KOMISI KEJAKSAAN JANGAN JADI ‘MACAN OMPONG’

Farizal Langgar Etika Profesi Jaksa


Jumat, 23 September 2016 - 03:39:49 WIB
Farizal Langgar Etika Profesi Jaksa WAKIL Ketua Komisi Kejaksaan RI Erna Ratnaningsih (Jilbab Putih), menjelaskan sistem kerja KKRI dalam menangani temuan kasus ‘jaksa nakal’ di hadapan aktivis hukum dari berbagai LSM, di kantor LBH Padang, Rabu (21/9). (JULI ISHAQ)

Jaksa Farizal kena batunya. Sanksi pemecatan menantinya terkait temuan Jamwas Kejagung adanya pelanggaran etika profesi jaksa yang dilakukannya. Harapan aktivis anti korupsi, Komisi Kejaksaan lebih memperlihatkan perannya membidik prilaku jaksa.

JAKARTA, HALUAN — Jaksa Agung Muda Bidang Pe­nga­wasan (Jamwas) Kejaksaan Agung menemukan adanya dugaan pelanggaran etika pro­fesi yang dilakukan jaksa Farizal yang bertugas di Kejak­saan Tinggi (Kejati) Sumbar. Farizal dijerat Komisi Pembe­rantasan Korupsi (KPK) seba­gai tersangka dugaan pene­rimaan suap untuk mengurus perkara Direktur Utama CV Semesta Berjaya, Xaveriandy Sutanto yang diadili di Pe­ngadilan Negeri Padang. Xave­riandy tersangdung kasus peredaran gula tanpa label Standar Indonesia (SNI) de­ngan barang bukti sebanyak 30 ton.

Jaksa Agung Muda bidang Pengawasan Kejaksaan Agung telah memeriksa sejumlah pihak terkait dugaan pelang­garan etika profesi jaksa ini. Mereka yang diperiksa antara lain Asisten Kepala Kejati Sumbar, Asisten Pidana Khu­sus, Asisten Pidana Umum di Kejati Sumbar, rekan sesama jaksa dalam tim Farizal.

Dari pemeriksaan itu, dite­mukan sejumlah fakta yang me­ngin­dikasikan bahwa Farizal memang melanggar etik profesi jaksa. Berdasarkan keterangan yang diambil dari pejabat Kejati Sumbar dan pengakuan Farizal, hasilnya menyerupai dengan apa yang dituduhkan KPK kepadanya.

Sementara itu Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Muhammad Rum menga­takan, ada indikasi sejumlah penyimpangan perilaku Farizal. Pertama, Farizal tidak pernah sekalipun mengikuti sidang per­kara di mana Xaveriandy menjadi terdakwa. Padahal, ia merupakan jaksa penuntut umum dalam kasus terkait distribusi gula yang diimpor tanpa Standar Nasional Indonesia (SNI) itu.

“Memang Farizal ini salah satu penuntut umum yang me­nyidangkan kasus Xaveriandy di PN Padang. Dia juga sebagai ketua tim jaksa tapi tidak pernah meng­hadiri sidang,” ujar Rum di kom­pleks Kejaksaan Agung, Jakarta seperti dilansir kompas.com.

Farizal juga disebut tidak informatif kepada sesama anggota tim jaksa penuntut umum dalam kasus itu, sehingga mereka ber­jalan tanpa koordinasi dengan Farizal. Selain itu, Farizal juga membantu Xaveriandy dalam menyusun eksepsi. Perbuatan tersebut dianggap melampaui kewenangannya sebagai jaksa penuntut umum karena semes­tinya yang menyusun eksepsi adalah terdakwa bersama pena­sihat hukum.

Hal lain yang diakui oleh Farizal yaitu penerimaan se­jumlah uang dari Sutanto. Rum mengatakan, Farizal mengaku menerima uang Rp 60 juta dari terdakwa.  “Sementara dia baru terima Rp 60 juta dalam empat kali penerimaan. Tapi ini belum final, mesih terus dikembangkan,” kata Rum.

Padahal, KPK menuding Fari­zal menerima Rp 365 juta dari Sutanto untuk membantu perkara pidana yang disidangkan di Pe­nga­dilan Negeri Padang. Kejang­galan sudah dirasakan sebelum perkara Xaveriandy disidangkan.

Sejak di tingkat penyidikan hingga persidangan, Xaveriandy hanya menjadi tahanan kota oleh Kejaksaan Tinggi Sumbar. Ia tidak diamankan di balik jeruji besi oleh kepolisian di Padang. Rum mengatakan, kewenangan penetapan seseorang bisa men­jadi tahanan kota oleh Kejati Sumbar.

“Itu materi pemeriksaan kita kenapa bisa keluar dari kota. Harusnya tetap di kota dan harus minta izin,” kata Rum.

Tak hanya itu, berdasarkan pengakuan salah satu pihak yang diperiksa Jamwas, terungkap bahwa jaksa penuntut umum tidak mencermati berkas perkara di tingkat penyidikan untuk dilim­pahkan ke persidangan.

“Berkas tersebut P21 dengan tidak memperhatikan atau kurang teliti apakah memenuhi syarat formil atau materil,” kata Rum.

Namun, belum disimpulkan apakah Farizal memang melang­gar kode etik jaksa. Rum me­ngatakan bahwa pemeriksaan oleh Jamwas belum final.

Masih akan ada pemeriksaan beberapa orang untuk menguat­kan indikasi pelanggaran etik itu. Jika Farizal terbukti melanggar­nya, maka sanksi ringan hingga berat menanti.

“Sanksi terberat kepegawaian ya ada. Dipecat bisa. Tapi Farizal belum kita tentukan karena peme­riksaan masih berlanjut,” kata Rum.

Sementara itu, sejumlah akti­vis anti korupsi di Padang, berdis­kusi dengan Wakil Ketua Komisi Kejaksaan Republik Indonesia (Komjak RI) Erna Ratnaningsih, di Kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Padang, Rabu (21/9) malam. Mereka minta, Komjak RI jangan jadi macan ompong. Komjak diminta tegas menangani laporan-laporan kesalahan prose­dural yang dilakukan jaksa. Hal itu disampaikan dalam diskusi terbuka aktivis dan pemerhati hukum dengan

Aktivis Senior Perhimpunan Bantuan Hukum Indonesia (PBHI) Sumbar, Samaratul Fuad menilai peran bidang intelijen di kejaksaan perlu dipertanyakan. Karena selama ini LSM cukup sering melaporkan kesalahan prosedural yang dilakukan oleh jaksa kepada bidang tersebut, namun belum terlihat tindak lanjut untuk menanggapi lapo­ran-laporan tersebut.

“Apakah benar jaksa-jaksa ini diawasi saat bekerja oleh bidang intelijen ini atau tidak. Atau apakah kesalahan prosedural yang terjadi itu dianggap ‘sama-sama tahu saja’, dan dibiarkan begitu saja. Ini patut diperta­nyakan, dan patut dikritisi oleh Komisi Kejaksaan,” kata Fuad.

Sementara itu, Arif dari Lem­baga Integritas menyinggung kedatangan Komjak ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumbar terkait kasus dugaan suap yang menyeret Farizal, oknum jaksa di Kejak­saan Tinggi (Kejati) Sumbar. Arif menilai, seharusnya KKRI tidak boleh memberikan komentar se­olah-olah melindungi kejaksaan.

“Saya perhatikan komentar Ketua Komjak saat ditanyai warta­wan, beliau bilang kunjungan tersebut adalah pengawasan rutin secara umum, tidak hanya soal Farizal. Ini kan pernyataan yang blunder sendiri. Jadi, seolah-olah Komisi Kejaksaan ini melindungi kejaksaan,” kritiknya.

Selain itu, Roni dari LBH Pers juga menyampaikan beberapa temuan di lapangan terkait kesa­lahan-kesalahan prosedural yang dilakukan jaksa, yang mungkin saja terjadi dalam kasus yang menyeret Farizal yang diduga menerima sejumlah uang dari terdakwa yang ia tuntut sendiri.

“Untuk kasus Farizal ini, bisa saja ada percakapan seperti ini: ‘kalau anda pakai pengacara, silakan. Kalau tidak, biar kami bantu’. Selain itu, dengan dugaan kasus yang disebutkan dalam pemberitaan di media, bisa saja dugaan suap ini juga dibicarakan dengan para atasan di kejaksaan, mengingat status Farizal ini Kasi Penuntut di Kejati Sumbar. Jadi, dugaan-dugaan seperti ini bisa saja terjadi karena lemahnya transparansi di kejaksaan selama ini,” jelas Roni.

Atas komentar sejumlah akti­vis anti korupsi tersebut, dalam kapasitasnya sebagai komisioner Komjak RI, Erna Ratnaningsih berusaha menjelaskan bahwa kewenangan KKRI sendiri tidak sampai pada level teknis, saat melakukan tugas-tugas penelu­suran atas laporan-laporan me­ngenai kesalahan prosedural yang dilakukan jaksa.

“Secara teknis Komjak me­mang tidak punya kewenangan. Oleh karena itu pula tidak punya kewenangan memeriksa. Sejauh ini, hanya berwenang memintai keterangan kepada instansi kejak­saan yang dilaporkan. Setelah itu kami member rekomendasi atas kasus-kasus tersebut,” jelas Erna. (h/isq)

Akses harianhaluan.com Via Smartphone harianhaluan.com/mobile

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
  • Jumat, 04 November 2016 - 00:56:07 WIB
    KETUA PN DIPERIKSA KPK

    Amin Beberkan Eksepsi yang Dibuat Farizal

    PADANGHALUAN — Ketua Pengadilan Negeri Padang bersama dua hakim lainnya, yang menyidangkan kasus gula tanpa SNI dengan tersangka Sutanto, diperiksa KPK, Kamis (3/11). Dalam pemeriksaan, Ketua PN Padang Amin Ismanto membeber.
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]