Belanja SKPD Payakumbuh Dipangkas


Sabtu, 24 September 2016 - 03:12:16 WIB
Belanja SKPD Payakumbuh Dipangkas Walikota Payakumbuh, Riza Falepi saat menerima Ketua Panwaslu Payakumbuh, Media Febrina bersama anggota Panwaslu di ruang kerja walikota. (ZUL)

PAYAKUMBUH, HALUAN — Walikota Payakumbuh, Riza Falepi menyampaikan pengantar nota keuangan perubahan APBD Payakumbuh 2016, dalam sidang Paripurna DPRD setempat, Jumat kemarin.

Sidang dipimpin Wakil Ketua DPRD Suparman, dihadiri Sekdako Benni War­lis, sejumlah Kepala SKPD dan undangan lainnya.

Dalam pengantar nota keuangan APBD-P itu, Wali­kota Riza Falepi mengatakan, pemerintah melakukan pe­nyesuaian belanja negara, dalam hal realisasi pene­rimaan negara yang tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan dan pengeluaran negara, sehingga terjadi pe­ngurangan belanja pada Ke­menterian dan lembaga, serta pengurangan dan pemo­to­ngan dana transfer ke daerah dan dana desa.

Kebijakan pemerintah pusat ini, berpengaruh lang­sung kepada pendapatan daerah Payakumbuh, se­hing­ga berimplikasi terhadap belanja daerah Payakumbuh. Dengan kebijakan itu diter­bitkannya beberapa pera­turan, baik Perpres, Peraturan Mentri dan Surat Dirjen Perimbangan Keuangan Ke­mengkeu.

Begitu juga halnya de­ngan kebijakan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat untuk bantuan ke Paya­kum­buh. “Karena itu, di tahun berjalan meng­haruskan Pem­ko Payakumbuh, melakukan perubahan Peraturan Wali­kota tentang penjabaran APBD tahun 2016,” sebut Riza.

Dikatakan Riza Falepi, kondisi ini menyebabkan dilakukan penggeseran ang­ga­ran antar unit organisasi, kegiatan dan antar jenis be­lan­ja. Pemko harus menye­suaikan belanja kembali yang dialokasikan pada APBD awal. Dalam rangka sing­ronisasi program dan kebija­kan ditandatangani nota ke­sepakatan bersama antar Pemko dengan DPRD yang diformulasikan dalam kebija­kan umum perubahan APBD serta prioritas dan plafon anggaran sementara peru­bahan.

“Pada rapat paripurna kemarin juga dilakukan pe­nan­da tanganan nota kese­pakatan tentang Kebijakan Umum Perubahan APBD 2016 dan prioritas plafon anggaran sementara peru­bahan APBD 2016, sebagai landasan penyusunan RA­PBD tentang perubahan 20­16,” ujar walikota.

Rp13,7 M untuk Belanja Pilkada

Pada bagian lain Walikota mengingatkan, dalam Pilkada Payakumbuh Februari 2017, berdasarkan Permendagri Nomor 52/2015 tentang pedoman penyusunan APBD 201, dianggarkan pada jenis belanja hibah. Pendanaan kebutuhan pengamanan Pil­ka­da pada Polresta Paya­kumbuh dalam APBD 2016 mencapai Rp5 miliar.

Sedangkan kebutuhan pendanaan kegiatan pemi­lihan walikota dan wakil walikat Payakumbuh, sebut walikota, untuk KPU Paya­kumbuh, Pan­was dan pen­danaan penga­manan untuk Polresta Paya­kum­buh sebesar Rp13.716.­400.000. Masih terdapat keku­ra­ngan sebesar Rp8.­716.400.000. Rencananya, dianggarkan pada APBD perubahan 2016.  (h/zkf/hel)

Akses harianhaluan.com Via Smartphone harianhaluan.com/mobile

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA

KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]