Pemindahan P3D Mentawai dan Pasbar Terancam Batal


Selasa, 27 September 2016 - 02:57:00 WIB

PADANG, HALUAN — Serah­terima Personil Pendanaan, Prasarana dan Dokumen (P3D) pengalihan aset Kabupaten Kepulauan Mentawai dan Pa­saman Barat (Pasbar) ke Provinsi Sumbar terancam ditunda. Pa­salnya, neraca pencatatan aset kedua daerah belum valid. Dari hasil pen­da­taan sementara, jumlah aset kabu­paten/kota yang akan beralih ke provinsi Rp2,1 triliun.

Kepala Biro Pengelolaan Aset Daerah H Novrial me­ngatakan, untuk Pasbar dan Mentawai pihaknya tidak me­yakini angka yang ada, karena terjadi perbedaan antara jum­lah pencatatan aset di sekolah dengan pencatatan di Dinas Pendidikan (Disdik), serta pencatatan di kabupaten Di­nas Pendapatan, Pe­ngelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA). “Kami tidak meyakini vali­ditas angka dari dua daerah ini karena secara spesifik pen­catatan angka ini ada tiga, DPPKA, Disdik, dan sekolah ini berbeda. Seharusnya yang kami percayai utama adalah angka sekolah, karena di seko­lahlah realita ada atau ti­daknya aset ini,” jelasnya.

Ia juga menyatakan, karena aset sekolah akan berpindah ke provinsi, tentu pihaknya harus mempercayai data yang ada di sekolah, namun karena ang­kanya masih berbeda, pi­haknya meminta agar diko­reksi kembali. Karena mung­kin saja, aset ada yang di­alih­kan ke SKPD lain dan luput mencatat mutasi asetnya, atau ada aset yang rusak dan dile­takkan di gudang.

“Hari ini, mungkin Gu­ber­nur akan layangkan surat ke bu­pati walikota untuk me­nyel­esaikan masalah ini agar cepat selesainya. Dengan adanya surat dari Gubernur, per­ma­salahan dapat dituntaskan. Daerah diberi tengat waktu hingga 28 September 2016, karena pada tanggal 3 Oktober 2016 sesuai dengan rencana akan dilakukan penan­da­ta­nganan berita acara serah teri­ma P3D pada Guber­nur,” jelasnya.

Kabag Pengelolaan Aset Daerah Budiyarma me­nam­bahkan, untuk Mentawai dan Pasbar, memang tidak cocok pencatatannya. Jadi kalau misalnya tidak bisa memenuhi hingga 28 September, yang urusan Dikmen ditunda dulu. Jadi dua kabupaten yang ber­masalah ini sama per­soa­lan­nya, yakni soal pencatatan Dikmen. “Makanya diminta menyelesaikan secara interen dulu, jadi di tunda dulu sampai selesai masalahnya. Tapi yang 17 kabupaten kota tetap jalan, hanya dua daerah itu saja yang ditunda urusan Dikmennya,” ujarnya.

Pada pencatatan neraca 31 Desember 2014, jumlah asset kabupaten/kota yang akan beralih ke provinsi senilai Rp1,8 triliun. Setelah rekon tahap dua yang dilakukan beberapa hari lalu, untuk mengakomodasi belanja mo­dal yang masuk ke masing-masing urusan tersebut di APBD 2015 dan APBD se­mester 1 2016 jumlah aset kabupaten/kota yang akan beralih ke provinsi bertambah menjadi Rp2,1 triliun.

“Jadi, ang­ka Rp2,1 triliun sudah me­nun­jukkan angka indikatif dari jum­lah aset yang akan dipindahkan dari ka­bupaten kota ke provinsi, hingga se­mester 1 2016,” ulasnya.

Diberitakan sebelumnya, se­kitar Rp1,8 triliun aset ka­bupaten/kota akan berpindah dan dikelola oleh provinsi. Penyerahan akan dilakukan 2 Oktober 2016. Dari hasil inven­tarisasi sementara, aset pem­prov saat ini Rp8,9 triliun.

 Jika digabungkan, aset Pemprov berjumlah lebih ku­rang Rp9,8 triliun. Pendataan aset itu sesuai UU Nomor 23 tahun 2014 tentang Peralihan Uru­san Dari Kabupaten/Kota ke Provinsi.

Dari hasil verifikasi ke la­pangan, ada kabupaten/kota tertentu yang aset pada da­tanya tidak cocok dengan bukti fisik.  (h/rin)

Akses harianhaluan.com Via Smartphone harianhaluan.com/mobile

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
  • Sabtu, 20 Mei 2017 - 16:03:04 WIB

    Pemindahan Pedagang Inpres III Kembali Ditunda

    PADANG, HALUAN -- Sebelumnya Pemerintah Kota (Pemko) Padang melalui Dinas Perdagangan memastikan pedagang akan menempati Pasar Inpres III pada minggu ketiga bulan Mei. Namun terpaksa kembali ditunda, sebab bangunan pasal ters.
  • Kamis, 20 Oktober 2016 - 03:25:11 WIB

    Pemindahan Aset Membebani Provinsi

    PADANG, HALUAN — Esti­masi anggaran peme­liharaan aset kabupaten yang berpindah ke provinsi dipastikan akan mem­pengaruhi postur PABD 2017. Untuk itu, perlu per­sia­pan dan antisipasi sejak se­karang..
  • Jumat, 29 April 2016 - 04:09:05 WIB
    Inpres III Dianggarkan Rp84 Miliar

    Pemindahan Pedagang Awal 2017

    PADANG, HALUAN— Se­kitar Rp84 miliar anggaran telah disiapkan dari APBD Padang guna pembangunan Inpres III yang terletak di Pasar Raya Padang. Komisi II DPRD Padang optimis pe­min­dahan bisa dituntaskan pada awal tahun .
  • Selasa, 12 April 2016 - 03:30:24 WIB
    Pasar Bandar Buat Selesai

    Segerakan Pemindahan Pedagang

    PADANG, HALUAN — Politisi DPRD Padang, Gustin Pramona mengimbau Pemko Padang melalui dinas terkait menyegerakan pemindahan pedagang di Pasar Bandar Buat ke tempat baru yang telah disediakan..
  • Selasa, 03 November 2015 - 20:33:09 WIB

    Pemindahan Pedagang ke LPC Masih Menggantung

    PADANG, HALUAN — La­pau Panjang Cimpago (L­PC) Kota Padang sudah selesai dibangun dan pe­dagang sudah bisa menem­pati. Namun, sengketa pe­nem­patan pedagang hingga sekarang belum tuntas, se­hingga.


KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]