Konflik Lahan Perkebunan Sawit, SPI Pasbar Desak Penuntasan


Rabu, 28 September 2016 - 02:30:22 WIB
Konflik Lahan Perkebunan Sawit, SPI Pasbar Desak Penuntasan Massa Serikat Petani Indonesia (SPI) Pasaman Barat saat unjuk rasa di kantor bupati setempat Selasa siang (27/9). Mereka mendesak penyelesaian konflik pertanahan dengan pengusaha sawit. (OSNIWATI)

PASBAR, HALUAN — Ratusan masyarakat petani yang tergabung dalam Serikat Petani Indonesia (SPI) Kabupaten Pasaman Barat unjuk rasa ke kantor bupati setempat Selasa siang (27/9). Mereka mendesak penyelesaian konflik pertanahan dengan pengusaha sawit.

Unjuk rasa SPI Pasbar itu berjalan damai, lancar dan aman sehingga Bupati H Syahiran bersama Wabup Yulianto dan Sekda, Manus Handri menyambut baik ke­da­tangan mereka. Pengunjuk rasa juga mendapat pe­nga­walan dari jajaran pihak kepolisian dan Satuan Polisi Pamong Praja dan TNI.

“Sejak diberlakukannya UU Agraria No.5 Tahun 1960 petani Indonesia khu­susnya Pasaman Barat belum sejah­tera. Tanah yang di­kuasai pe­rusahaan sawit tidak mem­berikan manfaat bagi petani,” kata Ketua Dewan Pengurus Cabang SPI Pa­saman Barat, Januardi saat me­nyampaikan aspirasi di ha­la­man kantor bupati se­tempat.

Januardi mengatakan, persoalan tanah ulayat yang dijadikan perkebunan kelapa sawit oleh perusahaan belum mampu memakmurkan pe­tani. Apalagi dengan sistem bapak angkat melalui plasma. Hasil plasma yang akan di­peruntukkan kemasyarakat tidak sesuai dengan per­janjian awal sehingga ma­syarakat merasa dirugikan. “Kami mengharapkan Pem­kab Pasbar dapat menye­le­saikan persoalan tanah ulayat  karena selama ini tidak ada kejelasan,”sebutnya.

Menurutnya banyak pe­ru­sahaan kelapa sawit yang men­jalankan Hak Guna Usaha (HGU) tidak sesuai perjanjian awal dan merugikan ma­sya­rakat. “Kami sudah mela­por­kan ke pihak yang berwenang tetapi tidak juga ditang­gapi,” sebutnya.

Ia mengharapkan kepada Pemkab Pasbar yang kini dipimpin Bupati Syahiran dapat menyelesaikan per­soalan yang berlarut-larut ini.

Salah seorang ninik ma­mak Mandiangin, Nurul Nah­kodo Rajo menambahkan persoalan petani Pasaman Barat cukup banyak terutama terkait masalah plasma.

Ia mencontohkan di dae­rah Mandiangin Kecamatan Kinali, masyarakat tidak mendapatkan hak plasma semestinya. “Padahal per­jan­jian awal sekitar 409 hektare plasma bisa dinikmati petani. Kenyataannya sampai saat ini sejak tahun 1996 masyarakat selalu dirugikan,”katanya.

 Pihaknya mengharapkan kepada Bupati Pasaman Ba­rat dapat memfasilitasi men­carikan solusinya. “Kami ber­terima kasih kepada bupati karena sejak lima tahun ter­akhir kami tidak pernah dilayani,”sebutnya.

Pada kesempatan itu se­kai­tan perngatan Hari Tani, SPI Pasbar menyampaikan tuntutan dan pernyataan si­kap. Pertama, laksanakan reformasi agararia sejati dalam rangka menyelesaikan konflik atau ketimpangan kepemilikan tanah. Kedua, cabut HGU perusahaan yang merampas tanah petani. Ke­tiga, kembalikan tanah ulayat yang sudah lebih dari 15 tahun ditanami oleh pe­ru­sahaan karena tanah itu ada­lah hak petani. Keempat, hen­tikan intimidasi dan kri­mi­nalisasi terhadap perjuangan petani atau masyarakat adat dalam menuntut keadilan, dan kelima, bentuk segera Badan Otorita Reformasi Agraria.

Sementara itu Bupati H Syahiran didampingi Wakil Bupati Yulianto dan Sekda, Manus Handri menyambut baik kedatangan para petani yang tergabung dalam SPI.

Ia menegaskan akan me­nyelesaikan persoalan tanah tersebut secara bertahap dan sesuai aturan yang ada. “Per­masalahan tanah di Pasaman Barat cukup komplek dan harus dipilah-pilah sehingga bisa diselesaikan dengan jalan musyawarah,”sebutnya.

Menurutnya terhadap permasalahan yang ada akan pe­­lajari dan akan di­mu­sya­warahkan secara bersama. “Mari duduk bersama, dan dalam waktu dekat akan diadakan pertemuan untuk mem­bahas persoalan itu per­kasus sehingga jelas arah­nya,” sebutnya.

 Ia mengharapkan kepada petani agar dapat bersabar dan tidak anarkis dalam memperjuangkan haknya. “Lebih baik diselesaikan dengan musyawarah. Jika semuanya mempunyai niat baik maka tidak ada per­soa­lan yang tidak bisa di­se­lesaikan,” ajaknya.

Bupati Syahiran bahkan menegaskan, jika pihak kabu­paten tidak menemukan solu­sinya, maka ia bersedia men­dam­pingi petani menemui Gubernur Sumbar untuk me­nyelesaikannya. (h/ows)





Akses harianhaluan.com Via Mobile m.harianhaluan.com
BERITA TERKAIT

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]




TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
  • Kamis, 27 Juni 2019 - 20:13:10 WIB

    Gubernur Sumbar: Alhamdulillah Sumbar Aman dari Konflik Sosial

    Gubernur Sumbar: Alhamdulillah Sumbar Aman dari Konflik Sosial PADANG, HARIANHALUAN.COM— Gubernur Sumatera Barat, Irwan Prayitno menyebut sejauh ini Sumbar masih cenderung aman dari berbagai ancaman konflik sosial. .
  • Kamis, 27 September 2018 - 08:28:29 WIB

    Parit Paga NKRI Sumatera Barat Tekan Potensi Konflik

    Parit Paga NKRI Sumatera Barat Tekan Potensi Konflik PADANG,HARIANHALUAN.COM-Dalam acara konferensi persnya di UJ BP cafe sebelah Polsek Kuranji, sekelompok pemuda di Kota Padang yang mengatasnamakan sebagai Parit Paga NKRI Sumatera Barat, menginginkan pesta demokrasi nanti bi.
  • Rabu, 10 Januari 2018 - 11:46:30 WIB

    Konflik Lahan Mendominasi di Sumbar

    Konflik Lahan Mendominasi di Sumbar PADANG, HARIANHALUAN.COM – Sepanjang tahun 2017 sebanyak 214 pengaduan diterima Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Padang terkait persoalan hukum dan ketidakadilan yang didapat masyarakat. Hal itu disampaikan Direktur LBH Padang, .
  • Senin, 30 Oktober 2017 - 19:24:05 WIB

    Polemik di Limapuluh Kota, Kepala Daerah Berhentilah Berkonflik

    Polemik di Limapuluh Kota, Kepala Daerah Berhentilah Berkonflik PADANG, HARIANHALUAN.COM – Polemik berkepanjangan di birokrasi Kabupaten Limapuluh Kota ibarat bola salju. Menggelinding dan kian besar.Banyak kalangan yang mulai jengah, dan meminta bupati dan wakil bupati berkaca, sebab p.
  • Kamis, 19 Oktober 2017 - 14:24:18 WIB

    Cegah Konflik Berkepanjangan Tanah Pusako Tinggi Harusnya Bersertifikat

    Cegah Konflik Berkepanjangan  Tanah Pusako Tinggi Harusnya Bersertifikat PADANG, HARIANHALUAN.COM – Ketua Komisi IV DPRD Sumbar, M Nurnas meminta pemerintah daerah mengajak masyarakat memanfaatkan program Prona yang telah disediakan untuk menerbitkan sertifikat tanah secara gratis. Dengan demiki.
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]
APP HARIANHALUAN.COM