Pejabat Calo Tanah


Sabtu, 24 September 2016 - 03:07:34 WIB

Calo atau makelar biasa kita dengar di tengah masyarakat. Dalam Kamus Be­sar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa calo adalah orang yang menjadi perantara dan memberikan jasanya untuk menguruskan sesuatu berdasarkan upah. Tak ada bedanya antara calo dan makelar, sama-sama sebagai perantara. Dalam bahasa Arab, calo sering disebut dengan simsarah.

Ada pejabat menjadi calo tanah sudah tidak rahasia lagi. Modus yang sering terjadi, sebelum program diekspose ke publik, sang pejabat sudah kasak-kusuk mencari pemilik tanah di lokasi yang akan dibangun, agar dapat harga lebih murah.

Adanya pejabat yang menjadi calo tanah sering menjadi gunjingan di tengah masyarakat. Si anu itu kaya karena menjadi calo tanah. Pantas karena sang pejabat mendapat infor­masi lebih awal tentang suatu rencana pem­bangunan.  Masih banyaknya oknum pejabat yang menjadi calo tanah, ternyata jadi keresahan bagi Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Sofyan Djalil. Karena itu, Jumat (23/9), Sofyan menyambangi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan bertemu dengan Wakil Ketua KPK Laode Muhammad Syarief.

Selain soal calo tanah, kedatangan Sofyan Djalil ke KPK adalah untuk membahas sejumlah permasalahan terkait pengurusan tanah di kementerian tersebut yang selama ini dinilai masih lama. Termasuk membicarakan percepatan reformasi di bidang agraria. KPK mendukung langkah kementerian ATR/BPN untuk melakukan penindakan tegas jika ada oknum pejabat menjadi calo tanah.

“BPN dan KPK membicarakan khusus soal pejabat yang jadi calo. Kami di KPK sangat mendukung langkah pak menteri, dan kami tidak takut untuk menindak. Oleh karena itu kami kerja sama dengan pak menteri,” kata Laode. Pekerjaan sebagai calo atau makelar mampu meraup pundi-pundi kekayaan. Selama ini, terkesan di ma­sya­rakat bahwa calo ketika bekerja hanya mengejar keun­tungan pribadi, walau kadang harus ber­bohong kepada konsumen.

Bagi masyarakat umum, meski calo tidak dilarang, namun dalam perdagangan harus transparan.

Kita mendukung langkah Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional untuk memberantas pejabat yang menjadi calo tanah. Perlu dicarikan dasar hukumnya untuk menjerat pejabat yang menjadi calo tanah tersebut. Bisa saja jatuhnya ke gratifikasi, karena pejabat itu sudah mendapatkan gaji dari negara.

Sebaiknya seorang pejabat menjauhkan diri dari kegiatan percaloan ini. Mulai sekarang hentikan kegiatan-kegiatan sebagai calo dan fokus untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. 

Masyarakat membutuhkan pelayanan yang baik dan cepat. Sementara selama ini tak jarang kita mendengar keluhan masyarakat bahwa pengurusan sertifikat memakan waktu lama. Masih ada juga pejabat di BPN yang berperilaku, kalau tak ‘disiram’ urusan tak diselesaikan.

Calo tanah memang tidak selamanya merugikan masyarakat. Orang yang sibuk akan merasa terbantu dengan adanya calo. Dia tak harus repot-repot mengurus. Tapi bagi pejabat sebaiknya menghindari per­buatan menjadi calo. Tak elok.  (*)  

Akses harianhaluan.com Via Smartphone harianhaluan.com/mobile

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]