Menkominfo Dinilai Diskriminatif kepada BUMN Telekomunikasi


Senin, 26 September 2016 - 01:44:45 WIB
Menkominfo Dinilai Diskriminatif kepada BUMN Telekomunikasi Ketua Federasi Serikat Bekerja BUMN, Wisnu Adhi Wuryanto

JAKARTA, HALUAN — Federasi Serikat Pekerja BUMN Strategis menilai Menteri Komunikasi dan Informasi (Menkominfo), Rudiantara buang badan dan diskriminatif dalam membuat regulasi telekomunikasi di Indonesia.

Melalui Kepala Hu­mas­nya, Rudiantara menuding Ketua FSP BUMN Strategis salah alamat dalam menilai Menkominfo yang meng­abai­kan komitmen dengan DPR-RI dalam pembuatan regulasi berbagi jaringan (network sharing) yang merugikan BU­MN Telekomunikasi dan me­nyebutkan bahwa itu tang­gung jawab Menko Pereko­no­mian. Karena itu, Wisnu Adhi Wuryanto menilai tudingan Rudiantara itu semakin mem­pertegas karut-marutnya pe­nga­turan industri tele­ko­mu­nikasi di Indonesia.

“Agak ironis kalau peni­laian itu dianggap salah ala­mat karena objek yang men­jadi masalah adalah mengenai industri telekomunikasi. Me­ngapa harus melempar tang­gung jawab kepada Menko Pe­rekonomian? Yang bertang­gung jawab terhadap masalah ter­sebut adalah kementerian tek­nis,” ujar Ketua FSP BUMN Stra­tegis, Wisnu Adhi Wur­yan­to melalui siaran persnya yang diterima Haluan, Sabtu (24/9).

Menurutnya, alasan Ke­men­­terian Kominfo bahwa pem­­­bahasan usulan peru­ba­han Peraturan Pemerintah (PP) 52 dan PP 53 tentang Ber­bagi ja­ringan tersebut di ba­wah ko­ordinasi Menko Pere­ko­­no­mi­an mungkin ada be­nar­­­nya. Na­mun, prosesnya men­­jadi agak aneh jika Menko Pe­­reko­no­mian yang bergerak ka­­rena proses pembuatan atau pe­rubahan PP lazimnya dari de­partemen/kementerian tek­nis.

“Barangkali benar infor­masi yang kami terima bah­­­wa usulan Revisi PP 52/2000 dan PP 53/2000 awalnya diajukan secara diam-diam oleh Men­ko­minfo sebagai inisiator ke­pada Presiden tanpa melewati kementerian terkait sesuai II No. 12/2011 tentang Pem­ben­tukan Pera­turan Perundang-undangan dan Peraturan Pre­siden No. 87/2014. Menko Pereko­­no­mian, Darmin Nasu­tion kan baru dilibatkan se­telah konsep perubahan PP tersebut dikem­balikan oleh Presiden,” tutur Wisnu.

Sesuai berita media bebe­rapa waktu lalu bahwa konsep perubahan PP No. 52/2000 tentang Penyelenggaraan Tele­komunikasi yang harusnya dikonsultasikan dulu dengan DPR tersebut memuat ke­ten­tuan baru mengenai berbagi jaringan.

Wisnu berpendapat, jika ke­bijakan tu jadi dilak­sa­na­kan, tiap operator tele­ko­mu­nikasi di Indonesia wa­jib mem­bagi jaringannya ke­pa­da ope­rator lain (kom­pe­titor). Mo­del berbagi jaringan yang ber­sifat wajib itu belum dike­nal dalam UU No. 36/1999. Karena itu, pihaknya akan menyiapkan permo­ho­nan pe­ninjauan kembali ke MA jika perubahan PP itu terbit.

Terkait regulasi berbagi jaringan, bila dianalogikan dengan bisnis penerbangan, berbagi jaringan itu seperti, misalnya Lion Air yang punya armada banyak diwajibkan regulator membagi kursinya untuk mengangkut penum­pang maskapai lain yang menjadi pesaingnya. Padahal, infrastruktur atau alat pro­duksi adalah keunggulan uta­ma bisnis. Aset itulah yang menjadi modal sebuah peru­sahaan untuk bersaing di arena bisnis yang kompetitif.

“Kami rasa Menkominfo sekarang sangat tidak kreatif dalam menyehatkan industri telekomunikasi. Coba lihat di lapangan, hampir tidak ada isu apa pun yang terkait de­ngan penetrasi maupun la­yanan kepada konsumen. BU­MN Telekomunikasi sudah berbisnis sesuai jalur dengan jangkauan layanan semakin luas, tidak pernah terpancing untuk menerapkan predatory pricing  untuk membuat per­saingan kurang sehat, senan­tiasa membangun jaringan dan memodernkan teknologi, kok akan diobok-obok dengan regulasi berbagi jaringan dan tarif interkoneksi dari Kemen­terian Kominfo. Padahal, ka­lau mau lebih kreatif dan berani, harusnya Kementerian Kominfo bisa mencari penda­patan negara yang lebih besar hasilnya, bukan dengan me­nge­luarkan regulasi yang ber­potensi menurunkan pen­da­patan BUMN. Misalnya, me­maksa Google membuka kan­tor tetap di Indonesia se­hingga omzet iklan digitalnya yang triliunan per tahun itu bisa dikenakan pajak,” kata Wisnu.

Ia menyebutkan, operator te­lekomunikasi di Indonesia sa­at ini sudah sangat terpukul atas kehadiran pemain baru yang disebut Over The Top (OTT). Pendapatan telepon voice dan SMS terus anjlok dari ta­hun ke tahun akibat adanya apli­kasi Over The Top. Semua Ope­rator mengalami hal itu se­hingga mestinya para ope­rator bersatu menghadapi invasi OTT dan Pemerintah menyo­kong­nya dengan kebi­ja­kan-ke­bijakan yang pro-operator Indonesia. Seba­liknya, dengan kebijakan yang timpang, se­per­ti berbagi jari­ngan dan pe­netapan tarif interkoneksi yang merugikan salah satu operator dan me­nguntungkan operator lain­nya, malah mem­buat  kega­duhan  yang seharus­nya tidak perlu terjadi.

Pembiaran OTT, kata Wis­nu, salah satu indikasinya ialah proses pengambilan masukan dari masyarakat yang begitu lama setelah Surat Edaran No. 3/2016 keluar pada 31 Maret 2016. Inti surat itu menerangkan bahwa Ke­men­terian Kominfo akan mener­bitkan Peraturan Menteri yang mengatur OTT.

“Kesan diskriminatif terli­hat di sini. Untuk revisi PP 52/2000 dan PP 53/2000, Ko­minfo main petak umpet tanpa mengambil masukan dari ma­syarakat dan konsepnya lang­sung sampai kepada presiden. Padahal, isinya berpotensi merugikan BUMN. Sementara untuk Peraturan Menteri ten­tang OTT, walau sudah lebih dari 6 bulan, Menkominfo mengeluarkan surat edaran belum juga memutuskan. Aki­batnya, saat Menteri Ke­ua­ngan memburu pajak Google, Menkominfo terkesan tergo­poh-gopoh dan hanya bisa  mengimbau Google untuk  membayar pajak. Men­ko­minfo kita ini terkesan lembut kepada pihak asing, tapi galak kepada BUMN,” kata Wisnu. (h/dj)

Akses harianhaluan.com Via Smartphone harianhaluan.com/mobile

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA

KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]