FGD KOMISI INFORMASI DI DEWAN PERS

Hak untuk Tahu Bagian Penting HAM


Kamis, 29 September 2016 - 03:19:45 WIB
Hak untuk Tahu Bagian Penting HAM LIMA Komisioner KI Sumbar saat mengikuti Focus Group Discussion yang digelar KI Pusat dalam rangka memperingati Hari Hak untuk Tahu se Dunia di Hall Dewan Pers Rabu (28/9) di Jakarta.

JAKARTA, HALUAN — Ketua Komisi Informasi (KI) Pusat Jhon Fresly, dalam Focus Group Discussion (FGD) di Hall Dewan Pers, Rabu (28/9) mengatakan bahwa Hak Untuk Tahu adalah bagian penting dari Hak Azazi manusia (HAM).

Menurut Jhon, Keterbukaan Informasi sebagai Kunci Penca­paian Target Pembangunan Berkelanjutan, Mengentaskan Kemiskinan dan Mengatasi Perubahan Iklim dengan taggar #BukaUntukIndonesia.

Dikatakan, Hari Hak untuk Tahu se Dunia ujud deklarasi masyarakat internasional seba­gai konsesus bersama negara di dunia, di Sofia 2002 lalu yaitu hak untuk tahu bagian dari Hak Asasi Manusia.

“Indonesia mengadopsi de­klarasi dunia pada amande­men UUD 1945 Pasal 28 F dan menge­luarkan UU 14 Tahun 2008 ten­tang Keterbukaan Informasi Pu­blik (KIP) yang menjadikan Ko­misi Informasi sebagai pelaksana UU dan sejak 2011 setiap tahun memperingati Right To Know Day,” ujar Jhon.

Peringatan RTKD 2016, kata Jhon memfokuskan kepada infor­masi serta merta sebagai klasi­fikasi yang ada di UUKIP. “Infor­masi serta merta penting karena menyangkut hajat hidup orang banyak, apalagi jenis informasi itu soal perubahan iklim, bencana alam maupun wabah penyakit menular.  BMKG mau soal in­formasi serta merta dan hari ini (Rabu, red) kita launching portal SayaTahi.id. Semua rangkaian kegiatan ini tanpa membebani anggaran negara tapi kreatifitas KI,” ujar Jhon.

Sementara itu Ketua Komisi In­formasi Sumbar Syamsu Rizal mengatakan Right To know Day diperingati bagian dari upaya mencerdaskan elemen semua pi­hak bahwa hak untuk tahu tidak tabu.

“Hak untuk tahu itu adalah HAM publik yang diakui dunia internasional dan merupakan hak konstitusi semua warga negara Indonesia. Keterbukaan informasi publik tidak tabu. Silahkan minta informasi publik ke badan publik dan badan publik harus mela­yaninya tidak perlu takut. Ter­buka informasi itu, badan publik jujur dan hebat,” ujar Syamsu Rizal.

Ketua KI Riau Mahyuddin Yusdar mengakui berlarutnya persoalan kebakaran hutan dan lahan karena akses informasi serta merta yang sulit.

“Tapi itu dulu. Tahun ini kebakaran hutan dan lahan bisa diminimilasir, dan KI Riau mener­bitkan pengaturan umum yakni regulasi badan publik wajib memberikan informasi terkait bencana kebakaran hutan dan lahan serta regulasi izin kepe­milikan lahan. KI Riau juga menerbitkan tiga edaran, yakni surat edaran keterbukaan infor­masi di HPH dan surat edaran berdasarkan putusan Mahkamah Agung terkait HGU. Juga surat edaran berdasarkan putusan KI Kaltim, Amdal terbuka, out put yang dilakukan pengelolaan hutan dan lahan serta tidak ada lagi sengketa informasi publik,” ujar Mahyuddin.

Sedangkan narasumber Cris­tian Purba dari FWI, keterbukaan prinsip keharusan untuk per­baikan tata kelola. “UU KIP me­mas­tikan hak sebagai warga ne­gara untuk mendapatkan informasi publik,” ujar Christian.

Kedepan, adanya sengketa akan berdampak pada semua pihak untuk membenahi diri, baik badan publik maupun koalisi masyarakat sipil.

“Terbukti pasca putusan KIP, kementerian lingkungan dan hutan (KLH) sebagai termohon melakukan pembenahan dalam mengeloa informasi publik, he­bat­nya mau melakukan perubahan regulasi,” ujar Christian. (h/rls)

Akses harianhaluan.com Via Smartphone harianhaluan.com/mobile

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA

KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]