Nagari Tak Punya Dana, DPRD Perlu Ajukan Ranperda Inisiatif


Rabu, 28 September 2016 - 02:27:24 WIB

PAYAKUMBUH, HALUAN — Nagari yang ada di Kota Payakumbuh, jauh berbeda dengan nagari yang ada di kabupaten yang tersebar diwilayah Sumatera Barat.

Nagari di Kota tidak me­miliki anggaran atau dana bantuan dari pemerintah, sementara nagari di Ka­bupaten dianggarkan atau mendapat bantuan sebesar Rp500 juta hingga Rp600 juta per nagari setiap tahun.

Untuk itu, Pemko Paya­kumbuh, menginginkan ada Ranperda inisiatif dari DP­RD, kendati Pemko bisa mengajukan Ranperda ten­tang Nagari tersebut. “Kami ingin perda tentang nagari itu merupakan inisiatif dari DP­RD,”ujar Walikota Paya­kumbuh H.Riza Falepi ketika meghadiri batagak pangulu di Nagari Kotopanjang, be­berapa hari yang lalu.

Dikatakannya, pe­me­rin­tahan nagari di Kota Paya­kumnbuh seperti meng­gan­tung, karena tidak punya anggaran, tetapi kalau DPRD telah berhasil menyelesaikan Perda inisiatifnya, bisa di atur sampai kepada keuangan dan bantuan untuk nagari dalam perda tersebut.

“Akan tetapi, sepanjang Perda itu belum ada, kita tidak bisa berbuat banyak untuk membantu nagari se­perti yang ada di kabupaten yang menjadikan nagari se­bagai pemerintahan terendah. Sementara di Payakumbuh, merupakan Kelurahan se­bagai pemerintahan terendah. Jadi untuk bisa membantu nagari itu, harus ada Per­danya dulu,” ulas walikota.

Walikota juga me­ngi­ngatkan, agar ninik mamak yang baru di kukuhkan mam­pu memegang teguh sumpah dan janji yang di bacakan, karena sumpah itu sangat berat. Bila perbuatan tidak sesuai dengan sumpah yang di ucapkan, otomatis akan kena kutuk. “Agar Ninik mamak terhindar dari ku­tukan, berbuatlah sesuai dengan tugas dan fungsi seorang ninik mamak, ba­jalan lurus, bakato bana, menjaga martabat dan harkat ninik mamak, mengayomi kamanakan, manjaga soko dan pusoko,” tambahnya.

Kehadiran walikota dan wawako juga memanfaatkan kesempatan untuk berpa­mitan kepada masyarakat nagari Kotopanjang, tugasnya sebagai Walikota Paya­kum­buh, bersama wakilnya Su­wandel Mukhtar tidak sam­pai 5 tahun, hanya 4 tahun. Namun gaji sebagai Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah yang tersisa kata menteri dapat dibayarkan gaji pokoknya saja.

“Selama kami berdua memimpin Payakumbuh, mungkin banyak hal yang tidak berkenan, mungkin ada yang tidak terlayani, masih banyak harapan masyarakat nagari Kotopanjang yang belum terpenuhi, kami mohon maaf, karena kami mengakui masih ada yang belum dapat diperbuat,” ujarnya.

Ketua KAN setempat, Y.K.Dt.Patiah Baringek, mengatakan, di Payakumbuh barangkali Nagari Ko­topan­jang sekarang yang tidak memiliki Balai Adat, padahal ninik mamak gadangnya di balerong atau di Balai Adat tersebut. Untuk itu diharap­kannya bantuan Pemerintah Kota Payakumbuh, pasangan Riza Falepi-Suwandel Mukh­tar, untuk membangun balai adat.

”Tapi kami punya obsesi, setelah melihat Kantor Balai Adat Nagari yang ada di Kota Payakumbuh. Kami ingin Balai Adat Nagari Koto­panjang, nantinya yang ter­megah, karena kantor Balai Adat akan kami bangun dalam waktu dekat. Ini pula penyebab malewakan gala atau pengukuhan 17 orang ninik mamak yang baru, di lakukan di komplek musala Almubarrak,” ujar Y.K.Dt. Patiah Baringek. (h/zkf)

Akses harianhaluan.com Via Smartphone harianhaluan.com/mobile

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]