MENTERI ATR/BPN SOFYAN DJALIL SAMBANGI KPK

KPK Bidik Pejabat Calo Tanah


Sabtu, 24 September 2016 - 03:33:55 WIB
KPK Bidik Pejabat Calo Tanah Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Sofyan Djalil (kanan) dan Wakil Ketua KPK Laode Muhammad Syarief (kiri) berjalan keluar ruangan seusai melakukan pertemuan di gedung KPK, Jakarta, Jumat (23/9). (ANTARA)

PejabaT jadi calo tanah? Sudah tak rahasia lagi. Karena hal ini bisa disejalankan dengan program pembangunan infrastruktur. Modus yang sering terjadi, sebelum program diekspose ke publik, sang pejabat sudah kasak kusuk mencari pemilik tanah di lokasi yang akan dibangun, agar dapat harga lebih murah. 

JAKARTA, HALUAN – Masih banyaknya oknum pejabat yang menjadi calo tanah, ternyata jadi keresahan bagi Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Badan Perta­nahan Nasional (ATR/BPN) Sof­yan Djalil. Karena itu, Jumat (23/9), Sofyan menyambangi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan bertemu dengan Wakil Ketua KPK Laode Muhammad Syarief.

Selain soal calo tanah, keda­tangan Sofyan Djalil ke KPK adalah untuk membahas sejumlah perma­salahan terkait pengurusan tanah di kementerian tersebut yang selama ini dinilai masih lama. Termasuk membicarakan percepa­tan reformasi di bidang agraria.

Wakil Ketua KPK, Laode mengatakan, sejak lima tahun lalu KPK sudah mengkaji persoalan pertanahan bersama kementerian ATR/BPN. KPK ingin menginven­tarisasi persoalan di bidang tanah. 

“Tentang transparansi dan akuntabilitas pengelolaan di ATR/BPN termasuk misalnya HGU (hak guna usaha), termasuk peningkatan hal-hal yang berhu­bu­ngan dengan sertifikat orang perorangan,” ujar Loade di KPK, Jakarta, Jumat (23/9) seperti dilansir kompas.com.

“Bahkan yang berhubungan dengan pencatatan kekayaan negara yang dikelola Agraria Tata Ruang dan BPN,” tambah dia.

Ketika disinggung masih ada­nya oknum pejabat di kemen­terian ATR/BPN yang menjadi calo dalam proses jual beli tanah warga, Laode mengatakan, ma­salah tersebut juga menjadi salah satu pembahasan dalam perte­muan ini. “Itu yang dibicarakan detail,” kata dia.

KPK, lanjut Laode, mendu­kung langkah kementerian ATR/BPN untuk melakukan penin­dakan tegas jika ada oknum pejabat menjadi calo tanah.

“BPN dan KPK membicarakan khusus soal pejabat yang jadi calo. Kami di KPK sangat mendu­kung langkah pak menteri, dan kami tidak takut untuk menindak. Oleh karena itu kami kerja sama dengan pak menteri,” kata Laode.

Hal tersebut diakui Sofyan Djalil. Kedatangannya ini untuk membicarakan kerja sama untuk mempercepat reformasi di Kemen­terian Agraria dan Tata Ruang/BPN. “Untuk reformasi BPN yang sudah dilaksanakan sebelumnya ada beberapa hal yang harus kerja sama dengan KPK, dalam rangka mempercepat reformasi BPN,” ujar Sofyan.

Sofyan mengatakan, selama ini proses pengurusan berkas di BPN membutuhkan waktu cukup lama. Oleh karena itu, koordinasi yang dilakukan dengan KPK bertujuan untuk menemukan langkah tepat serta pengawalan proses administrasi di bidang pertanahan tetap terlaksana.

“Jadi, misal masalah-masalah seperti mempercepat prosedur agar lebih cepat, HGB lebih cepat, dan proses administrasi,” kata dia. (h/ald)

Akses harianhaluan.com Via Smartphone harianhaluan.com/mobile

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]