TIM PENGKAJIAN KASUS IRMAN MULAI BEKERJA

DPD Undang Ketua RT Hingga Menteri


Selasa, 27 September 2016 - 03:12:04 WIB

JAKARTA, HALUAN — Tim Pengkajian kasus Irman Gusman yang dibentuk Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Senin (26/9) sudah mulai bekerja. Tim akan melakukan pengkajian, pengumpulan dan pendalaman informasi ber­kaitan dengan kasus tertangkap tangan Ketua DPD RI Irman Gusman yang disangka Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terlibat dalam perkara kuota impor gula.

Tim pengkaji ini beranggotakan 10 anggota DPD RI dengan Koordinator Senator Asri Anas. Sembilan anggota tim yang lain terdiri dari M. Iqbal Parewangi, Insiawati Ayus, Hj. Juniwati T. Masjchun Sofwan, Gede Pasek Suardika, H A Hudarni Rani, Djasarmen Purba, Muhammad Afnan Hadikusumo, H Ahmad Subadri, dan Ir Anang Prihantono.  Tim ini dibentuk berdasarkan hasil rapat Panitia Musyawarah DPD dan ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan DPD RI Nomor 01/Pimp./I/2016-2017 tertanggal 19 September 2016.

Dalam melaksanakan tugas­nya, Tim Pengkaji yang berada di bawah pimpinan DPD telah dan akan mengundang sejumlah pi­hak terkait mulai Senin, dan akan berlanjut hingga sepekan ke depan.

Pada hari pertama Senin (26/9), tim sudah mengundang pihak terkait yang mengetahui peristiwa tangkap tangan Irman Gusman, tanggal 17 September lalu, mulai dari Ketua RT Jalan Denpasar, Ajudan Ketua DPD RI, pengawal pribadi, dan petugas penjagaan di kediaman Ketua DPD I yang bertugas pada saat kejadian.

“Kita ingin mengumpulkan informasi dan mendalami kasus ini mulai dari latar belakang hingga terjadinya peristiwa yang disebut KPK sebagai operasi tangkap tangan (OTT) tersebut,” kata Koordinator Tim Pengkaji Asri Anas.

Jurubicara Tim Pengkaji Iqbal Parewangi mengatakan, dalam melaksanakan tugasnya tim ini menganut beberapa prinsip, an­tara lain, objektivitas, keseim­bangan informasi, dan tidak boleh membenturkan antara empati kemanusiaan dengan komitmen penegakan hukum.

Ditegaskan lagi Asri Anas, dalam menjaga keseimbangan dan prinsip keadilan, tim menghim­bau semua pihak untuk tetap menjunjung tinggi azas praduga tidak bersalah (presumption of innocence). Sebab, dari penje­lasan KPK sendiri juga terdapat informasi yang belum klir. Awal­nya dalam jumpa pers Pimpinan KPK disebut Irman Gusman terli­bat memberikan rekomendasi untuk kuota impor gula. Tapi setelah Direktur Utama Bulog dan Menteri Perdagangan membe­rikan klarifikasi bahwa CV SB yang disangkakan memberikan suap kepada Irman Gusman tidak terdaftar sebagai importir gula, KPK kemudian mengatakan kepa­da media bahwa Irman diduga terlibat memperdagangkan penga­ruh untuk urusan distribusi gula impor.

“Jadi harus kita kaji kebenaran informasinya. Ini tugas lembaga, karena Irman Gusman tidak bisa dilepaskan dari DPD,” kata Asri Anas.

Untuk kepentingan mencari informasi yang lengkap dan pengkajian yang mendalam, Tim Pengkajian DPD akan me­ngun­dang semua pihak terkait. Antara lain Menteri Perdagangan, Men­teri Perindustrian, Direksi Bulog, Pimpinan Asosiasi Gula Indo­nesia, Asosiasi Pedagang Gula dan Terigu Indonesia (APEGTI), Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia (APTRI), dan pihak terkait lainnya.

“Undangan untuk semua pi­hak terkait itu sudah kita layang­kan, dan sebagian besar sudah mengkonfirmasikan kehadiran mereka,” ujar Iqbal Parewangi.

Tim Pengkajian akan bekerja selama tiga bulan. “Tetapi dalam dua pekan kita sudah akan dapat membuat simpulan sementara, setelah semua narasumber yang diundang berdiskusi dengan Tim,” ujar Senator dari Sulawesi Selatan ini. (h/rls)

Akses harianhaluan.com Via Smartphone harianhaluan.com/mobile

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA

KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]