KPI, Yuliandre, Problem Penyiaran Kita


Rabu, 28 September 2016 - 02:23:46 WIB
KPI, Yuliandre, Problem Penyiaran Kita Ilustrasi.

Sebagai konsekuensi terbukanya kran demokratisasi di era globalisasi, kehidupan berekspresi di seluruh jengkal bumi semakin menemukan momentumnya. Momen keterbukaan informasi menuntut berbagai adaptasi dan penyesuaian seiring perkembangan teknologi komunikasi massa. Pakar teori masyarakat informasi, Manuel Castells, mengatakan dalam bukunya, Comunication Power (2009), bahwa era globalisasi sebenarnya lebih dicirikan kebebasan informasi di mana-mana ketimbang bertemunya simpul-simpul politik dan arah ekonomi yang menuju perdagangan bebas.

Tesis Castells itu setidak­nya menyiratkan bahwa per­kem­bangan masyarakat yang semakin bergumul dalam ek­stasi komunikasi (meminjam istilah Yasraf Amir Piliang, 2002), adalah wajah terdepan era informasi dan komunikasi. Informasi, bisa menjadi kawan, atau lawan. Melalui berbagai saluran dan media, informasi mewujud sebagai salah satu variabel terpenting pemben­tukan peradaban. Tidak ada lagi orang di dunia yang tidak butuh informasi. Sebanyak itu pula individu menjadi tergan­tung dengan apa pun yang diproduksi media, termasuk media siar.

Lebih jauh, dalam perkem­bangannya, dunia semakin berubah menjadi etalase tran­sparan. Informasi, meminjam istilah Castells, berme­tamor­fosis menjadi jaring laba-laba. Hiruk-pikuk dunia disalurkan ke dalam tabung televisi dan radio, ditulis di media cetak maupun daring, dan diviral­kan melalui media sosial, setiap detik. Risiko terkecil dan terbesar seolah bersama-sama secara gencar menyelip di antara gelombang informasi. Alhasil, tidak saja individu yang harus berani menyor­tirnya, bahkan institusi negara sudah masuk ke dalam taha­pan ‘wajib’ untuk turut dalam gerakan tersistem memilah informasi.

KPI dan Posisi Dilematis

Di negara ini, berbagai institusi didirikan dengan berbagai maksud. Di era rezim otoriter, fungsinya diarahkan sebagai agen kontrol kekua­saan. Pierre Bourdieu menye­butnya sebagai Institutional State Aparatus (ISA), yang je­las-jelas sebagai perpanjangan tangan eksekutif yang ber­kuasa. Melalui mereka, infor­masi disortir agar kemudian menghamba kepada kepen­tingan penguasa. Rakyat ha­nya berperan di periferal, sebagai peramai dan peng­hangat suasana lalu lintas informasi. Pemain utama ada­lah para elite yang melalui ISA melancarkan seluruh jargon dan gestur kekuasaan.

Dalam posisi yang belum sepenuhnya steril dari kon­stelasi yang dikuatirkan Bour­dieu itu, maka Komisi Penyia­ran Indonesia (selanjutnya ditulis KPI) sejatinya memer­lukan ‘partner’ kritis yang setia memberikan masukan pem­ban­ding tentang bagaimana ruang-ruang komunikasi anta­ra seluruh elemen di negeri ini hendak dimaknai. Meminjam Jurgen Habermas, semestinya rakyat diberi kesempatan lebih luas untuk bermediasi dengan kepentingan penguasa, mela­lui eksistensi KPI yang sudah dilengkapi dengan peraturan peundang-undangan yang cukup representatif sekaligus ‘utopis’.

Melalui berbagai sumber informasi, terutama dari web­site resminya, bisa kita baca, bahwa dalam rangka menja­lankan fungsinya KPI me­miliki kewenangan (otoritas) menyusun dan mengawasi berbagai peraturan penyiaran yang menghubungkan antara lembaga penyiaran, peme­rintah dan masyarakat. Penga­turan ini mencakupb semua daur proses kegiatan penyia­ran, mulai dari tahap pendirian, ope­rasionalisasi, pertang­gung­jawaban dan evaluasi. Da­lam melakukan kesemua ini, KPI berkoordinasi dengan pemerintah dan lembaga nega­ra lainnya, karena spektrum pengaturannya yang saling berkaitan.

Pada tataran ini, KPI tentu saja diharapkan mampu me­ner­jemahkan kewajiban ‘per­tanggungjawaban’ dan ‘eva­luasi’, sebagai dua buah kata kunci yang sarat makna inter­pretatif dan tidak mudah untuk di­implementasikan di akti­vitas konkritnya sehari-hari. Singkatnya, masyarakat butuh KPI yang objektif, membela kepentingan rakyat dari sisi konsumen informasi penyia­ran, namun tetap tidak ingin KPI ‘lebay’ atau ‘sok normatif’ dengan segala kewenangannya. Dengan demikian, KPI me­mang harus selalu moderat namun berpikir konstruktif demi kemaslahatan masyarakat informasi.

Fenomena Yuliandre Darwis

Melalui sidang pleno pada awal Agustus lalu, Komisi Penyiaran Indonesia berhasil memilih Ketua Umum untuk periode 2016-2019. Setelah melalui berbagai tahapan se­leksi, kepengurusan lembaga pemerintah yang berpengaruh itu selama tiga tahun ke depan terletak di pundak Yuliandre Darwis, Ph.D, putra asli Mi­nang kelahiran Jakarta 36 tahun lalu. Andre, demikian panggilan akrabnya, selama ini sudah dikenal luas sepak terjang dan prestasinya di kancah komunikasi massa di level nasional. Jabatannya terakhir yang masih diem­bannya adalah Ketua Ikatan Sarjana Komunikasi Indo­nesia (ISKI) untuk masa bakti 2013-2017.

Terpilihnya Andre (beri­kutnya ditulis YD) tentu kita sambut dengan rasa bangga. Namun, kita berharap, sosok YD bukanlah sekadar peleng­kap atau sekadar berhasil dipilih karena kepiawaian loby semata. Kiprahnya sudah mu­lai tampak sedari maha­sis­wa saat didaulat sebagai Pre­siden mahasiswa Univer­sitas Padja­djaran. Manajemen ke­pe­mim­pinan seorang Andre kala itu muncul di saat yang te­pat: masa-masa awal eforia se­­habis people power 1998. YD ber­hasil menyatukan friksi yang mengeras di antara Unit Ke­­giatan Mahasiswa dan Ba­dan Legislatif Mahasiswa se­an­­tero Unpad, belum lagi meng­hadang tekanan primor­dia­lisme lokal (Sunda) yang saat itu masih begitu hege­mo­nik.

Sejak saat itu, YD ‘ngebut’ di track cepat, merebut semua kesempatan untuk men­de­di­kasikan passion, minat, bakat, dan kapabilitas intelek­tual­nya. Begitu selesai studi S1, dia terpilih sebagai pemenang pertama sekaligus favorit Duta Wi­sata Sumbar 2004, di­ang­kat menjadi dosen di Univer­sitas Andalas, 2006, kemudian langsung menempuh studi magister dan doktoral seka­ligus di Universitas Teknologi Mara, Selangor Malaysia, menggondol gelar Ph.D pada 2010 dalam usia 30 tahun, salah satu rekor Doktor alum­nus luar negeri termuda di Indonesia.

Ke depan, kita berharap YD menjadi super-manajer yang mampu memimpin KPI di tengah berbagai tuntutan dan ekspektasi masyarakat yang selalu semakin tinggi. Sebagaimana bisa kita baca dari berbagai sumber, Eksis­tensi KPI adalah bagian dari wujud peran serta masyarakat dalam hal penyiaran, baik sebagai wadah aspirasi mau­pun mewakili kepentingan masyarakat (UU Penyiaran, pasal 8 ayat 1).

KPI dan Potensi Problem

Legitimasi politik bagi po­sisi KPI dalam kehidupan ke­negaraan berikutnya secara te­gas diatur oleh UU Penyia­ran se­bagai lembaga negara inde­pen­den yang mengatur hal-hal me­­ngenai penyiaran (UU Pe­nyia­­­ran, pasal 7 ayat 2). Secara kon­­septual posisi ini men­du­duk­­kan KPI seba­gai lem­ba­ga kua­­si negara atau dalam isti­lah lain juga biasa dikenal de­ngan auxilarry sta­te institu­tion.

Sekali lagi, dalam rangka men­jalankan fungsinya KPI me­miliki kewenangan (oto­ri­tas) menyusun dan menga­wasi berbagai peraturan pe­nyia­ran yang meng­hubung­kan antara lembaga penyiaran, peme­rintah dan masyarakat. Penga­turan ini mencakup se­mua daur proses kegiatan pe­nyia­ran, mulai dari tahap pen­dirian, operasionalisasi, per­tang­gungjawaban dan eva­lua­si.

Lebih jauh, sebagai sebuah badan pengatur independen (independent regulatory bo­dy), Pekerjaan Rumah YD beserta 8 komisioner lainnya cukup berat. Hal pertama yang cukup menarik perhatian se­jak awal adalah mengenai persentase lembaga penyiaran swasta yang sampai saat ini masih dikuasai dan berlokasi di pusat/pulau Jawa, yaitu sekitar 80%. YD harus mampu memberi peluang agar ketim­pangan itu semakin bisa terme­diasi di era kepemimpinannya.

Belum lagi tantangan di dunia digital yang semakin hari semakin berkembang dan mengalami konvergensi, ma­sya­rakat kini tidak harus men­cari televisi atau radio untuk menyerap informasi siaran, cukup melalui gadget pribadi seluruh informasi bisa diakses. Persoalan timbul manakala sebagian besar porsi tayangan yang menyalahi UU Penyiaran, mendangkalkan informasi ke dalam kemasan infotainment yang berujung pada terben­tuknya paradigma culas dan egoistik di tengah khayalak. Ini tentu bertentangan dengan misi ideal media penyiaran yaitu menayangkan tayangan bermuatan edukasi ke tengah masyarakat.

Last but not least, begitu ba­nyak tantangan dan peluang di tanganYuliandre Darwis, termasuk isu kedekatannya secara personal dengan salah satu konglomerasi media ter­besar di negeri ini. Semoga saja YD bisa memilah dan bersikap profesional dalam segala tin­dak tanduknya selaku ketua KPI. Kita optimis, dengan kapabilitas dan penga­laman­nya selama ini akan mampu meningkatkan kualitas pe­nyia­ran di Indonesia. Mari kita dukung penuh YD seraya tetap objektif mengawasi dan meng­kritisi KPI. (*)

 

MOHAMMAD ISA GAUTAMA
(Pengajar Komunikasi Politik, Fakultas Ilmu Sosial UNP)
 

Akses harianhaluan.com Via Smartphone harianhaluan.com/mobile

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]