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pariaman sampai kini masih tetap mem­berlakukan denda terhadap warga yang lalai dalam me­ngu­rus dokumen kepen­du­dukan..
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]
APP HARIANHALUAN.COM