Kisruh Tanah Kaum Makboed, Pemprov Diminta Tak Tutup Mata


Senin, 26 September 2016 - 02:06:04 WIB

PADANG, HALUAN — Pemko Padang meminta Pemprov Provinsi Sumbar untuk turun tangan dalam membantu penyelesaian kisruh persoalan tanah yang melibatkan masyarakat Koto Tangah dengan Kaum Makboed. Pasalnya, tanah Verponding 1794 ini dulunya adalah tanah pemerintah provinsi yang disertifikatkan oleh penduduk Kota Padang.

Walikota Padang, Mahyeldi Ansharullah mengatakan, per­soalan tanah antara masyarakat Koto Tangah di empat kelurahan (Bungo Pasang, Aie Pacah, Dadok Tunggul Hitam dan Koto Panjang Ikur Koto) dengan ahli waris kaum Makboed, diakui telah membuat keresahan di tengah masyarakat. Hal ini perlu ada penyelesaian yang kongkrit.

Terkait perkara tanah yang sudah dimasuki oleh kepentingan oknum aparatur negara ini, Pemko Padang sendiri akan membantu secara hukum. “Ribut-ribut soal tanah di Koto Tangah ini telah membuat masyarakat resah. Saya sebagai walikota bertanggung jawab atas ketentraman masya­rakat,” ujar Mahyeldi saat me­nyam­paikan kata sambutan pada pembukaan MTQ Kota Padang di Kampus UPI YPTK, Sabtu (24/9) malam.

“Pemko Padang akan mem­bantu masyarakat Koto Tangah yang tanahnya berperkara secara advokasi. Saya akan berada di depan, karena ada oknum pe­tinggi aparatur negara yang mem­permainkan tanah ma­syarakat,” tegasnya lagi.

Ia memastikan, bantuan hu­kum akan dilaksanakan dalam wak­tu dekat ini setelah me­mang­gil perwakilan masyarakat Koto Tangah. “Saya baru pulang dari Mekkah. Saya panggil dulu per­wakilan dari masyarakat Koto Tangah, sampai di mana per­kembangan persoalan tanah ini. Setelah itu, baru akan dibahas langkah apa yang akan diambil,” kata Mahyeldi.

Senada dengan itu, Wakil Walikota Padang, Emzalmi akan mendukung masyarakat Koto Tangah untuk mendapatkan hak mereka yang telah legal secara hukum tata negara. Pasalnya, sebagian besar tanah yang di­klaim oleh ahli waris kaum Makboed telah bersertifikat.

“Pasti kita akan membantu masyarakat yang haknya telah diganggu. Ada sekitar 4.500 lebih sertifikat sah yang dikantongi masyarakat, tetapi oleh Lehar dianggap tidak sah, karena ser­tifikat tersebut terbit di atas tanah Lehar (ahli waris kaum Makboed-red),” kata Emzalmi kepa­da Ha­luan.

Emzalmi juga mendesak Pem­prov Sumbar untuk turut mem­bantu Pemko Padang dalam pro­ses hukum nantinya. Pasalnya, dulu tanah verponding 1794 yang diperkarakan ini diserahkan ne­gara kepada pemerintah provinsi setelah Kemerdekaan RI 1945. Setelah itu, pemprov memberikan tanah ini kepada masyarakat Kota Padang.

Emzalmi juga mengatakan, sertifikat yang telah dikantongi masyarakat ini harus menjadi perhatian khusus bagi Pemprov Sumbar. “Jangan pemprov me­nutup mata atas kondisi yang berkembang sekarang dan me­nye­rahkan ini kepada Pemko Padang saja,” pungkasnya.

“Legalitas tanah ini keluar atas rekomendasi pemerintah pro­vinsi. Ini harus menjadi perhatian khusus bagi Pemprov Sumbar. Saya tidak ingin masyarakat Koto Tangah dirugikan oleh klaim satu orang saja (Lehar-red),” katanya.

Tokoh masyarakat Koto Ta­ngah, Sofyan Dt Bejo me­ngata­kan, tanah yang diklaim oleh ahli waris kaum Makboed dengan luas 765 hektare tersebut tidak benar. Kepemilikan tanah Kaum Mak­boed hanya seluas 2,5 hektare di Dadok Tunggul Hitam dan se­karang juga sudah dipegang oleh ahli warisnya.

“Tanah ahli waris Kaum Mak­boed itu cuma 2,5 hektare. Itupun sudah dimiliki oleh mereka. Masyarakat marah, karena ahli waris Kaum Makboed semena-mena mencaplok dan mengklaim tanah masyarakat dengan luas 765 hektare. Hal ini juga diamini oleh Pengadilan Negeri Padang,” kata Sofyan Dt Bejo.

Dijelaskannya, dalam perkara perdata No. 90/1931 antara NV. Exploitatie Van Onroerende Goe­reden (perusahaan karet milik Pemerintah Belanda yang meng­klaim tanah Makboed dan Oe­soes), luas tanah yang diper­karakan hanya 2,5 hektare di Dadok Tunggul Hitam dan me­mang dimenangkan oleh Mak­boed, yang saat itu menjabat sebagai wali kampung Dadok Tunggul Hitam.

“Ini jelas mengada-ngada. Dulu di pengadilan Belanda memang Makboed yang menang tahun 1931. Tetapi, tanahnya hanya 2,5 hektar. Tapi, kenapa sudah menjadi 765 hektar saja sekarang. Kemudian kenapa Pe­nga­dilan Negeri Padang me­mu­tuskan saja tanpa melihat do­ku­men tahun 1931. Pasti ada oknum yang bermain dalam masalah tanah ini,” tegas Datuak Bejo.

Ditambahkannya, tahun 1982 dilakukan sita jaminan oleh Pengadilan Negeri Padang, wa­laupun perkaranya berjalan pada tahun 1931. Namun, sita jaminan itu tetap dilakukan oleh PN Pa­dang. Kemudian pada tahun 2010, objek perkara yang dila­kukan sita jaminan tersebut berubah menjadi empat kelurahan di atas tanah seluas 765 hektare.

Salah satu Ahli Waris Oesoes yang juga bersama Makboed ber­perkara dengan NV. Ex­ploi­tatie Van Onroerende Goereden, Abdul Wahab Malin Marajo me­ngatakan, tanah yang berperkara dengan Belanda itu hanya 2,5 hektare dan itupun tanah ma­syarakat Ke­lurahan Dadok Tung­gul Hitam. Karena Makboed adalah wali kampung dan Oesoes adalah Ninik Mamak Kampung, makanya me­reka berdua yang maju melawan Belanda di pe­ngadilan tahun 1931 tersebut. (h/mg-ang)

Akses harianhaluan.com Via Smartphone harianhaluan.com/mobile

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
  • Jumat, 18 Maret 2016 - 03:54:12 WIB
    Sejumlah Anggota Lapor ke DPRD

    Kisruh di Kopanbapel Teluk Bayur

    PADANG, HALUAN — Sejumlah anggota Koperasi Angkutan Barang Pelabuhan (Ko­panbapel) Teluk Bayur Padang mendatangi Gedung DPRD Kota Padang Kamis (17/3). Mereka menyampaikan, banyak pel­ang­garan dilakukan pengurus Kopanb.
  • Rabu, 06 Januari 2016 - 03:06:49 WIB

    Fraksi Gerindra Semakin Kisruh

    PADANG, HALUAN — Badan Kehormatan (BK) DPRD Kota Padang menilai tindakan pelaporan Ketua DPRD Kota Padang, Erisman terhadap anggota DPRD Kota Padang, Emnu Azamri yang sama-sama berasal dari fraksi Gerindra tidak akan mencid.
  • Kamis, 16 April 2015 - 19:01:31 WIB

    Kisruh AKBP Berujung ke Pengadilan

    Padang, Haluan — Kis­ruh AKBP dan STIE-KBP ter­kait yayasan yang me­nge­lo­lanya, kembali muncul ke permukaan. Fauzan Bakh­tiar dan Lita Bakhtiar, kembali menggugat Yayasan Lembaga Pembangunan Nasi.

KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]