Disamakan Dengan Pajak Hotel, Pemilik Rumah Kos Keberatan


Sabtu, 24 September 2016 - 03:18:52 WIB

PADANG, HALUAN—Pemilik kos-kosan di Air Tawar Kecamatan Padang Utara, menolak penge­naan pajak yang disa­makan dengan pajak ho­tel. Penolakan ini dika­renakan penghasilan ru­mah kos tidak sama dengan penghasilan hotel.

Salah seorang pemilik rumah kos di Jalan Gajah Air Tawar Padang, Zul­baidah mengungkapkan bahwa dirinya sangat ti­dak setuju dengan Pera­turan Daerah (Perda) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota (Pem­ko) Padang.

“Kami sangat tidak setuju kalau pajak kos disamakan dengan pajak hotel,” ujarnya, , Rabu (23/9).

Lanjutnya, kos-kosan hanya mendapatkan hasil tiap bulan saja, sedangkan hotel dihitung perharinya. Jika dibandingkan kos dan hotel jelas peng­ha­silan hotel jauh lebih tinggi. Rumah kos dilihat dari harga kamar per­bulanya hanya 400-500 ribu sedangkan harga kamar hotel perharinya mencapai 300-500 ribu. Perbedaan harga itulah yang menjadi alasan ketidak setujuan kami sebagai pemilik rumah kos.

Sebelumnya, Plt Kepa­la Satpol PP, Addy Asri mengatakan sesuai peraturan Daerah (Perda) Padang No 23 Tahun 2012 tentang pengelolaan rumah kos, kamar kos yang melebihi 10 kamar harus memiliki izin.

“Kami akan mela­ku­kan penertiban terhadap kamar-kamar kos yang tak memilik izin,” ujarnya.

Lanjutnya, saat ini rumah-rumah kos di Pa­dang  hanya memiliki izin mendirikan bangunan saja (IMB). Ke depanya perlu diberlakukan izin bangunan dan izin khusus lainya.

Menurut dia, rumah-rumah kos merupakan suatu usaha yang meng­hasilkan bagi pemiliknya, maka perlu untuk me­ning­katkan pendapatan asli daerah (PAD).

Selain memiliki IMB, pemilik rumah kos di Air Tawar juga perlu me­ngurus izin usaha memi­liki rumah kos, walaupun memiliki satu kamar saja. Sedangkan bagi kos yang memiliki lebih dari 10 kamar akan dikenakan pajak seperti hotel. (h/mg-rul)

Akses harianhaluan.com Via Smartphone harianhaluan.com/mobile

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
  • Senin, 11 Mei 2015 - 19:48:29 WIB

    Data Warga Miskin BPS dan Kelurahan Harus Disamakan

    PADANG, HALUAN – Pen­da­taan masyarakat miskin berbeda dengan data antara di kelurahan dan di Badan Pusat Statistik (BPS). Maka, perlu Pemutakhiran Basis Data Terpadu (PBDT) 2015 program perlindungan s.

  • Selasa, 05 Mei 2015 - 18:34:04 WIB

    Tahun Ini, Ujian Paket B Disamakan Sekolah Umum

    PADANG, HALUAN — Sebanyak 233 siswa paket B di Kota Padang, hari ini Rabu (6/5) terakhir melaksanakan Ujian Nasional (UN), yang dilaksanakan oleh delapan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dan satu.


KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]