TIM 10 KAJI KEWENANGAN DPD RI

Farouk: Kami Tak Campuri Urusan KPK


Rabu, 28 September 2016 - 02:53:44 WIB
Farouk: Kami Tak Campuri Urusan KPK Wakil Ketua DPD Farouk Muhammad

JAKARTA, HALUAN — Wakil Ketua DPD Farouk Muhammad menegaskan, Tim Pengkajian yang di­bentuk DPD atau yang di­kenal dengan Tim 10 tidak akan mengintervensi proses hukum Irman Gusman, teta­pi mengkaji persoalan yang berkaitan dengan kewena­ngan DPD.

“Tim pengkajian DPD menyerahkan sepenuhnya proses hukum Irman kepada  Komisi Pemberantasan Ko­rup­si (KPK). Kami tidak mencampuri urusan KPK,” tegas Farouk Muhammad di Kompleks Parlemen, Sena­yan, Jakarta, Selasa (27/9).

Dia mencontohkan soal impor gula. Farouk menya­takan tim itu dibentuk un­tuk mengkaji proses impor gula yang dimungkinkan bisa menjadi pintu masuk tindak pidana korupsi se­perti yang dilakukan oleh Irman Gusman.

“Kami sudah menyerah­kan sepenuhnya penanga­nan kasus kepada KPK, ti­dak ada maksud kami inter­vensi, tapi kami mau ambil pelajaran, dan kami mau tahu lebih dalam tentang kasus kalau itu berkenaan dengan kewena­ngan DPD,” tuturnya.

Oleh karena itu kata senator dari Nusa Tenggara Barat itu, Tim 10 nantinya akan mengundang pihak terkait, seperti Badan Urusan Logistik (Bulog) untuk memberi penjelasan ihwal titik mana saja dari rangkaian proses impor gula yang rawan dikorupsi.

“Makanya hari ini kami un­dang Asosiasi Pengusaha Gula dan Terigu Indonesia karena kami fokusnya diproses impor gula. Nah, sekiranya ada yang rawan nanti kami catat dan rekomendasi kami sebar ke instansi terkait di daerah dan jadi peringatan bagi kami,” lanjut Farouk.

Sementara itu, anggota Tim 10, Djasarmen Purba mengatakan, pengajian mereka lakukan untuk mengetahui apakah sebagai Ketua DPD, Irman Gusman, mampu menggunakan kewenangannya untuk mempengaruhi kebijakan tentang impor gula.

“Nah, impor-impor itulah yang kita mau tahu jawaban sehingga tahu bagaimana peran Irman Gusman sampai bisa di­tang­kap KPK,” ujarnya.

Hasil pengkajian yang telah dilakukan, akan dilaporkan kepa­da pimpinan DPD sesuai Keputu­san Pimpinan DPD RI Nomor 01/Pimp./I/2016-2017 tertanggal 19 September 2016. “Sesuai dengan SK, hasil ini akan dibawa ke pimpinan sebab mereka lah yang mengeluarkan SK itu dan kami bertanggungjawab kepada pimpi­nan,” kata Djaser­man. (h/sam)

Akses harianhaluan.com Via Smartphone harianhaluan.com/mobile

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]