Otonomi Daerah Riwayatmu Kini


Sabtu, 24 September 2016 - 03:08:44 WIB
Otonomi Daerah Riwayatmu Kini

OTONOMI daerah yang disingkat dengan Otda, lahir di tengah gejolak sosial yang sangat massif pada tahun 1999. Gejolak sosial tersebut didahului oleh krisis ekonomi yang melanda Indonesia di sekitar tahun 1997.

Gejolak sosial yang melan­da Negara Indonesia di sekitar tahun 1997 kemudian me­lahirkan gejolak politik yang puncaknya ditandai dengan berakhirnya pemerintahan orde baru yang telah berkuasa selama kurang lebih 32 tahun di Indonesia.

Setelah runtuhnya peme­rin­tahan orde baru pada tahun 1998,  mencuat sejumlah per­masalahan terkait dengan sistem ketatanegaraan dan tuntutan daerah-daerah yang selama ini telah memberikan kontribusi yang besar dengan kekayaan alam yang di­mi­likinya.

Wacana otonomi daerah kemudian bergulir sebagai konsepsi alternatif untuk menjawab permasalahan sosial dan ketatanegaraan Indonesia yang dianggap telah usang dan perlu di­ganti. Inilah yang menjadi latar belakang otonomi dae­rah di Indonesia.

Di balik itu semua ternyata ada banyak faktor yang me­n­jadi latar belakang otonomi daerah di Indonesia. Latar be­lakang otonomi daerah ter­se­but dapat dilihat secara in­ternal dan eksternal.

Latar belakang otonomi daerah secara internal, timbul se­bagai tuntutan atas bu­ruk­nya pelaksanaan me­sin pemerintahan yang dilak­sanakan secara sentralistik. Terdapat kesenjangan dan ketimpangan yang cukup be­sar antara pembangunan yang terjadi di daerah dengan pem­bangunan yang dila­ksanakan di kota-kota besar, khususnya Ibukota Jakarta.

Kesenjangan ini pada gi­lirannya meningkatkan arus urbanisasi yang di kemudian hari justru telah melahirkan sejumlah masalah termasuk tingginya angka kriminalitas dan sulitnya penataan kota di daerah Ibukota.

Selain latar belakang oto­nomi daerah secara internal sebagaimana dimaksud diatas, ternyata juga terdapat faktor eksternal yang menjadi latar belakang otonomi daerah di Indonesia. Faktor eksternal yang menjadi salah satu pe­micu lahirnya otonomi daerah di Indonesia adalah adanya keinginan modal asing untuk memassifkan investasinya di Indonesia.

Dorongan internasional mungkin tidak langsung me­ngarah kepada dukungan ter­hadap pelaksanaan otonomi daerah, tetapi modal inter­nasional sangat ber­ke­pen­tingan untuk melakukan efi­sien­si dan biaya investasi yang tinggi sebagai akibat dari korupsi dan rantai birokrasi yang panjang.

Terlepas dari itu semua. Sejak diberlakukannya Un­dang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, banyak aspek positif yang diharapkan dalam pem­berlakuan Undang-Undang tersebut. Otonomi Daerah memang dapat membawa peru­bahan positif di daerah dalam hal kewenangan daerah untuk mengatur diri sendiri.

Kewenangan ini menjadi sebuah impian karena sistem pemerintahan yang sentralistik cenderung menempatkan dae­­­rah sebagai pelaku pem­ban­gu­nan yang ti­dak begitu pen­ting atau se­bagai pelaku ping­giran.

Tujuan pem­berian oto­nomi kepada daerah sangat baik, yaitu untuk memberdayakan daerah, termasuk masya­rakat­nya, men­dorong prakarsa dan peran serta masyarakat dalam proses pe­merintahan dan pem­ba­ngunan. Meski pemerintah pusat me­nilai kurang berjalan baik, tapi tak serta merta me­narik beb­e­rapa kebijakan dari daerah ke provinsi dan pusat.

Di antara kewenangan yang dialihkan tersebut ada­lah, Pasal 14 Undang-undang No­mor 23 Tahun 2014 tentang Pe­merintahan Daerah, penye­leng­garaan Urusan Pemerintahan bidang Kehutanan, Kelautan, serta energi dan sumber daya mineral akan dibagi antara Pemerintah Pusat dan provinsi. Selain itu, pendidikan pun menjadi salah satu yang ditarik kewenangannya dari kabu­paten/kota.

Benarkah ini merupakan langkah mundur pelaksanaan reformasi? Mantan Ketua Aso­siasi Pemerintah Kebu­paten Seluruh Indonesia (Apka­si) Israan Noor memiliki argu­men­tasi berbeda dengan pemerintah pusat. Misalnya, terkait dengan rencana penarikan kewenangan perizinan, menurut Isran,  pusat memutarbalikkan kenyataan, juga duduk persoalan yang ada.

“Jika memang ada yang numpang tindih antara pe­rizinan daerah dan pusat, itu karena pemerintah pusat  yang berkesan ingin menyabet ke­wenangan tersebut,” kritiknya.

Menurut dia,  amanah UU No 22 Tahun 1999 ten­tang Pemerintah Dae­rah  yang su­dah diubah  ke UU No 32 Tahun  2004 tentang Pe­merintahan Dae­rah, lalu UU No 12 Tahun 2008 sudah jelas mengatur soal ke­we­nangan kabupaten/kota, pro­vinsi, juga pusat.

“Di sana kan jelas, oto­nomi penuh itu ada pada kabu­paten/kota dan di provinsi itu adalah kewenangan terbatas,” terangnya. Selain lima sektor yang dikelola pemerintah pusat, yakni hubungan luar ne­geri, pertahanan dan ke­ama­nan, peradilan, keuangan dan keamanan, peradilan, ke­ua­ngan, dan agama, lainnya menjadi kewenangan daerah (kabupaten/kota).

Kini dengan adanya hasrat menarik kewenangan pe­rizi­nan, Isran lantas mem­per­tanyakan konsistensi pe­me­rintah pusat untuk mem­ber­lakukan otonomi daerah.

Dia juga menanyakan mak­sud dari perubahan itu dan tujuan akhirnya. “Otonomi daerah itu bukan keinginan para bupati, itu komitmen bangsa, ke­se­pa­katan saat refor­masi,” tegasnya.

Apabila penarikan izin tersebut nantinya betul-betul diberlakukan, menurut Irsan, hal itu merupakan suatu ke­mun­duran besar dari pelak­sanaan reformasi. “Pusat se­harusnya menjadi pengawal, pem­bimbing, pengawas, su­pervisi,” pungkasnya.

Melihat kondisi hari ini, memberikan banyak peran kepada provinsi, seyogyanya semua akan berpendapat de­ngan menyimpulkan bahwa riwayat otonomi daerah bakal be­r­akhir seiring dengan p­e­mang­kasan wewenang ka­bupaten/kota. Dengan kata lain, apakah sentralisasi akan kembali seperti zaman ke­merdekaan hingga orde baru? Jawabannya bisa ditanyakan kepada rumput yang be­rgo­yang. ***

 

AMRIL JAMBAK
(Peneliti Lembaga Studi Informasi Strategis Indonesia dan Founder Forum Diskusi Publik)
 

Akses harianhaluan.com Via Smartphone harianhaluan.com/mobile

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]