PROTES PROYEK DIKUASAI PENDATANG

Formasperohil Demo DPRD Rohil


Kamis, 29 September 2016 - 02:07:04 WIB
Formasperohil Demo DPRD Rohil Puluhan aktivis Formaperohil demo di Gedung DPRD Rohil, Rabu (28/9). Mereka memprotes, hampir seluruh proyek di daerah tersebut dikerjakan kontraktor luar.

BAGANSIAPIAPI, HALUAN — Forum Masyarakat Peduli Rokan Hilir (Formasperohil) berunjuk rasa di Gedung DPRD Rokan Hilir, Rabu (28/9). Kedatangannya disambut Wakil Ketua DPRD, Suyadi bersama anggota DPRD lainnya.

Para pendemo tersebut membacakan maklumat kepa­da Pemerintah Kabupaten (Pem­kab) Rokan Hilir, berisi­kan yang menikmati pem­bangunan Rokan Hilir sebagian besar oleh masyarakat luar.

Masyarakat luar dimaksud, pekerjaan proyek dikerjakan oleh orang-orang dari luar, sementara pajak dibayar oleh orang Rohil. Jabatan eselon II dan III masih banyak dipegang bukan orang Rohil, putra Rohil yang tinggal di Rohil masih dimarginalkan, sementara me­reka (putra Rohil,red) masih mampu dan punya kapabilitas, kualitas dalam bekerja.

“Kami merekomendasikan kepada bupati dan wakil bupati, menempatkan putra-putra pada petisi jabatan eselon, mem­berda­yakan rekanan putra Ro­hil dan yang tinggal di Rohil, melak­sanakan pembangunan bidang ekonomi sebagai skala prioritas dan mengatasi hal-hal utama kebutuhan masyarakat,” kata Kohir, yang diaminkan Zulkar­nain dan Hermanto, kemarin.

Hal utama kebutuhan ma­syarakat dimaksud, kata Kohir, menyediakan lapangan peker­jaan, pelayanan kesehatan yang optimal, meningkatkan mutu pendidikan, stop meng­angkat pejabat yang bukan putra Ro­kan Hilir, proyek dikerjakan anak Rohil yang tinggal di Rohil, menghapus istilah dana aspirasi, mengedepankan mus­re­nbang dan kepala dinas ber­status tersangka dinonjobkan.

Kemudian pejabat Rokan Hilir bersedia menetap di ibukota bersama anak istri dengan membuat surat per­nyataan, inventarisasi barang milik daerah, seperti mobil dinas dan segera lakukan pele­langan, nonjobkan kepala dinas pertanian, bina marga, cipta karya dan perikanan.

Setelah itu, Kelompok Ker­ja (Pokja) 2016 dibebas­tugas­kan, sekarang maupun yang akan datang, kembalikan fungsi DPRD Rokan Hilir merujuk Undang-undang nomor 27 tahun 2009 tentang susunan dan kedudukan MPR/DPR-RI, DPD RI dan DPRD menye­butkan DPRD mempunyai fungsi yaitu legislasi, anggaran dan pengawasan yang dijalan­kan dalam rangka representasi rakyat.

Atas tuntutan tersebut, Wakil Ketua DPRD Suyadi mempersilahkan 10 perwa­kilan pengunjuk rasa untuk masuk ke gedung DPRD dan di sana dilaksanakan perte­muan mulai pukul 10.15 WIB dan sampai berita ini diturunkan pertemuan masih dilakukan. (h/nas/net)

Akses harianhaluan.com Via Smartphone harianhaluan.com/mobile

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]