Mendagri: Empat Daerah Disorot KPK


Selasa, 27 September 2016 - 02:27:30 WIB

JAKARTA, HALUAN — Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo mengatakan, setidaknya ada empat daerah yang menjadi perhatian serius Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena praktik korupsi yang tinggi.

“KPK menyoroti pe­me­rintahan daerah di Sumut (Sumatera Utara), Riau, Ban­ten dan Papua. Apakah nanti mekanismenya akan me­ngutus perwakilan atau se­perti apa, tapi ini peringatan,” ujar Tjahjo di Hotel Bo­robudur, Jakarta Pusat, Senin (26/9).

Tjahjo mengingatkan ke­pala daerah untuk me­nge­dapkan transparansi kare­na Kemendagri dan KPK sudah berkoordinasi untuk pe­ning­katan pengawasan penye­lenggaraan pemerintahan daerah.

Tjahjo pun me­nyin­g­gung pemerintah daerah yang di­nilai gagal men­jalankan pe­ngawasan pe­ny­elenggaran pemerintahan. Dia bilang, masih banyak kepala daerah yang tak paham peraturan.

“Masih banyak kepala daerah belum paham adanya aturan berkaitan undang-undang, Perda di pe­merin­tahannya sendiri, merasa tidak bertanggungjawab,” tutur Tjahjo.

Pemerintah pusat, kata Tjahjo, berkomitmen me­mangkas peraturan di tingkat daerah yang tumpang-tindih dan menyebabkan inefisiensi birokrasi. Upaya itu juga untuk meningkatkan efe­k­tivitas dan memperkuat oto­nomi daerah.ý

“Negara ini negara hu­kum, bukan negara pe­run­dang-undangan. Se­banyak 43 ribu undang-undang dalam bentuk Permen, Pergub dan lain-lain yang melingkupi itu akan dipangkas dengan baik,” ucapnya. (h/okz)

Akses harianhaluan.com Via Smartphone harianhaluan.com/mobile

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
  • Rabu, 08 Januari 2020 - 23:30:00 WIB

    Natuna Diusulkan jadi Provinsi Khusus, Kemendagri: Tidak Mungkin

    Natuna Diusulkan jadi Provinsi Khusus, Kemendagri: Tidak Mungkin Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Akmal Malik menyatakan usulan soal Natuna dijadikan provinsi tidak mungkin dilakukan. Kendati begitu, Kemendagri masih menghargai usulan tersebut..
  • Senin, 10 April 2017 - 20:27:00 WIB

    Mendagri: Tak Ada Pembentukan DOB Tahun ini

    JAKARTA, HALUAN - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo meminta maaf karena pembentukan daerah otonomi baru (DOB) belum bisa dilakukan tahun ini..
  • Jumat, 22 Juli 2016 - 03:34:58 WIB

    Mendagri: Dana Hibah Rawan Korupsi di Daerah

    Mendagri: Dana Hibah Rawan Korupsi di Daerah JAKARTA, HALUAN — Men­teri Dalam Negeri (Men­da­gri) Tjahjo Kumolo me­nye­butkan tiga area rawan ko­rupsi yang menjerat peja­bat di daerah hingga saat ini, di­antaranya adalah dana ban­tuan sosial (bansos). “Area.
  • Selasa, 31 Mei 2016 - 04:48:21 WIB
    RUU Pilkada

    Mendagri: DPR Setuju Mundur

    Mendagri: DPR Setuju Mundur JAKARTA, HALUAN – Menteri Dalam Negeri (Men­dagri) Tjah­jo Kumolo mengklaim bahwa DPR sudah setuju mundur jika ada anggota DPR/DPD/DPRD maju mencalonkan diri dalam pemilihan kepala daerah (pil­kada)..
  • Senin, 28 Desember 2015 - 03:08:12 WIB

    Mendagri: Buang Mental Priayi

    JAKARTA, HALUAN — Kementerian Dalam Negeri berjanji terus meningkatkan kinerjanya pada 2016. Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, me­ngatakan hal itu sebagai komitmen pihaknya se­bagaimana nawacita Presiden Joko Widodo..
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]