Remisi Merusak Rasa Keadilan Publik


Senin, 26 September 2016 - 01:35:26 WIB

JAKARTA, HALUAN — Terpidana korupsi jaksa Urip Tri Gunawan dihukum 20 tahun penjara. Apabila mengikuti rezim remisi saat ini, maka ia bisa bebas saat baru menjalani masa pemidanaan 8 tahun di penjara. Adilkah?

Banyaknya remisi yang didapat itu berdasarkan Ke­putusan Presiden No 174 Ta­hun 1999 tentang Remisi. Di Keppres itu, seorang nara pidana dalam satu tahun bisa mendapatkan banyak jenis remisi, seperti remisi 17 Agus­tus, remisi hari raya dan remisi tambahan. Keppres itu dinilai sudah tidak sesuai dan perlu direvisi.

“Keppres 174/1999 terlalu banyak menampung model remisi. Ini bisa ditinjau. Ini lebih penting ditinjau, kebanya­kan,” kata ahli hukum Dr Zainal Arifin Mochtar.

Hal itu disampaikan dalam focus group discussion (FGD) Road Map Penegakan Hukum Indonesia yang digelar Kemen­kum di Hotel Rancamaya, Bogor, Jumat-Sabtu (23-24/9/2016). Hadir dalam pertemuan itu para pakar di bidangnya seperti, Prof Mahfud Md, Prof Muladi, Prof Yuliandri, Prof Hibnu Nugroho, Prof Adji Samekto, Zainal Arifin Moech­tar, Prof Runtung Sitepu, dan Refly Harun.

“Kami pernah mencoba menghitung kasus Urip Tri Gunawan yang dihukum 20 tahun. Kalau dihitung dengan jumlah remisi-remisi yang harus diterima, dia hanya men­jalanai hukuman 8 tahunan dari semua hukuman 20 tahun yang harus diterimanya. Semua jenis remisi itu didapatkan,” ucap Zainal.

Urip dihukum karena me­ne­rima suap dari Artalyta Suryani di kasus BLBI. Ayin dihukum 4,5 tahun penjara.

“Memang ini yang bisa merusak kepercayaan orang, merusak rasa keadilan publik. Ngapain dikasih 20 tahun kalau menghuni berapa tahun sudah keluar. Apalagi banyak alasan-alasan yang bisa dibuat,” cetus Zainal.

Selain jenis remisi yang cukup banyak, syarat nara­pidana mendapatkan remisi juga dipertanyakan. Pihak LP dinilai harus selektif membe­rikan syarat kelakuan baik.

“Ngajarin ngaji atau apa semua bisa dikonversi jadi syarat mendapatkan remisi. Yang begini-begini ini jangan-jangan di keppresnya harus dilihat,” kata pengajar Univer­sitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta itu.

Dengan pertimbangan di atas, maka Zainal menilai pemerintah lebih penting mere­visi Keppres Nomor 174/1999, daripada merevisi PP 99/2012. Setelah perdebatan berjalan cukup lama, di ujung FGD, forum menyetujui merevisi PP 99/2012 kecuali untuk ter­pidana korupsi.

Namun gagasan memang­kas jenis remisi tidak disetujui Prof Muladi. Guru besar Uni­versitas Diponegoro (Undip) Semarang itu menilai jenis remisi dalam satu tahun sudah tepat.

“Kalau saya orientasinya bukan itu, orientasi saya adalah berkelakuan baik, itu yang paling penting. Remisi bukan hanya reward tapi hak, itu penting sekali. (Jenis remisi) tetap, tapi pelaksanaannya lebih selektif. Itu intinya,” kata mantan Menteri Kehakiman di tempat yang sama.

Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 174 Tahun 1999 tentang Remisi, saat ini narapidana berhak menda­patkan remisi dalam setahun: Remisi Umum yang diberikan pada hari peringatan Hari Kemerdekaan, RI. Remisi Umum Susulan yang diberikan kepada narapidana dan anak pidana yang pada tanggal 17 Agustus telah menjalani masa penahanan paling singkat 6 bulan dan belum menerima putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Remisi khusus yang dibe­rikan pada hari besar keaga­maan yang dianut oleh narapi­dana dan anak pidana yang bersangkutan. Jika terdapat lebih dari satu macam hari besar keagamaan dalam setahun untuk suatu agama tertentu, maka akan dipilih hari besar yang paling dimuliakan oleh penganut agama yang bersangkutan. Remisi khusus susulan yang diberikan kepada narapida dan anak pidana yang pada hari besar keagamaan sesuai dengan agama yang dianutnya telah menjalani masa penahanan paling singkat 6 bulan dan belum menerima putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap

Remisi Tambahan yaitu apabila narapidana atau anak pidana yang bersangkutan selama menjalani pidana berbuat jasa kepada negara, melakukan perbuatan yang bermanfaat bagi negara atau kemanusiaan; dan melakukan perbuatan yang membantu kegiatan pembinaan di Lem­baga Pemasyarakatan (LP). (h/dtc)

Akses harianhaluan.com Via Smartphone harianhaluan.com/mobile

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
  • Rabu, 17 Juni 2020 - 11:52:35 WIB

    Wow! Divonis 13 Tahun Penjara, M Nazaruddin Dapat 49 Bulan Remisi

    Wow! Divonis 13 Tahun Penjara, M Nazaruddin Dapat 49 Bulan Remisi HARIANHALUAN.COM - Mantan Bendahara Umum Partai Demokrat M. Nazaruddin bebas dari Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Sukamiskin, Bandung, Jawa Barat. Namun Nazar belum bebas murni, melainkan mendapatkan program Cuti Menjelang Beb.
  • Selasa, 26 Mei 2020 - 14:38:07 WIB

    Gayus Tambunan Dapat Remisi, Yasonna Dikecam

    Gayus Tambunan Dapat Remisi, Yasonna Dikecam HARIANHALUAN.COM - Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI) mengecam pemberian remisi khusus Lebaran 2020 kepada terpidana korupsi Gayus Tambunan. Mantan pegawai negeri sipil (PNS) Direktorat Jenderal Pajak itu diberi penguran.
  • Senin, 25 Mei 2020 - 12:49:08 WIB

    Remisi Gayus Lebih Tinggi dari Abu Bakar Ba'asyir

    Remisi Gayus Lebih Tinggi dari Abu Bakar Ba'asyir HARIANHALUAN.COM -  Gayus Tambunan dan Abu Bakar Ba'asyir merupakan dua dari 105.325 narapidana di seluruh Indonesia yang mendapatkan remisi di Hari Raya Idulfitri 1441 Hijriah dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (K.
  • Ahad, 24 Mei 2020 - 09:47:42 WIB

    105.325 Napi Terima Remisi Khusus Lebaran, 365 Orang Langsung Bebas

    105.325 Napi Terima Remisi Khusus Lebaran, 365 Orang Langsung Bebas HARIANHALUAN - Sebanyak 105.325 narapidana dan anak beragama Islam dari seluruh Indonesia menerima pengurangan masa pidana atau hak remisi khusus (RK) Lebaran 2020..
  • Sabtu, 17 Agustus 2019 - 18:31:13 WIB

    Dapat Remisi Bebas, Maradona dan Napi Lain Sujud Syukur Depan Lapas

    Dapat Remisi Bebas, Maradona dan Napi Lain Sujud Syukur Depan Lapas BANTEN, HARIANHALUAN.COM - Enam orang narapidana melakukan sujud sukur di depan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Klas IIA Serang setelah mendapatkan remisi bebas bersyarat di HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-74, Jumat (1.

KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]