TUNTUT PEMBAYARAN UPAH

Perkantoran Sucofindo Indonesia Diserbu Pendemo


Jumat, 30 September 2016 - 02:55:18 WIB

PEKANBARU, HALUAN -— Ratusan karyawan BOB PT BSP Pertamina Hulu yang tergabung dalam Serikat Buruh Cahaya Indonesia (SBCI) menggeruduk gedung Sucofindo, jalan A Yani, Pekanbaru, Kamis (29/9/2016) siang. Mereka menuntut pembayaran upah serta pesangon para karyawan.

Selain itu, massa juga men­desak SKK Migas, agar mem­berikan teguran keras terhadap manajemen Badan Operasional Bersama (BOB) PT Bumi Siak Pusako (BSP) dan Pertamina Hulu. Sebab, perusahaan dae­rah milik Pemerintah Kabu­paten (Pemkab) Siak ini dinilai tidak menghargai buruh dari perusahaan sub kontraktor mereka.

“Pembayaran upah dilaku­kan di bawah standar UMSP,” teriak Dairul, Koordinator Lapangan (Korlap) aksi SBCI dalam orasinya, kemarin.

Selain itu, SKK Migas juga diminta memberikan teguran keras dan menolak pengu­rangan karyawan yang dilaku­kan BOB PT BPS-Pertamina Hulu terhadap karyawan peru­sa­haan jasa penunjangnya. Karena pengurangan karyawan itu dilakukan secara terselu­bung.

“Ini bertentangan dengan Undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang Ketena­gakerjaan,” ujarnya.

Dia juga meminta SKK Migas konsisten dengan surat nomor: SRT 0668/SKK­D100­0/2016/SB yang pada intinya menjaga kemaslahatan yang pernah diterima oleh pekerja. Kecuali itu, ini juga demi menjaga kondusifitas kegiatan operasional di lingkungan SKK Migas.

“Kami juga mendorong setiap KKKS termasuk BOB PT BPS-Pertamina Hulu untuk tetap menganggarkan santunan untuk pekerja Migas dan mem­berikan pasangon bagi pekerja atau buruh karywan peru­sahaan jasa penunjangnya,” pungkasnya.

Pantauan di lokasi menye­butkan, massa bertahan di halaman gedung Sucofindo menunggu hasil negosiasi an­tara pihak SBCI dengan SKK Migas. Terlihat juga ratusan personel Sabhara Polresta Pekanbaru berjaga di lokasi, untuk mengawal aksi unjukrasa tetap berjalan aman dan kon­dusif. (h/nas/net)

Akses harianhaluan.com Via Smartphone harianhaluan.com/mobile

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
  • Senin, 04 Januari 2016 - 02:38:52 WIB
    LABH Surati Kemendagri dan Kemen LHK

    Lahan Perkantoran Pemko Diduga Ilegal

    PEKANBARU, HALUAN — Lembaga Advokasi Bantu­an Hukum (LABH) Riau melayangkan surat ke Ke­menterian Dalam Negeri (Kemendagri), dan Ke­men­terian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Kemen LHK), agar memerintahkan penghentian p.
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]